Ciri Pesantren: Santun Berdakwah

Nahdlatul Ulama akan senantiasa mengedepankan cara-cara berdakwah yang santun dan bijak. Tugas dakwah adalah penyampaian kebaikan dengan hikmah. Menghadapi dakwah sebagian kelompok yang memuat celaan, umat nahdliyin dihimbau untuk tidak reaksioner yang justru akan memicu permusuhan.

“Dakwah itu tidak boleh bersifat reaksioner. Dakwah kita sifatnya tabayyun, menjelaskan saja,” kata Ketua Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) KH Zakky Mubarak, Rabu (13/6).
Menurut Zakky, pengenalan terhadap keyakinan dan praktik ibadah NU harus disampaikan secara gamblang. Sebisa mungkin seorang pendakwah menyampaikannya secara ilmiah dengan merujuk pada sumber-sumber agama yang jelas. 

“Tapi itu semua sifatnya tabayun, untuk menjelaskan, ini lho ajaran kami. Kita tidak menyerang yang lain. Memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa apa yang kita pegang itu kuat,” sambungnya.

Kiai asal Cirebon ini menjelaskan, dakwah yang ideal tak akan tercampuri oleh unsur provokasi kebencian. Dakwah mesti disaluran lewat ajakan yang bijak dengan tetap menata hati dan emosi. Para pendakwah yang baik juga akan mampu menciptakan suasana yang dialogis, dan bukan menggurui.

“Hilangkan itu menggurui! Apalagi provokatif, menggurui aja tidak boleh. Kita harus kedepankan sistem dakwah yang dialogis,” pintanya.

Download Syumila NU Kitab kuning Salaf pesantren dan Terjemahnya

Syumila NU :Program dan Literatur Digital Orang NU

:: Paket Medium :: 16 GB

Memuat Kitab-kitab dan Kajian Pesantren
Referensi Dakwah para Kyai, Ustadz dan Santri  [Link Download Syumila NU 9 GB(rar)]

Kitab Arbain Nawawi dan Terjemah [Download]

Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al Atsqolani. [Download]

Terjemah Ibanatul Ahkam Jilid 1. [Donwload]

Terjemah Ibanatul Ahkam:

Terjemah Ibanatul Ahkam Jilid 2. [Download]

Terjemah Ibanatul Ahkam Jilid 3. [Download]

Terjemah Ibanatul Ahkam Jilid 4. [Download]

Kitab Fathul Barri Ibnu Hajar Al Atsqalani (lengkap). [Download]

Kitab Fathul Baari Ibnu Hajar Al Atsqalani:

Fathul Baari jilid 1.  [Download]

Fathul Baari jilid 2.  [Download]

Fathul Baari jilid 3.  [Download]

Terjemah Riyadus Sholihin:

Riyadus Sholihin Jilid 1. [Download]

Riyadus Sholihin Jilid 2. [Download]

Riyadus Sholihin Versi Ebook [Download]

Kitab  Bidayatul Mujtahid

Bidayatul Mujtahid Jilid 1. [Download]

Bidayatul Mujtahid Jilid 2. [Download]

Maulid Barzanjikitab [Download] Terjemah [Download]

24 Hadits tentang akhir zaman [Download]

Kitab Futuhul Ghoib Syaikh Abdul Qodir Al Jailani [Download]

Ilmu Tsawuf [Download]

Himpunan Kisah Malaikat [Download]

Ebook Terjemah Syarhu Usulil Iman[Download]

Ebook Himpunan Hadits Qudsi [Download]

Ebook Terjemah Sirr Al Asrar Sheikh Abdul Qadir Al Jailani [Download]

Ebook Kitab dan Terjemah Tafsir Jalalain [Download]

Risalah Haid, Nifas dan Istihadloh Bagian III “SUCI DARI HAID DAN NIFAS”

http://assunniyyahcom.blogspot.com/2012/03/risalah-haid-nifas-dan-istihadloh_6169.html

 

Setelah kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan haid dari bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini, kita akan memaparkan tentang kapan seorang wanita dihukumi haid, kapan seorang wanita dihukumi suci, tanda-tanda suci, (masa) suci antara dua haid, (masa) suci yang menyela-nyelai antara haid dan nifas, dan (masa) suci yang menyela-nyelai antara nifas dan haid.

A. Kapan Seorang Wanita Dihukumi Haid

Seorang wanita dihukumi haid ketika melihat darah dalam umur yang dimungkinkan mengeluarkan darah haid (kira-kira umur 9 tahun menurut kalender Hijriyah. Penterjemah). Ketika wanita melihat darah, ia diperintahkan untuk menjauhi segala hal yang dilarang bagi wanita yang haid, seperti : puasa, shalat dan

bersetubuh, tanpa harus menunggu sampainya darah pada masa minimum haid (24 jam), karena mengamalkan dhohirnya keadaan, yaitu adanya darah haid.

Contoh :

Seorang wanita melihat darah mulai jam 11 siang tanggal 1, dan darah terus keluar sampai tanggal 3, dan berhenti pada jam 12 tanggal 5, maka pada saat pertama kali melihat darah yaitu jam 11 tanggal 1, ia sudah harus menjauhi ha-hal yang dilarang ketika haid. Penterjemah.)

