:: www.ldnu.or.id :: Lembaga Dakwah NU :: Dokumen para Kyai, Ustadz dan Santri ::

Archive for December, 2010

Muhammadiyah Dan NU

Muhammadiyah
Muhammadiyah merupakan salah satu orgnisasi Islam pembaharu di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan sebagainya. Pengaruh gerakan pembaharuan tersebut terutama berasal dari Muhammad Abduh melalui tafsirnya, al-Manar, suntingan dari Rasyid Ridha serta majalah al-Urwatul Wustqa.

Tokoh Pendirinya

Pendiri Muhammadiyah adalah K.H. Ahmad Dahlan. Ia lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, tahun 1868 M dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah K.H. Abubakar, seorang Khotib masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, yang apabila dilacak silsilahnya sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, putri K.H. Ibrahim, Penghulu kesultanan Yogyakarta. Jadi, kedua orang tua K.H. Ahmad Dahlan juga merupakan keturunan ulama.

Meskipun Muhammad Darwis berasal dari kalangan keluarga yang cukup terkemuka, tetapi ia tidak sekolah di Gubernemen (waktu itu), melainkan diasuh dan dididik mengaji Alquran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah. Hal itu karena pada waktu itu ada suatu pendapat umum bahwa barangsiapa memasuki sekolah Gubernemen, maka dianggap kafir atau Kristen.

Pada usia delapan tahun ia telah lancar membaca Alquran hingga khatam. Kemudian ia belajar fikih kepada K.H. Muhammad Shaleh, dan nahwu kepada K.H. Muhsin. Keduanya adalah kakak ipar Muhammad Darwis sendiri. Ia juga berguru kepada K.H. Muhammad Nur dan K.H. Abdul Hamid dalam berbagai ilmu.

Pada tahun 1889 M ia dinikahkan dengan saudara sepupunya, Siti Walidah, putri K.H. Muhammad Fadil, Kepala Penghulu Kesultanan Yogyakarta. Beberapa bulan setelah pernikahannya, atas anjuran ayah bundanya, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji. Ia tiba di Mekah pada bulan Rajab 1308 H (1890 M). Setelah menunaikan umrah, Ia bersilaturahmi dengan para ulama, baik dari Indonesia maupun Arab. Di antaranya, ia mendatangi ulama mazhab Syafi’i Bakri Syata’ dan mendapat ijazah nama Haji Ahmad Dahlan. Ia telah berganti nama, dan juga bertamabah ilmunya. Sepulang dari ibadahnya itu, ia membantu ayahnya mengajar santri-santri remaja. Sehingga, ia mendapat sebutan K.H. Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1896 M ia diangkat menjadi khotib di masjid Besar oleh kesultanan Yogyakarta dengan gelar “khotib amin”. Ia juga berdagang batik ke kota-kota di Jawa. Ia pernah diberi modal oleh orang tuanya sebanyak F. 500,- pada tahun 1892, tetapi sebagian besar digunakan untuk membeli kitab-kitab Islam. Dalam perjalanan dagang itu, ia selalu bersilaturahmi kepada para ulama setempat dan membicarakan perihal agama Islam dan masyarakatnya. Perjalanan demikian bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab kemunduran kaum muslimin dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Tahun 1909 K.H. Ahmad Dahlan bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo di Ketandan, Yogyakarta. Ia menanyakan berbagai hal tentang perkumpulan Budi Utomo dan tujuannya. Setelah mendengarkan penjelasan darinya, ia ingin bergabung dengan organisasi tersebut. Ia mulai belajar berorganisasi. Pada tahun 1910, ia pun menjadi anggota ke-770 perkumpulan Jami’at Khair Jakarta. Ia tertarik kepada organisasi ini karena organisasi ini telah lebih awal membangun sekolah-sekolah agama dan bahasa Arab, disamping bergerak dalam bidang sosial dan giat membina hubungan dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam yang telah maju. Dari pengalamannnya yang ia dapatkan, ia menyadari bahwa usaha perbaikan masyarakat itu tidak mudah jika dilaksanakan sendirian, melainkan dengan berorganisasi bekerja sama dengan banyak orang.

Berdirinya Muhammadiyah

Suatu ketia Ia menyampaikan usaha pendidikan setalah selesai menyampaikan santapan rohani pada rapat pengurus Budi Utomo cabang Yogyakarta. Ia menyampaikan keinginan mengajarkan agama Islam kepada para siswa Kweekschool Gubernamen Jetis yang dikepalai oleh R. Boedihardjo, yang juga pengurus Budi Utomo. Usul itu disetujui, dengan syarat di luar pelajaran resmi. Lama-lama peminatnya banyak, hingga kemudian mendirikan sekolah sendiri. Di antara para siswa Kweekschool Jetis ada yang memperhatikan susunan bangku, meja, dan papan tulis. Lalu, mereka menanyakan untuk apa, dijawab untuk sekolah anak-anak Kauman dengan pelajaran agama Islam dan pengetahuan sekolah biasa. Mereka tertarik sekali, dan akhirnya menyarankan agar penyelelenggaraan ditangani oleh suatu organisasi agar berkelanjutan sepeninggal K.H. Ahmad Dahlan kelak.

Sebenarnya, mengenai pendirian sekolah itu telah dibicarakan dan dibantu oleh pengurus Budi Utomo. Setelah pelaksanaan penyelenggaraan sekolah itu sudah mulai teratur, kemudian dipikirkan tentang organisasi pendukung terselenggaranya kegiatan sekolah itu. Dipilihlah nama “Muhammadiyah” sebagai nama organisasi itu dengan harapan agar para anggotanya dapat hidup beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Penyusunan anggaran dasar Muhamadiyah banyak mendapat bantuan dari R. Sosrosugondo, guru bahasa Melayu Kweekschool Jetis. Rumusannya dibuat dalam bahasa melayu dan Belanda. Kesepakatan bulat pendirian Muhamadiyah terjadi pada tanggal 18 November 1912 M atau 8 Dzulhijjah 1330 H. Tgl 20 Desember 1912 diajukanlah surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, agar perserikatan ini diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. Setelah memakan waktu sekitar 20 bulan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum, tertung dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914, No. 81, beserta alamporan statuennya.