Selanjutnya, ketika kita sudah memutuskan terjadinya haid dengan melihat darah, tetapi ternyata darah yang keluar kurang dari kadar minimum haid (24 jam), maka sang wanita wajib meng-qodlo shalat dan puasa yang ditinggalkan dan ia tidak wajib mandi besar karena tidak terjadi haid.[1] (hal ini dikarenakan darah yang keluar tidak dihukumi haid karena kurang dari kadar minimum haid.

Contoh:

Pada tanggal 1 jam 11 siang melihat darah terus menerus sampai jam 9 malam, setelah itu darah tidak pernah keluar lagi. Kewajiban pertama kali wanita ini ketika melihat darah adalah meninggalkan segala hal yang diharamkan ketika haid, ia dilarang shalat dan ketika sedang berpuasa ia harus membatalkan puasanya. Tetapi, karena darah yang keluar ternyata kurang dari kadar minimum haid (24 jam), ia wajib meng-qodlo shalat dan puasa yang ditinggalkan karena ia tidak mengalami haid, tapi cuma istihadloh. Penterjemah.)

B. Kapan Seorang Wanita Dihukumi Suci

            Sebagaimana seorang wanita dihukumi haid ketika melihat darah, ia juga dihukumi suci ketika berhentinya darah setelah sampainya darah pada masa minimum haid. Batasan berhentinya darah adalah jika sepotong kapas dimasukkan kelubang vagina, maka kapas tadi keluar dalam keadaan bersih, tidak ada sama sekali bekas-bekas darah (tidak terdapat salah satu dari sifat-sifat darah, kalau cuma ada cairan putih, ini juga dihukumi suci. Penterjemah.).

 (Ketika telah dihukumi suci), maka ia wajib mandi besar, shalat, puasa dan halal untuk dikumpuli. Tetapi, bila nantinya darah keluar lagi, maka sangat jelas bahwa ibadah yang telah dilakukan tadi terjadi pada masa haid. Dengan demikian, ia wajib meng-qodlo puasa yang ditinggalkan (karena puasanya yang dilakukan ternyata ada dalam masa haid. Tetapi, ia tidak wajib meng-qodlo shalat. Penterjemah.). Dan suami yang terlanjur mengumpulinya tidak dikenai dosa, karena hukum suatu perkara ditentukan melihat dhohir-nya keadaan perkara tersebut. Selanjutnya jika darah putus lagi, maka ia dihukumi suci. Begitu seterusnya selama darah tidak melewati masa maksimum haid (15 hari 15 malam).[2]

Namun, jika seorang wanita telah mempunyai kebiasaan terputusnya darah, lalu kembali keluar darah lagi, maka ia tidak wajib melakukan apapun ketika waktu terputusnya darah, karena secara dhohir haidnya pada bulan ini sama dengan bulan sebelumnya. Pendapat ini dikuatkan oleh imam Rofi’I dan Ibnu Hajar.[3]

C. Alamat Suci Dari Haid

Alamat terputusnya darah dan terjadinya suci adalah berhentinya darah, baik itu darah kuning dan keruh, baik keluar cairan putih atau tidak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah, bahwasanya beliau berkata kepada para wanita : ” Jangan terburu-buru sehingga kalian melihat gamping”. Dalam hadits ini beliau menyerupakan cairan putih bersih dengan gamping.[4]

D. (Masa) Suci Diantara Dua Haid

Paling sedikitnya masa suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari (15 malam). Hal ini dikarenakan jika masa maksimum haid adalah 15 hari, maka masa minimal suci diantara dua haid adalah 15 hari. Yang demikian ini dikarenakan dalam satu bulan biasanya memang selalu terjadi haid dan suci. (Dengan demikian, jika seorang wanita melihat darah dua kali, namun darah yang kedua keluarnya sebelum melewati masa minimum suci (15 hari), maka darah kedua adalah darah istihadloh.

Contoh :

Seorang wanita melihat darah selama 15 hari, lalu suci selama 7 hari dan setelah itu keluar darah selama 3 hari. Maka darah yang keluar kedua (yaitu selama 3 hari) adalah darah istihadloh. Karena darah kedua keluar sebelum melewati masa minimum suci antara dua haid.

Kesimpulannya, masa minimum suci antara dua haid harus ada 15 hari. Sehingga nantinya darah yang kedua dapat dihukumi  haid dengan menyempurnakan masa minimum suci menjadi 15 hari.

Contoh :

Seorang wanita melihat darah pada tanggal 1 – 10, lalu berhenti sampai tanggal 20, lalu tanggal 21 – 30 melihat darah lagi, maka darah yang pertama disebut haid, darah yang kedua dibagi dua : darah yang keluar dari tanggal 21 – 25 adalah istihadloh (masa suci, begitu juga tanggal 11 – 20; karena untuk menyempurnakan masa minimum suci yang memisah antara dua haid). Sedangkan darah yang keluar pada tanggal 26 – 30 adalah darah haid, karena sudah dipisah masa minimum suci yaitu tanggal 11 – 20 dan 21 – 25. Penterjemah.)

Sedangkan masa umumnya suci diantara dua haid adalah hasil dari satu bulan dikurangi masa umumnya haid (berarti masa umumnya suci adalah 24 hari atau 23 karena masa umumnya haid adalah 6 hari atau 7 hari. Penterjemah.). Dan tidak ada batasan masa maksimum suci dari haid karena terkadang wanita cuma mengalami haid sekali seumur hidup, bahkan ada yang tidak haid sama sekali.[5]

E. (Masa) Suci Diantara Haid dan Nifas

Sudah pernah kita bahas dahulu bahwa nenurut qaul Adhhar dari pendapat Imam Asy-Syafi’i, bahwa wanita hamil juga bisa mengalami haid. Karena itulah, tidak mungkin dapat ditemukan adanya masa mimimum suci yang memisah antara haid dan nifas, bahkan terkadang antara keduanya tidak dipisah masa suci sama sekali.

Contoh:

Wanita hamil melihat darah selama 5 hari, kemudian pada akhir keluarnya darah langsung melahirkan. Maka, darah sebelum melahirkan adalah haid dan darah setelah melahirkan adalah nifas.[6]

F. (Masa) Suci Diantara Nifas dan Haid

Masa suci yang memisah antara nifas dan haid dapat diketahui dengan dua penggambaran.

1. Darah yang baru/darah kedua (yaitu darah yang keluar setelah terputusnya darah) keluar sebelum sampainya nifas pada masa maksimum nifas, yaitu 60 hari (artinya keluarnya darah kedua masih dalam lingkup 60 hari. Penterjemah.). dalam hal ini darah kedua bisa disebut haid kalau sudah dipisah masa 15 hari 15 malam.

    Contoh :

Seorang wanita yang mengalami nifas melihat darah selama 10 hari, lalu darah putus selama 15 hari dan kemudian darah keluar lagi. Maka darah yang kedua dihukumi haid (karena sudah dipisah masa 15 hari 15 malam).

2. Darah yang baru/darah kedua (yaitu darah yang keluar setelah terputusnya darah) keluar setelah melewati masa 60 hari. Dalam hal ini (darah kedua bisa dihukumi haid) tidak disyaratkan harus dipisah selama masa 15 hari 15 malam.

    Contoh :

Seorang wanita yang nifas melihat darah selam 50 hari, lalu putus selama 10 hari, selanjutnya darah keluar lagi pada hari ke-61. Maka, darah yang kedua yang keluar pada hari ke-61, dihukumi haid walaupun masa pemisah tidak ada 15 hari 15 malam.[7]

 