Arti Muhammadiyah

1. Arti Bahasa (Etimologis)
Muhamadiyah berasal dari kata bahasa Arab “Muhamadiyah”, yaitu nama nabi dan rasul Allah yang terkhir. Kemudian mendapatkan “ya” nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi, Muhamadiyah berarti “umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam” atau “pengikut Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam”, yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir.

2. Arti Istilah (Terminologi)
Secara istilah, Muhamadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Alquran dan as-Sunnah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta.

Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, semata-mata demi terwujudnya ‘Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.

Maksud dan Tujuan Muhammadiyah

Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan redaksional, perubahan susunan bahasa dan istilah. Tetapi, dari segi isi, maksud dan tujuan Muhammadiyah tidak berubah dari semula.

Pada waktu pertama berdirinya Muhamadiyah memiliki maksud dan tujuan sebagi berikut:

1. Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada penduduk bumi-putra, di dalam residensi Yogyakarta.
2. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.

Hingga tahun 2000, terjadi tujuh kali perubahan redaksional maksud dan tujuan Muhamadiyah. Dalam muktamarnya yang ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta bulan Juli 2000 telah ditetapkan maksud dan tujuan Muhamadiyah, yaitu Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Amal Usaha Muhammadiyah

Usaha yang pertama melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Selain itu juga menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan ibadah, seperti:

1. Meniadakan kebiasaan menujuhbulani (Jawa: tingkeban), yaitu selamatan bagi orang yang hamil pertama kali memasuki bulan ke tujuh. Kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat-istiadat Jawa kuno, biasanya diadakan dengan membuat rujak dari kelapa muda yang belum berdaging yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain, seperti buah delima, buah jeruk, dan lain-lain. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini, tetapi pada dasarnya berjiwa sama, yaitu dengan maksud mendoakan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu.

2. Menghilangkan tradisi keagamaan yang tumbuh dari kepercayaan Islam sendiri, seperti selamatan untuk menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani, Syekh Saman, dll yang dikenal dengan manakiban. Selain itu, terdapat pula kebiasaan membaca barzanji, yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang disalahartikan. Dalam acara-acara semacam ini, Muhammadiyah menilai, ada kecenderungan yang kuat untuk mengultusindividukan seornag wali atau nabi, sehingga hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. Selain itu, ada juga acara yang disebut “khaul”, atau yang lebih populer disebut khal, yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali, dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. Acara seperti ini oleh Muhammadiyah juga dipandang dapat mengeruhkan tauhid.

3. Bacaan surat Yasin dan bermacam-macam zikir yang hanya khusus dibaca pada malam Jumat dan hari-hari tertentu adalah suatu bid’ah. Begia ziarah hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu, ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama, juga harus ditinggalkan. Yang boleh adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk Allah.

Mendoakan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam Islam sangat dianjurkan. demikian juga berzikir dan membaca Alquran juga sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, jika di dalam berzikir dan membaca Alquran itu diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati, hal itu tidak berdasa pada ajaran agama, oleh karena itu harus ditinggalkan. Demikian juga tahlilan dan selawatan pada hari kematian ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 hari, hal itu merupakan bid’ah yang mesti ditinggalkan dari perbuatan Islam. Selain itu, masih banyak lagi hal-hal yang ingin diusahakan oleh Muhammadiyah dalam memurnikan tauhid.

Perkembangan Muhammadiyah

1. Perkembanngan secara Vertikal
Dari segi perkembangan secara vertikal, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat.

2. Perkembangan secara Horizontal
Dari segi perkembangan secara Horizontal, amal usaha Muhamadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan Muhamadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya, seperti terbentukanya Majlis Tarjih (1927), yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan, serta memberi tuntunan mengenai hukum. Majlis ini banyak telah bayak memberi manfaat bagi jamaah dengan usaha-usahanya yang telah dilakukan:

* Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
* Memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau “astronomi” sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
* Mendirikan mushalla khusus wanita, dan juga meluruskan arah kiblat yang ada pada amasjid-masjid dan mushalla-mushalla sesuai dengan arah yang benar menurut perhitungan garis lintang.
* Melaksanakan dan menyeponsori pengeluaran zakat pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan, serta amengatur pengumpulan dan pembagian zakat fitrah.
* Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
* Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia juga termasuk peran dari kepeloporan pemimpin Muhammadiyah.
* Tersusunnya rumusan “Matan Keyakinan dan Cita-Cita hidup Muhammadiyah”, yaitu suatu rumusan pokok-pokok agama Islam secara sederhana, tetapi menyeluruh.

Dalam bidang pendidikan, usaha yang ditempuh Muhammadiyah meliputi:

* mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan, dan
* mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Dengan usaha perpaduan tersebut, tidak ada lagi pembedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama.

Dalam bidang kemasyarakatan, usaha-usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah meliputi:

* Mendirikan rumah-rumah sakit modern, lengkap dengan segala peralatan, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotek, dan sebagainya.
* Mendirikan panti-panti asuhan anak yatim, baik putra maupun putri untuk menyantuni mereka.
* Mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku yang banyak memublikasikan majalah-majalah, brosur dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham keagamaan, ilmu, dan kebudayaan Islam.
* Pengusahaan dana bantuan hari tua, yaitu dana yang diberikan pada saat seseorang tidak lagi bisa abekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani.
* Memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan Ilahi.