---

[1] Fathu Al-jawâd Syarhu Al-Irsyad : 1/55

[2] Fathu Al-Jawâd : 1/56

[3] Tuhfah Al-Muhtâj  :1/400

[4] Fathu Al-Bari :1/420, Syarh muslim :3/22

[5] Tuhfah Al-Muhtâj  :1/386, Nihayah: 1/327

[6] Hasyiyah Asy-Syabramallisi: 1/327

[7] Hasyiyah Asy-Syabramallisi: 1/327

Mujahadah mbah kholil bangkalan

١	اْلفَاتِحَةُ       x١٠٠
٢	اَسْتَغْفِرُ اللهَ اْلعَظِيْمَ    x١٠٠
٣	لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ     x ١٠٠
٤	لاَ حَوْلَ وَ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ      x ١٠٠
٥	اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ      x ١٠٠
٦	يـَـا اللهُ يَا قَدِيْمُ      x١٠٠
٧	يـَـا سَمِيْعُ يـَـا بَصِيْرُ      x١٠٠
٨	يـَـا مُبْدِئُ يـَـا خَالِقُ      x١٠٠
٩	يـَـا حَفِيْظُ يـَـا نَصِيْرُ يـَـا وَكِيْلُ يـَـا اللهُ      x١٠٠
١٠	يـَـا حَيُّ يـَـا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ      x١٠٠
١١	يـَـا لَطِيْفُ      x ١٢٩
١٢	اَسْتَغْفِرُ اللهَ اْلعَظِيْمَ إِنَّهُ كـَـانَ غَفَّارًا      x١٠٠
١٣	اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقَتْ حِيْلَتِىْ اَدْرِكْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللهِ      x١٠٠
١٤	اللّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَ سَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِى تَنْحَلُّ بِهِ اْلعُقََََدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ اْلكُرَبُ وَ تُقْضَى بِهِ اْلحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَ حُسْنُ اْلخَوَاتِمِ وَ يُسْتَسْقَى اْلغَمَامُ بِوَجْهِهِ اْلكَرِيْمِ وَ عَلَى الِهِ وَ صَحْبِهِ فِى كُلِّ لَـمْحَةٍ وَ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ      x١٠٠
١٥	اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِيْنَا بِـهَا مِنْ جَمِيْعِ اْلأَهْوَالِ وَ اْلآفَاتِ وَ تُقْضَى لَنَا جَمِيْعَ اْلحَاجَاتِ وَ تُطَهِّرَنَا ِبـهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعُنَا ِبـهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ تُبَلِّغُنَا ِبـهَا أَقْصَى اْلغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ اْلخَـيْرَاتِ وَ بَعْدَ اْلـمَمَاتِ
١٦	يـَـا بَدِيْعُ      x١٠٠
١٧	اللهُ أَكْبَرُ  x٣  يـَـا رَبَّنَا وَ اِلـهَنَا وَ سَيِّدَنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى اْلقَوْمِ اْلكَافِرِيْنَ      x ٣
١٨	حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ اْلقَيُّوْمِ الَّذِى لاَ يَمُوْتَ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوْءَ بِأَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ      x ٣
١٩	الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ هَدَانَا عَلَى دِيْنِ اْلإِسْلاَمِ     x ٣
٢٠	بِسْمِ اللهِ مـَا شَــاءَ اللهُ لاَ يَسُوْقُ الْخَيْرَ إِلاَّ اللهَ      x ١
	بِسْمِ اللهِ مـَا شَــاءَ اللهُ لاَ يَصْرِفُ السُّــوْءَ إِلاَّ اللهَ      x ١                      x ٣
	بِسْمِ اللهِ مـَا شَــاءَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَـمِنَ اللهِ      x ١
	بِسْمِ اللهِ مـَا شَــاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ      x ١
٢١	سَأَلْتُكَ يـَـا غَفَّارُ عَفْوًا وَ تَوْبَةً # وَ بِاْلقَهْرِ يـَـا قَهَّــارُ خُذْ منْ تَحَيَّلاً      x ٣
٢٢	يـَـا جَبَّارُ يَــا قَهَّارُ يَــا ذَا اْلبَطْشِ الشَّدِيْدِ خُذْ حَقَّنَا وَ حَقَّ اْلـمُسْلِمِيْنَ مِـمَّنْ ظَلَمَنَا وَ اْلـمُسْلِمِيْنَ وَ تَعَدَّى عَلَيْنَا وَ عَلَى اْلـمُسْلِمِيْنَ      x ٣
٢٣	الفاتحة و التهليل      x١

BANTUAN SOSIAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

hasil download PDF di:emispendis.kemenag.go.id/dokumen/…/user_manual_madin.pdf‎

———————– Page 1———————–

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH
TAHUN 2013

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
TAHUN 2013

———————– Page 2———————–

Petunjuk Teknis       Bantuan Sosial
Madrasah Diniyah Takmiliyah
Tahun 2013
Buku III, merupakan bagian dari 5 buku Juknis Bantuan Sosial,
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama RI, 2013.

Milik Kementerian Agama RI
Tidak untuk diperjual belikan

———————– Page 3———————–

KATA PENGANTAR

Perkembangan  pendidikan  Islam  di   Indonesia  tidak   bisa   dilepaskan
dari   kontribusi   besar   pondok   pesantren   dan   lembaga   pendidikan   agama
dan   keagamaan   lainnya.   Bahkan   belakangan   ini,   seiring   dengan   pesatnya
arus  pendidikan   modern,   pendidikan   Islam   telah   giat   berbenah   diri.   Bila
sejauh ini –pondok pesantren khususnya dan lembaga pendidikan agama
dan     keagamaan        umumnya–       seringkali     dilekatkan     sebagai     lembaga
pendidikan      ala  kaum    tradisional,   kini  ia  merambah      masuk    ke   berbagai
bidang “di luar” ilmu pengetahuan keagamaan-keislaman, yaitu ilmu-ilmu
yang   lazim   dipahami   oleh   sebagian   besar   masyarakat   sebagai   “ilmu
umum”.  Meskipun  sebenarnya  Islam  tak  mengenal  dikotomi  ilmu  agama
atau ilmu umum.
Istilah   pendidikan  diniyah  yang   jamak   diselenggarakan   di   lembaga-
lembaga   pendidikan   agama   dan   keagamaan   selalu mengacu   pada   makna
pendidikan   agama.   Semua   ilmu   yang   diajarkan   telah   mencakup   seluruh
bidang      kehidupan      dan     tidak    hanya     masalah-masalah        keagamaan-
keislaman saja.
Ini   menandakan  bahwa   Islam   adalah   ajaran   yang   mengatur   semua
aspek kehidupan manusia. Ia hadir tidak saja di dalam ranah paling pribadi
setiap muslim, tapi juga di dalam selaksa aksi sistemik-struktural manusia.
Tentu   saja   ini   isyarat   bahwa   Islam   ingin   agar   Allah   SWT   tak   hanya   hadir
sebagai     zat  yang   memengaruhi       kehidupan      personal    manusia,    tapi  juga
kehidupan       sosialnya.    Dengan     kata   lain,  pendidikan     Islam    merupakan
sebuah upaya pembangunan tatanan ilmu pengetahuan keagamaan yang
holistik.
Hanya      saja,   kita   tak   boleh    berbangga       dengan     perkembangan
kuantitatif    ini.  Pasalnya   perkembangan        keadaban     publik   tak  selamanya
berbanding   lurus   dengan   perkembangan   lembaga   pendidikan   agama   dan
keagamaan   yang   begitu   pesat.   Banyak   kalangan   menilai   saat   ini   bangsa
Indonesia      tengah    tertimpa    malapetaka      peradaban      yang    belum    dapat
ditemukan rumusan solutifnya. Nilai-nilai luhur tradisi, etika agama, serta
tertib   sosial   seperti  tak  berfungsi    sama-sekali.    Masalah     kian   bergejolak
tatkala hampir tak ditemukan lagi suri teladan yang baik di dalam institusi

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                         i

———————– Page 4———————–

keluarga,     masyarakat,     dan   di  tingkat   yang   lebih  besar;   negara-bangsa
(nation-state).
Kiranya     pemberian     bantuan     sosial  Direktorat    Jenderal    Pendidikan
Islam   yang   tertuang   dalam   Petunjuk   Teknis   ini   dapat   menjadi   kontribusi
yang   sangat   berarti   bagi   segala   perkembangan   dan   dinamika   pendidikan
agama      dan   keagamaan       di  nusantara     ini,  mengingat    betapa    sebelum
modernitas merasuki jiwa bangsa ini, pesantren memang telah menyoko-
gurui   bangunan   lahir-batin   peradaban   nusantara   berikut   wangsa-wangsa
yang mendiaminya.
Untuk     efektifitas  dan   memudahkan,        buku    Juknis   Bansos    2013   ini
dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
1.   Buku I     : Juknis Bantuan Sosial Pendidikan Agama dan Keagamaan
2.   Buku II    : Juknis Bantuan Sosial Pondok Pesantren
3.   Buku III   : Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah
4.   Buku IV    : Juknis Bantuan Sosial TKQ/TPQ
5.   Buku V     : Juknis Bantuan Sosial Program Beasiswa Santri Berprestasi
Saya    sampaikan      terima    kasih    kepada    semua     pihak    yang    telah
berkontribusi dalam penyusunan Juknis ini. Semoga bermanfaat.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

t t d

H. NUR SYAM

ii                                      Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 5———————–

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………… iii

BAB I        :   KETENTUAN UMUM ………………………………………………………       1
A.     LATAR BELAKANG……………………………………………………    1
B.    DASAR HUKUM……………………………………………………….   2
C.     MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………….         3
D.    RUANG LINGKUP …………………………………………………….   3
E.    PENGERTIAN UMUM……………………………………………….        4
BAB II       :   JENIS BANTUAN SOSIAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH
TAHUN 2013 ………………………………………………………………… 7
A.     BANTUAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DINIYAH
TAKMILIYAH PERCONTOHAN            …………………………………..   7
B.    BANTUAN REHAB/IMBAL SWADAYA DINIYAH
TAKMILIYAH  ………………………………………………………….. 16
C.     BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH
DINIYAH TAKMILIYAH  ……………………………………………..      25
D.    BANTUAN DUKUNGAN PORSENI DINIYAH
TAKMILIYAH  ………………………………………………………….. 34
E.    BANTUAN INSENTIF GURU DINIYAH TAKMILIYAH ……….                            43
F.    BANTUAN SANTRI DINIYAH TAKMILIYAH
BERPRESTASI …………………………………………………………. 52
BAB III      :   PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN LAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT             ………………………………………….    63
BAB IV       :   PENUTUP……………………………………………………………………… 65
BAB V        :   LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………..         66
Lampiran       1;  Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan
Sosial ………………………………………………………. 66
Lampiran      2;   Format Tanda Terima Bantuan Sosial…………..                  68
Lampiran      3;   Format Laporan Pertanggungjawaban
Penerima Bantuan Sosial ……………………………         70

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                                   iii

———————– Page 6———————–

———————– Page 7———————–

BAB I
KETENTUAN UMUM

A.    LATAR BELAKANG
Undang-Undang         Dasar    Negara    Kesatuan     Republik    Indonesia
Tahun     1945   mengamanatkan         negara    untuk   melindungi     segenap
bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka
mewujudkan        keadilan   sosial  bagi   seluruh   rakyat   Indonesia.Untuk
mencapai       tujuan    bernegara     sebagaimana       diamanatkan       dalam
Pembukaan        Undang-Undang       Dasar    1945    tersebut,   setiap   tahun
disusun     APBN/APBD       untuk    merencanakan        kegiatan    yang   akan
dilaksanakan oleh pemerintah.
Dalam       rangka    melindungi      masyarakat      dari  kemungkinan
terjadinya resiko sosial di bidang pendidikan Islam, yaitu kejadian atau
peristiwa    yang   dapat   menimbulkan      potensi    terjadinya   kerentanan
sosial   yang   ditanggung   oleh   individu,   keluarga,   kelompok   dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja
Bantuan   Sosial   akan   semakin   terpuruk   dan   tidak   dapat   hidup   dalam
kondisi    wajar,   dana    belanja   bantuan     sosial   dialokasikan    dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara.
Belanja   Bantuan   Sosial   pada   Program   Pendidikan   Islam   adalah
pengeluaran   berupa   transfer   uang,   barang   atau   jasa   yang   diberikan
kepada   masyarakat   guna   melindungi   masyarakat   dari   kemungkinan
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau
kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan Islam.
Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial
di   bidang   pendidikan   Islam   dapat  dilaksanakan  secara   tertib,   efisien,
ekonomis,      efektif,  transparan     dan    bertanggung      jawab    dengan
memperhatikan   rasa keadilan   dan   kepatutan, maka dipandang   perlu
untuk    mengatur     ketentuan    mengenai     Petunjuk   Teknis   Pengelolaan
Belanja Bantuan Sosial.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                     1