Dalam bidang politik, usaha-usaha Muhammadiyah meliputi:

* Menentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. Hal ini berhasil dibebaskan.
* Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. Agar urusan agama di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, juga dipegang oleh orang Islam, Muhammadiyah berjuang ke arah cita-cita itu.
* Ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Pada tahun 1945 termasuk menjadi pendukung utama berdirinya partai Islam Masyumi dengan gedung Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya.
* Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tabligh-tablighnya, dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya.
* Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyembah dewa matahari, tuhan bangsa Jepang. Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan Sei-kerei, membungkuk sebagai tanda hormat kepada Tenno Heika, tiap-tiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Muhammadiyah menolak perintah itu.
* Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan Islam Internasional, seperti Konferensi Islam Asia Afrika, Muktamar Masjid se-Dunia, dan sebagainya, Muhammadiyah ikut aktif di dalamnya.
* Pada saat partai politik yang bisa amenyalurkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah tidak ada, Muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah Islam yang sekaligus mempunyai fungsi politik riil. Pada saat itu, tahun 1966/1967, Muhammadiyah dikenal sebagai ormaspol, yaitu organisasi kemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai partai politik.

Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan amasih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam persyarikatan Muhammadiyah, organisasi otonom (Ortom) ini ada beberapa buah, yaitu:

* ‘Aisyiyah
* Nasyiatul ‘Aisyiyah
* Pemuda Muhammadiyah
* Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)
* Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM)
* Tapak Suci Putra Muhamadiyah
* Gerakan Kepanduan Hizbul-Wathan

Organisasi-organisasi otonom tersebut termasuk kelompok Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Keenam organisasi otonom ini berkewajiban mengemban fungsi sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Periode Kepemimpinan Muhammadiyah

* K.H. Ahmad Dahlan (1912 — 1923)
* K.H. Ibrahim (1923 — 1932)
* K.H. Hisyam (1932 — 1936)
* K.H. Mas Mansur (1936 — 1942)
* Ki Bagus Hadikusumo (1942 — 1953)
* A.R. Sutan Mansyur (1952 — 1959)
* H.M. Yunus Anis (1959 — 1968)
* K.H. Ahmad Badawi (1962 — 1968)
* K.H. Fakih Usman/H.A.R. Fakhrudin (1968 — 1971)
* K.H. Abdur Razak Fakhruddin (1971 — 1990)
* K.H. A. Azhar Basyir, M.A. (1990 — 1995)
* Prof. Dr. H.M. Amien Rais/Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif (1995 — 2000)
* Prof. Dr. H.A. Syafi’i Maarif (2000 — 2005)

Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah
(Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo)

1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi.
3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:
1. Alquran: kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
2. Sunnah Rasul: penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
4. Muhammadiyah bekerja untuk teraksananya ajaran-ajaran Islam yang meliuti bidang-bidang:
1. Akidah
2. Akhlak
3. Ibadah
4. Muamalah Duniawiyah

1. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
2. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
3. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.
4. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya muamalat duniawiyat (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.
5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhai Allah SWT.
Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

(Catatan: Rumusan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh PP Muhammadiyah atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta).

Sumber: Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis, Drs. H. Musthafa Kamal Pasha, B.Ed dan Drs. H. Ahmad Adaby Darban, S.U.

Nu
Sejarah
Masjid Jombang, tempat kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana – setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekkah, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu’tamar ‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya melakukan walk out.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah.
K.H. Hasyim Asy’arie, Rais Akbar (ketua) pertama NU.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
[sunting] Paham keagamaan

NU menganut paham Ahlussunah waljama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi’i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki,dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskankembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
[sunting] Daftar pimpinan

Berikut ini adalah daftar Ketua Rais Aam (pimpinan tertinggi) Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama:
No Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan
1 KH Mohammad Hasyim Asy’arie 1926 1947
2 KH Abdul Wahab Chasbullah 1947 1971
3 KH Bisri Syansuri 1972 1980
4 KH Muhammad Ali Maksum 1980 1984
5 KH Achmad Muhammad Hasan Siddiq 1984 1991
KH Ali Yafie (pjs) 1991 1992
6 KH Mohammad Ilyas Ruhiat 1992 1999
7 KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz 1999 sekarang
[sunting] Basis pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari[1] memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.
[sunting] Organisasi
[sunting] Tujuan

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[sunting] Usaha

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyrakat.

[sunting] Struktur

1. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri
4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan)
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan)

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustayar (Penasihat)
2. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

[sunting] Jaringan

Hingga akhir tahun 2000, jaringan organisasi NU meliputi:

* 33 Wilayah
* 439 Cabang
* 15 Cabang Istimewa yang berada di luar negeri
* 5.450 Majelis Wakil Cabang / MWC
* 47.125 Ranting

[sunting] NU dan politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan merahil 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.
[sunting] Lihat pula

Advertisements

من عظم مو لدى كان فى الجنة معى

MAULID NABI SAW

من عظم مو لدى كان فى الجنة معى

Hadis diatas merupakan pijakan dalam mengadakan maulid Nabi saw. dikalangan Umat Islam Indonesia. Dalam kajian sejarah pada bulan Rabi’ul Awwal memiliki arti sendiri, dimana hal tersebut Nabi Muhammad Saw dilahirkan, atau dengan kata Arab disebut maulud, sedang hari kelahirannya disebut maulid. Bulan maulid sangat dikenal dikalangan umat Islam Indonesia dibanding dengan Rabi’ul Awwal.

Jika bulan maulid ini tiba, banyak umat Islam Indonesia memperingati hari lahir Nabi tersebut. Peringatan ini tidak hanya di desa yang mengadakan acara, tapi di kalangan orang-orang kota juga demikian, bahkan Negara mencatat hari lahir Nabi sebagai hari besar Islam. Kegiatan lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintahan libur semua, ini semua tidak lepas dari ungkapan para da’i tentang kemulyaan hari lahir Nabi terhadap umat Islam dengan hadis-hadis palsunya.

Maka kajian ini akan berarti jika dicermati dengan baik terkait dengan sejarah maulid dan hadis-hadis sebagai pijakan dalam acara-acara tersebut, sehingga sikap kita dalam menghadapi peringatan itu sangat di butuhkan, sebagai wujud dari ketaatan pada ajaran yang telah dicontohkan Nabi saw.