———————– Page 8———————–

B.    DASAR HUKUM
1.   Undang-Undang        Nomor     17  Tahun    2003    tentang     Keuangan
Negara     (Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2003
Nomor      47,  Tambahan      Lembaran     Negara   Republik    Indonesia
Nomor 4286);
2.   Undang-Undang  Nomor   1 Tahun  2004   tentang   Perbendaharaan
Negara     (Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2004
Nomor      5, Tambahan       Lembaran     Negara    Republik    Indonesia
Nomor 4355);
3.   Undang-Undang        Nomor    15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan
Pengelolaan   dan   Tanggung   Jawab   Keuangan   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.   Undang-Undang        Nomor      19  Tahun     2012   tentang    Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Negara   Tahun   2013   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara     Republik   Indonesia    Nomor     5361)   sebagaimana     telah
diubah     dengan     Undang-Undang         Nomor     15    Tahun     2013
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2013   Nomor   108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
5.   Keputusan     Presiden   Nomor     42  Tahun   2002   tentang   Pedoman
Pelaksanaan       Anggaran      Pendapatan      dan     Belanja    Negara
sebagaimana       telah   beberapa     kali  diubah,   terakhir    dengan
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6.   Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan   Organisasi   Kementerian   Negara   sebagaimana   telah   diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7.   Peraturan   Presiden   Nomor   24   Tahun   2010   tentang   Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas,   Fungsi   Eselon   I   Kementerian   Negara   sebagaimana   telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011;
8.   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2013;

2                                     Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 9———————–

9.   Peraturan     Menteri    Agama     RI  Nomor     2  Tahun    2006   tentang
Mekanisme        Pelaksanaan     Pembayaran       Atas   Beban    APBN     di
lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah beberapa kali
diubah,   terakhir   dengan   Peraturan   Menteri   Agama   RI   Nomor   1
Tahun 2012;
10.  Peraturan     Menteri    Agama     RI  Nomor    10  Tahun    2010   tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11.  Peraturan     Menteri    Agama     RI Nomor     13  Tahun    2012   tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12.  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

C.    MAKSUD DAN TUJUAN
1.   Maksud       penyusunan      Petunjuk    Teknis     Pengelolaan     Belanja
Bantuan      Sosial  pada    Program    Pendidikan     Islam adalah     agar
pengalokasian   dan   pengelolaan   dana   belanja   bantuan   sosial   di
bidang     pendidikan     Islam   dapat    dilaksanakan     secara    tertib,
efisien,   ekonomis,    efektif,  transparan    dan   bertanggung     jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2.   Tujuan      penyusunan       Petunjuk    Teknis    Pengelolaan      Belanja
Bantuan   Sosial   pada   Program   Pendidikan   Islam   adalah   sebagai
acuan      teknis   pelaksanaan      Bantuan     Sosial    pada    Program
Pendidikan Islam.

D.    RUANG LINGKUP
Ruang     lingkup   petunjuk    teknis  ini  meliputi  ketentuan     umum,
tujuan   penggunaan   Belanja   Bantuan   Sosial,   pemberi   bantuan   sosial,
penerima     bantuan     sosial,  alokasi  anggaran,    persyaratan    penerima
bantuan        sosial,     tatakelola      penyaluran        bantuan       sosial,
pertanggungjawaban         belanja   bantuan     sosial,  serta   pengendalian,
pengawasan, dan layanan pengaduan masyarakat.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                     3

———————– Page 10———————–

E.    PENGERTIAN UMUM
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1.   Belanja     Bantuan    Sosial pada     Program    Pendidikan     Islam  yang
selanjutnya   disebut   belanja   bantuan   sosial   adalah   pengeluaran
berupa   transfer   uang,   barang   atau   jasa   yang   diberikan   kepada
masyarakat       guna    melindungi     masyarakat      dari  kemungkinan
terjadinya     risiko  sosial,  meningkatkan       kemampuan        ekonomi
dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan Islam;
2.   Resiko   Sosial   pada   Program   Pendidikan   Islam   yang   selanjutnya
disebut   risiko   sosial   adalah   kejadian   atau   peristiwa   yang   dapat
menimbulkan         potensi     terjadinya     kerentanan      sosial   yang
ditanggung       oleh     individu,    keluarga,     kelompok      dan/atau
masyarakat   sebagai      dampak     krisis   sosial,   krisis   ekonomi,   krisis
politik,   fenomena      alam,   dan   bencana     alam    yang   jika  tidak
diberikan     Belanja   Bantuan    Sosial  akan    semakin    terpuruk   dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
3.   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai
acuan      Pengguna      Anggaran      dalam     melaksanakan       kegiatan
pemerintahan       sebagai    pelaksanaan     anggaran    pendapatan      dan
belanja Negara;
4.   Rekening       Kas    Umum        Negara     adalah     rekening     tempat
penyimpanan         uang    negara    yang    ditentukan     oleh   Menteri
Keuangan   selaku   Bendahara   Umum   Negara   atau   pejabat   yang
ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau
membayar   seluruh   pengeluaran   negara   pada   Bank/Sentral   Giro
yang ditunjuk;
5.   Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri
Agama yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada
Kementerian Agama;
6.   Kuasa Pengguna Anggaran   yang   selanjutnya  disebut KPA   adalah
Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang memperoleh kuasa dari
PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung
jawab      penggunaan        anggaran      pada      Direktorat     Jenderal
Pendidikan Islam;