Asal-usul Perayaan Maulid Nabi Saw

Para tokoh sejarah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan maulid Nabi Saw adalah al-Malik al-Mudhoffar, salah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Sultan Sholahuddin al-Ayyubi. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dermawan. Hal itu karena al-Malik al-Mudhoffar tidak hanya membantu orang-orang miskin, mendirikan rumah sakit, dan penginapan gratis, melainkan ia tercatat sebagai orang pertama yang menyediakan air ketika jama’ah haji kekurangan air pada waktu wukuf di Arafah.

Dalam catatan sejarah dimana perayaan maulid yang diadakan al-Malik al-Mudhofar pada saat itu bukan acara keagamaan, seperti layaknya pengajian, tetapi lebih tepat disebut pasar malam. Kota di Irak pada saat itu penuh sesak dibanjiri manusia yang datang dari segala penjuru kota dan daerah-daerah sekitarnya dengan membawa barang-barang dagangan dan hasil kerajinannya. Perayaan tersebut dimulai pada bulan Safar, sedang puncak acara diadakan pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal atau tanggal yang mendekati bulan tersebut.

Pada puncak acara itu, ribuan binatang ternak di arak keliling dengan diiringi bunyi-bunyian genderang, terompet dan lainnya. Sementara orang-orang mengikutinya dari belakang sambil menyebarkan bendera bermacam-macam warna. Bahkan diantara binatang tersebut ada yang disembelih guna konsumsi acara maulid. Setelah shalat Isya’ al-Malik al-Mudhoffar keluar dari Istana dengan membawa lilin besar dengan diikuti para pengikutnya dan masyarakat dengan membawa obor.

Keesokan harinya, al-Malik al-Mudhoffar di panggung kehormatan bersama pejabat pemerintah lain. Acara perayaan dimulai dengan parade militer, kemudian berturut-turut disusul jama’ah kaum sufi, penyair, pelajar dan rakyat Islam. Setelah semua berkumpul dilapangan, para penceramah tampil berpidato, kemudian para penyair. Al-Malik al-Mudhoffar menyiapkan hadiah-hadiah menarik untuk mereka. Acara tersebut ditutup dengan makan bersama.

Hadis-hadis Maulid Nabi Saw

Tidak sedikit hadis penyelenggaraan maulid tersebut muncul dihadapan kita, antara lain :

من عظم مولدى كان فى الجنة معى.

“Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, ia akan masuk surga bersamaku”.

Jika di takhrij tidak didapatkan di kitab-kitab hadis standart seperti Kutubu al-Sittah, Shahih al-Bukhari Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’I, Ibn Majah dan kitab-kitab lainnya. Hal ini menunjukkan kepalsuan hadis.

Senada dengan hal tersebut diatas terdapat hadis yang lain yang sering digunakan sebagai landasan dalam mengadakan maulid Nabi, sebagaimana :

من انفق درهما فى مولدى فكأ نما انفق جبلا من الذهب فى سبيل الله.

“Barang siapa yang menginfakkan satu dirham untuk hari kelahiranku, maka seperti menginfakkan emas sebesar gunung dijalan Allah”.

Ungkapan-ungkapan tersebut jika dicermati mejelaskan pentingnya menyelenggarakan maulid Nabi Saw dalam rangka memperingati kelahirannya dan sangat popular dikalangan umat Islam Indonesia, bahkan sering diungkapkan para muballig dalam rangka menghidupkan kegiatan maulid.

Ungkapan tersebut jika dilihat dalam kitab hadis standart yang menjadi rujukan kajian ilmiyah tidak akan didapati, hal ini apakah disebabkan para penulis lupa sehingga tidak mencantumkan hadis tersebut di kitab-kitabnya, atau memang Nabi Muhammad Saw tidak pernah bersabda seperti itu ? jika Nabi Muhammad pernah bersabda demikian, maka hadis tersebut akan mudah ditemukan atau paling tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa sahabat Nabi, para tabi’in dan ulama’ salaf pernah mengamalkan maksud hadis tersebut. Namun ternyata dalam sejarah tidak pernah ada Ulama’ atau tokoh agama yang mengamalkan hadis tersebut sampai awal abad ke 7 H.

Hadis-hadis diatas sering beredar dimasyarakat sehingga menimbulkan tanda tanya besar, apakah hadis tersebut produk orang-orang akhir ini, sehingga menurut ulama’ hadis disebut palsu atau hadis maudhu’, disebabkan Nabi tidak pernah bersabda sebagaimana tersebut di atas. Ungkapan ini bukan hanya muballig saja yang menyampaikan, tapi juga para penyanyi ikut serta membawakan hal tersebut dan dikatakan sebagai hadis.

Tidak cukup dengan ungkapan Nabi saja, tapi juga Ungkapan para Khulafa’ al-Rasyidin, sebagaimana Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Menurut para pencinta maulid, mereka menyatakan bahwa Abu Bakar pernah berkata :

من انفق درهما فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنه.

“Siapa yang menginfaqkan satu dirham dalam maulid Nabi Saw, maka ia akan menjadi pendampingku di surga”.

Umar bin al-Khattab juga mengungkapkan :

من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقداحيا الا سلام

“Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Saw, maka ia benar-benar telah menghidupkan Islam”.

Begitu pula Usman bin Affan mengatakan :

من انفق درهما فى فراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم فكأنما شهد يوم وقعة بدر و حنين.

“Barang siapa yang menginfaqkan satu dirham untuk membaca maulid Nabi Saw, maka seakan akan ia syahid dalam perang Badar dan Hunain”.

Dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib menyebutkan :

من انفق درهما فى قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا الا با لايمان.

“Barang siapa mengagungkan maulid Nabi Saw, maka ia tidak akan meninggalkan dunia, kecuali dengan Iman”.