4                                      Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 11———————–

7.   Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
Direktur   Pendidikan   Diniyah   dan   Pondok   Pesantren   yang   diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan     yang   dapat   mengakibatkan      pengeluaran     atas   beban
APBN pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
8.   Bidang     Pendidikan    Diniyah    dan   Pondok    Pesantren/TOS       yang
selanjutnya     disebut    Bidang   Kanwil    Kemenag     Propinsi   adalah
bidang   pada   Kantor   Wilayah   Kementerian   Agama   Provinsi   yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan, bimbingan, dan pembinaan
di bidang pendidikan pesantren;
9.   Pejabat      Penandatangan        Surat    Perintah     Membayar       yang
selanjutnya      disebut    PP-SPM      adalah     pejabat    yang    diberi
kewewenangan   oleh   Kuasa   PA   untuk   melakukan   pengujian   atas
Surat    Perintah   Pembayaran      (SPP)   dan   menandatangani       Surat
Perintah Membayar (SPM);
10.  Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai      Negeri,   Dan   Pegawai    Tidak   Tetap    yang   selanjutnya
disebut   Perjalanan   Dinas Dalam   Negeri   adalah   mekanisme   yang
diatur      dalam       Peraturan       Menteri      Keuangan        Nomor
113/PMK.05/2012   tentang   Perjalanan   Dinas   Dalam   Negeri   Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                     5

———————– Page 12———————–

6                                      Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 13———————–

BAB II
JENIS BANTUAN SOSIAL
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN 2013

A.   BANTUAN       PENGEMBANGAN           LEMBAGA       DINIYAH     TAKMILIYAH
PERCONTOHAN
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor     1900   Tanggal    11   Juli   2013  Tentang     Petunjuk    Teknis
Pengelolaan   Belanja  Bantuan   Sosial   berupa   Bantuan  Pengembangan
Lembaga Diniyah Takmiliyah Percontohan Tahun Anggaran 2013.

1.   TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan     penggunaan      Bantuan    Pengembangan       Lembaga
Diniyah    Takmiliyah  Percontohan     Tahun   Anggaran   2013   adalah
membantu   mengembangkan   lembaga   menjadi   lembaga   Diniyah
Takmiliyah    unggulan   yang   akan  menjadi   contoh   bagi  lembaga
lain,   melalui   fasilitasi   pendanaan   belanja   bantuan   sosial   dalam
bentuk    uang   yang  digunakan   untuk   kegiatan  belajar  mengajar
Diniyah Takmiliyah.
Penggunaan dana Bantuan Pengembangan Lembaga Diniyah
Takmiliyah Percontohan Tahun Anggaran 2013 adalah pengadaan
barang dan/atau jasa untuk menduduk kegiatan belajar mengajar
sebagai    upaya    Madrasah    Diniyah   untuk   menjadi    Madrasah
Unggulan,       membiayai      semua      kelengkapan      administrasi
Madrasah,     pembinaan     dan  pelatihan   guru,  alat  peraga    dan
Media pembelajaran.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi      Bantuan     Pengembangan        Lembaga      Diniyah
Takmiliyah      Percontohan      Tahun     Anggaran     2013    adalah
Kementerian Agama RI.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                               7

———————– Page 14———————–

3.    PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima      Bantuan    Sosial    ini adalah   madrasah       diniyah
takmiliyah.

4.    ALOKASI ANGGARAN
Bantuan       Pengembangan        Lembaga      Diniyah     Takmiliyah
Percontohan      Tahun     Anggaran     2013   dibiayai     dengan    DIPA
Direktorat    Jenderal    Pendidikan    Islam   Kementerian     Agama     RI
Tahun Anggaran 2013 sejumlah          Rp  1.500.000.000,- (satu miliyar
lima ratus juta rupiah).
Pengalokasian      Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional   satuan   kerja   penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam    rangka    pengadaan       barang    dan    jasa,  yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas    verifikasi  serta  pengawasan      yang   dialokasikan    sebagai
Belanja Perjalanan.