Tampaknya, dalam menggerakkan peringatan maulid Nabi tidak cukup dengan mengungkapkan hadis-hadis palsu, tetapi juga pendapat-pendapat sahabat Nabi, seperti Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan ini semua jika dilacak di kitab-kitab hadis yang mu’tabar, tidak akan didapatkan hadis tersebut.

Pada dasarnya hadis-hadis tentang penyelenggaraan maulid Nabi merupakan hadis palsu yang tidak layak hujjah. Saat ini para ulama’ masih berbeda pendapat tentang hukum merayakan maulid Nabi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengadakan maulid Nabi hukumnya haram, karena tidak pernah dicontohkan Nabi, para sahabat, tabi’in serta ulama’ salaf demikian penuturan Syeh Abdul Aziz bin Baz (w. 1421 H). Ada pendapat lain yang membolehkannya, sebagaimana Syeh Ali Tantawi begitu pula Ahmad Syurbashi dalam kitabnya Yasalunaka fi al-Din wa al-Hayat dengan alasan jika peringatan tersebut diisi dengan hal-hal yang positif dalam rangka mengingat perjuangan Nabi Saw.

Namun perlu diperhatikan, bahwa para ulama hadis sepakat, bahwa hadis yang digunakan dasar pijakan maulid itu dinisbahkan kepada Nabi, sedangkan Nabi saw tidak pernah mengungkapkannya berarti timbul pemalsuan, sedang hal tersebut dilarang oleh Nabi Saw, apakah kita akan mengadakan maulid dengan dasar-dasar hadis palsu tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahkan disebutkan dalam kitab Madarij al-Shu’ud, al-Imam Syafi’i (w. 204 H) berkata : “Siapa yang mengumpulkan kawan-kawannya untuk mengadakan perayaan maulid Nabi dan menyiapkan makanan untuk mereka, serta berbuat baik, maka Allah akan membangkitkannya bersama para siddiqin, syuhada’ dan shalihin pada hari qiyamat, dan ia akan disorga na’im”. Begitu juga Imam al-Sirri al-Saqti (w. 253 H) juga mengungkapkan ; “Barang siapa yang pergi menuju tempat dimana dibacakan maulid Nabi, maka ia akan diberi sebuah taman di surga, karena sesungguhnya ia tidak menuju tempat itu karena ia mencintai aku, maka ia bersamaku di surga”.

Hadis-hadis di atas dengan ungkapan para sahabat itu sulit dilacak dalam kitab-kitab standart, maka apalagi ungkapan ulama’ yang tidak ada rujukannya, lebih sulit lagi untuk diteliti. Untuk itu peringatan maulid Nabi tidak berhujjah dengan hadis-hadis nabi maupun ungkapan para sahabat dan ulama’ salaf, tetapi lebih cenderung berhujjah kepada hadis-hadis palsu atau ungkapan-ungkapan yang diungkapkan setelah abad awal ke 7 H.

http://adhas.wordpress.com/2010/04/04/maulid-nabi-saw/

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT “NURUL HAQ”

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
“NURUL HAQ”
Sekertariat: Jl. H.Ridwan No.10 Gebang kalisabuk kesugihan Cilacap 53274

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT “NURUL HAQ”
GEBANG KUNING KALISABUK KESUGIHAN CILACAP

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Yayasan ini bernama “YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT NURUL HAQ “ di disingkat NURUL HAQ bertempat kedudukan di Jalan …Haji Ridlwan Nomor sepuluh Gebang Kuning Kalisabuk Kesugihan Cilacap Jawa Tengah.. dan bilamana dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain.

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI
Pasal 2
Yayasan ini berdiri pada hari Jum’at Tanggal enam Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh dan diperbaharui pada hari Selasa Tanggal Enam Februari Tahun Dua Ribu sebelas dan didirikan untuk waktu yang telah ditentukan lamanya.

AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan maksud ialah : sebagai sarana untuk berpastisipasi didalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Adapun tujuan dari Yayasan ini adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat yang serasi, antara kebutuhan material dan spiritual melalui usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan.

KEGIATAN
Pasal 4
Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 diatas, Yayasan ini menjalankan usaha-usaha diantaranya :
1. Dalam bidang sosial yang meliputi :
a. mendirikan dan / atau mengelola lembaga Pendidikan formal tingkat Dasar.
b. Mendirikan dan / atau mengelola lembaga pendidikan non formal yang meliputi :
– Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
– Pendidikan Madrasah Diniyyah
– Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
– Serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
c. Mendirikan satuan pendidikan non formal, yang terdiri atas :
– Majlis Taklim
– Kelompok Belajar Usaha (KBU)
– Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
– Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta satuan pendidikan yang sejenis
d. Pemberian dan /atau pengusahaan program beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi:
a. Memberikan dan / atau menyalurkan sumbangan nafkah bagi anak yatim.
b. Memberikan dan / atau menyalurkan bantuan korban bencana alam.
KEKAYAAN
Pasal 5
Kekayaan Yayasan diperolah dari :
1. Modal Pangkal sebesar Rp. 25.500.000.00 (Dua Puluh Lima JutaLima Ratus Ribu Rupaih).
2. Pemberian, sumbangan–sumbangan yang tidak mengikat dari badan–badan pemerintah maupun swasta dan perorangan.
3. Sodaqoh, hibah, wakaf, wasiat dan warisan.
4. Perolehan yang lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan Undang-undang yang berlaku.
5. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN
Pasal 6
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Pengurus ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Duabelas Orang Koordinator, Kesemuanya diangkat oleh Dewan Pembina untuk waktu yang ditentukan selama-lamanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

PEMBINA
Pasal 7
1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan /atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebap apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu Tiga Puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat Tig Puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8
1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Pembina tersebut :
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7.
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat.
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
3. Dilarang untuk menjadi anggota pembina berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
Pasal 9
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
2. Kewenangan pembina meliputi :
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
f. Pengesahan laporan tahunan.
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

PENGURUS
Pasal 10
1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Seorang Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Bendahara Umum.
KEANGGOTAAN PENGURUS
Pasal 11
Keangotaan Pengurus berakhir karena:
1. Meniggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa Jabatan berakhir.
6. Tidak aktif secara berturut turut 1 (satu) tahun.
Bila terdapat suatu lowongan dalam susunan pengurusan, maka Pembina berhak mengisi lowoangan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 12
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina.
3. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Pembina.
4. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, membebani Kekayaan Yayasan demi kepentingan lain.

PENGAWAS
Pasal 13
1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat seagi Ketua Pengawas.
KEANGGOTAAN PENGAWAS
Pasal 14
Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. Meninggal Dunia.
2. Mengundurkan Diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahu.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa Jabatan berakhir.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 15
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Yayasan.
4. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus.

RAPAT-RAPAT
Pasal 16
Rapat yayasan terdiri dari rapat pembina, rapat pengurus, rapat pengawas, dan rapat gabungan.
a. Rapat Pembina :
1. Rapat pembina diadakan paling lambat sedikit sekali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan.
2. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
4. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatngani oleh ketua dan sekretaris rapat.
b. Rapat Pengurus :
1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan leh pengurus yang berhak memwakili pengurus.
3. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.
4. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
5. Apabila ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
c. Rapat Pengawas :
1. Rapat pengawas dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
2. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan yayasanatau ditempat kegiatan yayasan.
3. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas.
4. Apabila ketua pengawas berhalangan hadir, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh salah seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.
d. Rapat Gabungan :
1. Rapat gabungan adalah rapat yang didakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
3. Pemanggilan rapat dilakukan oleh pengurus.
4. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus, apabila ketua berhalangan maka pimpinan rapat dipimpin oleh ketua pengawas.
5. Apabila keduanya tidak hadir maka, rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang pilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir.

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWAB
Pasal 17
Tahun buku Yayasan adalah tahun almanak. Pembina diwajibkan membuat pembukuan yang tertib dan rapi mengenai Yayasan ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Rapat Pembina.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 18
Perubahan anggaran Dasar Yayasan dapat dilakukan atas Keputusan Rapat Pembina Pleno yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.
PEMBUBARAN
Pasal 19
Pembubaran Yayasan ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Dewan Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri sedikitnya ¾ dari anggota penggurus serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota penggurus yang hadir, sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus, kecuali rapat pembubaran menentukan lain. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Yayasan tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai tujuan dengan Yasyasan ini atau kepada badan sosial lain yang disetujui oleh rapat pembubaran.
PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran Dasar ini dapat diputus oleh Dewan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

+++++++++++++++++++

AkTA NotAris

Yayasan :

Nomor : 00.06.20

Pada hari ini………Jum’at………….. tanggal ……… enam Februari Tahun Dua Ribu Sebelas.

Berhadapan dengan saya. (____nama Notaris ________), Sarjana Hukum, Notaris di (_____Cilacap_______) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ———————————

Tuan………Imam Baedowi…………..swasta. bertempat tinggal di … Gebang kalisabuk kesugihan Cilacap ………… ———————————-

Tuan………Ilzamul Wafik………….swasta. bertempat tinggal di …… Gebang kalisabuk kesugihan Cilacap ………. ———————————-

Para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka uang sebanyak Rp……………….. yang diperuntukan sebagai kekayaan pangkal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan. dengan memakai peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: ———————————–

——————————- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —————–

———————————————– Pasal 1 ————————————–

Yayasan ini bernama:……… NURUL HAQ ……………. ——————————————————-

berkedudukan dan berkantor pusat di (_____Gebang kalisabuk kesugihan Cilacap _______) dengan mempunyai perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan dari Badan Pendiri. —————

———————————————– AZAS —————————————

———————————————– Pasal 2 ————————————–

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

———————————————– WAKTU ————————————

———————————————– Pasal 3 ————————————–

Yayasan ini mulai berlaku dan berjalan pada hari dan tanggal akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya terlebih dahulu. ———————————————————————

————————————– MAKSUD DAN TUJUAN ————————-

———————————————– Pasal 4 ————————————–

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah: ——————————————————–

Maksud : sebagai sarana untuk berpastisipasi didalam pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Tujuan: untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat yang serasi, antara kebutuhan material dan spiritual melalui usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan.

—————————————– USAHA-USAHA ———————————

———————————————– Pasal 5 ————————————–

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Dalam bidang sosial yang meliputi :
a. mendirikan dan / atau mengelola lembaga Pendidikan formal tingkat Dasar.
b. Mendirikan dan / atau mengelola lembaga pendidikan non formal yang meliputi :
– Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
– Pendidikan Madrasah Diniyyah
– Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
– Serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
c. Mendirikan satuan pendidikan non formal, yang terdiri atas :
– Majlis Taklim
– Kelompok Belajar Usaha (KBU)
– Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
– Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta satuan pendidikan yang sejenis
d. Pemberian dan /atau pengusahaan program beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi:
a. Memberikan dan / atau menyalurkan sumbangan nafkah bagi anak yatim.
b. Memberikan dan / atau menyalurkan bantuan korban bencana alam.
———————————— KEKAYAAN YAYASAN —————————-

———————————————– Pasal 6 ————————————–

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari: ——————————————————

a. Kekayaan pangkal yang sudah disisihkan oleh para pendiri seperti tersebut di atas. –

b. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari Pemerintah, Masyarakat dan Badan-Badan lain yang menaruh minat terhadap Yayasan yang sifatnya tidak mengikat. zakat, hibah-hibah, hibah wasiat, warisan-warisan, wakaf-wakaf dan Iain-lain baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

c. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Yayasan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah. ———————————————————————–

2. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan pengeluaran sehari-hari dari Yayasan disimpan di salah satu Bank atas nama Yayasan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

———————————— PELINDUNG/PEMBINA —————————-

———————————————– Pasal 7 ————————————–

Jika dianggap perlu Badan Pendiri dapat mengangkat/memberhentikan seorang Pelindung/Pembina atau lebih.

——————————————– PENASEHAT ———————————

———————————————– Pasal 8 ————————————–

1. Apabila dianggap perlu, Badan Pendiri dapat mengangkat seorang Penasehat atau lebih.

2. Penasehat berhak memberikan nasehat kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak diminta. akan tetapi semua nasehat itu tidak mengikat. ————————————————————–

—————————————— BADAN PENDIRI——————————

———————————————– Pasal 9 ————————————–

Badan Pendiri Yayasan adalah Badan Pemegang Kekuasaan tertinggi dalam Yayasan. ——-

Para Anggota Badan Pendiri dari Yayasan ini terdiri dari: ————————————

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini. —————————————————

b. mereka yang atas usul seorang Anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri. setelah ditunjuk dan diangkat oleh keputusan Rapat Anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya. ————–

c. mereka/seseorang yang diangkat oleh Rapat Anggota Badan Pendiri karena dianggap oleh Badan Pendiri telah berjasa pada Yayasan ini. ———————————————————————-

3. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Badan Pendiri dilakukan oleh keputusan Rapat Anggota Badan Pendiri secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua Anggota Badan Pendiri atau kuasanya dengan Surat Kuasa.

4. Kecuali apa yang diuraikan dalam ayat 3 Pasal ini maka untuk sahnya Rapat-Rapat Badan Pendiri berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 13, kecuali bila dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain. —-

5. Para Anggota Badan Pendiri memilih salah seorang dari mereka sebagai Ketua. ———

6. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri. yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan ini.

————————————— BADAN PENGURUS —————————–

———————————————– Pasal 10 ————————————

1. Yayasan ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri antara lain dari: Seorang Ketua, seorang Wakil Ketua atau lebih seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara dan seorang Wakil-Bendahara atau lebih dan seorang atau lebih sebagai Anggota/Pembantu Umum. ——–

2. Para Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa jabatan tahun. akan tetapi dapat seketika diangkat kembali.

3. Para Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota Badan Pendiri.

4. Jabatan dalam Badan Pengurus. apabila dianggap perlu dapat dirangkap oleh Anggota Badan Pendiri.

5. Jika terjadi lowongan. maka Anggota-Anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri untuk mendapatkan pengesahan usul itu akan tetapi Badan Pendiri dapat menunjuk orang lain untuk mengisi lowongan itu. ————————————————–

6. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri membentuk seksi-seksi/panitia-panitia atau bagian-bagian maupun lembaga-lembaga untuk membantu pekerjaan Badan Pengurus dalam melaksanakan usaha- usaha Yayasan.

7. Sekurang-kurangnya seorang Anggota Badan Pengurus duduk dalam seksi-seksi/panitia-panitia atau bagian-bagian maupun lembaga- lembaga itu sebagai penghubung antara seksi/panitia atau bagian itu dengan Badan Pengurus.

—————————–KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS——————-

———————————————– Pasal 11 ————————————

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena: —————————————–

a. berakhir masa jabatannya; ———————————————————

b. meninggal dunia; ——————————————————————-

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; —————————————–

d. ditaruh dibawah pengampuan (onder curetale); ———————————–

e. dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan Hakim; atau ——-

f. diberhentikan oleh keputusan Rapat Badan Pendiri karena melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Yayasan, setelah mendengar dan mempertimbangankan keterangan-keterangan dan/atau alasan-alasan dari yang bersangkutan. ———————————————————————

2. Mereka yang dipecat seperti yang dimaksud dalam ayat 1 sub f diatas, diberi kesempatan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah pemecatan tersebut, untuk mengajukan pembelaan diri dalain Rapat Gabungan Para Anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus. ———————————————————————–

—————— KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS ———-

———————————————– Pasal 12 ————————————

1. Badan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan- peraturan dalam Anggaran Dasar ini serta melakukan segala daya upaya untuk terwujudnya maksud dan tujuan dari Yayasan ini. —

2. Ketua dan sekretaris bersama-sama mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili Yayasan baik dimuka maupun diluar Peradilan dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melakukan segala tindakan baik yang mengenai perbuatan pengurusan (daden van beheer) maupun yang mengenai perbuatan pemilikan (daden van eigendom). mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan. akan tetapi dengan batas-batas ketentuan sebagai berikut:

a. untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap termasuk bangunan- bangunan dengan cara membeli dan menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas kekayaan Yayasan. —————-

b. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang disimpan di Bank-Bank atau tempat-tempat lain). ———————————-

c. untuk menggadaikan atau mempertanggungkan kekayaan Yayasan dengan beban-beban yang bersifat apapun.

d. untuk mengikat Yayasan sebagai penanggung atau penjamin (borg atau avaliste). —

e. melakukan/mengadakan perdamaian (dading) diperlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari keputusan Rapat Badan Pendiri. ——————————————————————–

Terhadap Pihak Ketiga (derden) persetujuaii tersebut cukup Akta yang bersangkutan ikut ditanda-tangani oleh Ketua Badan Pendiri dan Para Anggota Badan Pendiri lainnya atau dengan surat persetujuan yang ditanda-tangani oleh Ketua Badan Pendiri bersama-sama dengan para Anggota Badan Pendiri lainnya.

3. Tiap tahun sekali sebelum akhir triwulan pertama dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Badan Pengurus melakukan perhitungan mengenai segala penghasilan dan pengeluaran dalam tahun yang lampau, perhitungan mana harus diumumkan dengan selayaknya. ———————————————————

4. Perhitungan dan pertanggungan-jawab serta laporan mengenai hal tersebut diatas ini harus diminta pengesahan kepada Rapat Badan Pendiri dan pengesahan itu berarti memberi pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (aequit et de charge) terhadap Badan Pengurus mengenai segala penghasilan dan pengeluaran serta pengurusannya untuk tahun yang lampau. Badan Pengurus tidak mendapat gaji, akan tetapi segala biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus untuk keperluan/ kepentingan Yayasan ditanggung dan dibayar oleh Yayasan. —————–

——————————– RAPAT BADAN PENGURUS —————————

———————————————– Pasal 13 ————————————

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat anggota Badan Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan setiap kali kalau dianggap perlu oleh Badan Pendiri atau Ketua Badan Pengurus atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, yang memberitahukan kehen-daknya itu secara tertulis kepada Ketua, disertai keterangan singkat tentang hal-hal yang hendak dibicarakan dalam rapat.

2. Semua Rapat Anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak hadir oleh salah seorang Wakil Ketua, bila para Wakil Ketua tidak ada pada Rapat. dapat dipilih oleh dan dari para anggota-pengurus yang hadir.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnva dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Anggota Badan Pengurus dianggap sah. jikalau dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pengurus.

4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah. Rapat Badan Pengurus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir. jikalau jumlah yang hadir tidak cukup. maka Ketua Rapat dapat memanggil rapat baru. secepat-cepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama. dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir. kecuali jika dalam Anggaran Dasar ini menetapkan lain. ———————————————

5. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat dan bila dengan jalan musyawarah tersebut tidak ada kata sepakat. maka keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak, kecuali dalam anggaran dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan atau peraturan-peraturan lainnya ditentukan lain. —–

6. Dalam Rapat Anggota Badan Pengurus tiap-tiap anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara.

7. Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya. maka Ketua Rapatlah yang memutuskan.

8. Panggilan Rapat dilakukan dengan surat perekspedisi atau tercatat pada alamat yang tercatat pada buku Yayasan sekurang-kurangnya (__7___) hari sebelum Rapat diadakan dengan menyebutkan tempat Rapat itu diadakan serta tanggal dan jam dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan. ————————

——————————— PERATURAN RUMAH TANGGA ——————–

———————————————– Pasal 14 ————————————

1. Bila dipandang perlu maka dengan persetujuan Badan Pendiri, Badan Pengurus dapat mengadakan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Peraturan Rumah Tangga. —

2. Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

—————————————— TAHUN BUKU ———————————

———————————————– Pasal 15 ————————————

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai dari satu (__apa bulan januari____) sampai dengan (_apa bulan _____) dari tiap- tiap tahun.

2. Pada akhir bulan (__Desember_____) dari tiap-tiap tahun buku-buku Yayasan harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam tempo (___satu___) bulan sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluarart Yayasan selama tahun buku yang lampau.

3. Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggungan jawab yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. —

4. Pengesahan dari perhitungan dan pertangungan jawab tersebut oleh Badan Pendiri, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Badan Pengurus atas segala tindakan Badan Pengurus terhadap Yayasan selama tahun buku yang bersangkutan. ———————————————————

————————————— PEMBUBARAN YAYASAN ———————-

———————————————– Pasal 16 ————————————

1. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan putusan Rapat Badan Pendiri yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan Rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Badan Pendiri dan keputusan pembubaran ini harus disetujui oleh sedikit- dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota suara yang dikeluarkan. Jika Rapat itu tidak dihadiri oleh jumlah anggota yang dimaksud dalam ayat 1 di atas ini, maka Ketua Rapat dapat memanggil Rapat berikutnya secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya satu bulan setelah Rapat itu. dalam Rapat mana diambil keputusan yang mengikal dengan quorum seperti yang diuraikan dalam ayat 1 Pasal ini, asal saja putusan itu disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sail dalam Rapat. —————————————————————

3. Dengan tidak mengurangi ayat 1 diatas ini, maka putusan pembubaran Yayasan hanya dapat diambil jika Yayasan ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau mengurang sedemikian banyaknya. sehingga menurut pertimbangan Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan atau maksud dan tujuan Yayasan ini oleh Badan Pendiri dianggap lebih tepat dijalankan oleh Organisasi lain.

4 Bilamana Yayasan dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri dan segala kekayaannya oleh Badan Pendiri diberikan kepada Badan atau perkumpulan yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau Badan lain yang dianggap hampir sama dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.

——————————————— LIKWIDASI ———————————

———————————————– Pasal 17 ————————————

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Badan pengurus diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang Yayasan ini, dibawah penga¬wasan dari Badan Pendiri dan sisa kekayaannya, jika ada peng-gunaannya ditentukan oleh Badan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Yayasan ini. —————————————–

——————————— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR——————

———————————————– Pasal 18 ————————————

1. Untuk merubah Anggaran Dasar diperlukan Rapat Badan Pendiri dan putusan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat pertama dan ayat kedua, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat berikut.

2. Maksud dan tujuan Yayasan dan apa yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah. kecuali bila hal ini diperlukan untuk memperluas maksud dan tujuan Yayasan atau bila hal itu diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib. ———————————————————————

———————————— PERATURAN PENUTUP —————————-

———————————————– Pasal 19 ————————————

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini serta peraturan-peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lainnya dimaksud dalam Pasal 14 diputuskan oleh Rapat Badan Pendiri. –

Akhirnya para penghadap menerangkan; Bahwa susunan Badan Pendiri adalah sebagai berikut:

Bahwa menyimpang dari apa yang dimaksud dalam Pasal 10 maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai para Anggota Badan Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut: ——————————————–

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. —-

Para penghadap saya. Notaris kenal. ——————————————————–

————————————— DEMIKIANLAH AKTA INI.———————–

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di (___Cilacap_____), pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian-awal akta ini dengan dihadiri oleh : namasaksi1…dan…namasaksi 2 karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di (_____alamat saksi 1 dan 2_______), yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .

Naa terang notaris

materai
t.t.d

(compiler: pakafiqelzam@yahoo.co.id)