5.    PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan       penerima      bantuan     sosial  Pengembangan
Lembaga      Diniyah   Takmiliyah    Percontohan      ini  adalah sebagai
berikut:
a.   Memiliki      potensi    untuk    diberikan    pembinaan     sebagai
lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah unggulan
b.   Telah      terdaftar     pada     Kantor     Kementerian       Agama
Kabupaten/Kota        setempat    dengan     bukti  Nomor     Statistik
lembaga pendidikan dan piagam;
c.   Memiliki akte pendirian yayasan/lembaga;
d.   Mendapat       rekomendasi  dari     Kantor   Wilayah   Kementerian
Agama       Provinsi    dan    atau   rekomendasi       dari   Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
e.   Memiliki     Nomor     Pokok   Wajib    Pajak   (NPWP)    atas   nama
lembaga;
f.   Memiliki   rekening  bank/pos   yang   aktif,   atas   namalembaga
yang bersangkutan.

8                                     Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 15———————–

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Pengajuan      calon   penerima     bantuan    sosial  dilakukan
dengan:
a)    Pengajuan   langsung   oleh   calon   penerima   bantuan
dalam     bentuk    proposal   yang    ditandatangi    oleh
pimpinan lembaga;
b)    Pengajuan       oleh    Kantor    Kementerian       Agama
Kab./Kota      melalui     Bidang     Kanwil     Kemenag
Propinsi;
c)    Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung;
d)    Pengajuan berdasarkan kebijakan program;
2)   Pengajuan   dilakukan   secara   tertulis,   ditujukan   kepada
Direktur     Jenderal     Pendidikan     Islam,   Cq.   Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PPK).
b.    Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Seleksi    dilakukan    oleh  PPK    kepada    hasil  pengajuan
calon penerima bantuan sosial;
2)   Seleksi     dilakukan       kepada       seluruh      pengajuan
berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan Sosial;
3)   Untuk     mendapatkan       data   yang   valid,  Daftar   Calon
Penerima      Bantuan     Pengembangan       Lembaga     Diniyah
Takmiliyah      Percontohan      Tahun    Anggaran      2013    di
verifikasi dengan cara:
a)    PPK   memberikan   tugas   perjalanan   dinas   verifikasi
calon    penerima     bantuan    melalui   kunjungan     ke
lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme
Perjalanan     Dinas   Dalam    Negeri,    untuk   melihat
kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga
sebagai penerima bantuan sosial; atau,
b)    PPK    berkoordinasi     dengan    Kantor    Kementerian
Agama   Kab./Kota   melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi      untuk     mendapat       kebenaran       data
pengajuan       dan    kelayakan     Madrasah      Diniyah
Takmliyah sebagai penerima bantuan sosial.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                     9

———————– Page 16———————–

4)    Hasil verifikasi berupa:
a)   Dokumen         Instrumen      Verifikasi    yang     berisi
keterangan         tentang        kesesuaian       dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial    dan
kelayakan      sebagai    penerima     bantuan,     apabila
verifikasi    dilakukan     melalui    perjalanan     dinas
verifikasi calon penerima bantuan;
b)   Surat    Rekomendasi      Kantor   Kementerian      Agama
Kab./Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi
yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial    dan
kelayakan       sebagai     penerima      bantuan      bagi
Madrasah   Diniyah   Takmliyah  dalam   Daftar   Calon
Penerima        Bantuan      Pengembangan         Lembaga
Diniyah   Takmiliyah   Percontohan   Tahun   Anggaran
2013 pada wilayahnya.
5)    PPK      menelaah       hasil   verifikasi    dan     kemudian
melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
6)    KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan:
a)   memastikan kebenaran proses seleksi;
b)   memastikan       kelayakan     dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial    berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
7)    Hasil   penelaahan     KPA   diserahkan    kepada   PPK   untuk
disesuaikan       seperlunya,      dan     menyusun        Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Pengembangan            Lembaga        Diniyah       Takmiliyah
Percontohan Tahun Anggaran 2013.
c.   Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
1)    Berdasarkan      hasil  seleksi   calon   penerima    bantuan,
Bantuan    Pengembangan        Lembaga     Diniyah   Takmiliyah
Percontohan      Tahun    Anggaran     2013,   PPK   menyusun
draft   Surat  Keputusan     Penetapan    Penerima    Bantuan,
Bantuan    Pengembangan        Lembaga     Diniyah   Takmiliyah

10                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 17———————–

Percontohan   Tahun   Anggaran   2013   yang   paling   sedikit
memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening   dan   nama    Bank/Pos    penerima
bantuan sosial.
2)    PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan    Penetapan     Penerima   Bantuan,
Bantuan    Pengembangan        Lembaga    Diniyah   Takmiliyah
Percontohan      Tahun   Anggaran     2013   telah  memenuhi
persyaratan     penerima     bantuan    sosial,  dan  memiliki
semua dokumen yang diperlukan;
3)    Draft   Surat  Keputusan   Penetapan   Penerima      Bantuan,
Bantuan    Pengembangan        Lembaga    Diniyah   Takmiliyah
Percontohan Tahun Anggaran 2013 diserahkan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk:
a)   Pengoreksian       format    dan    teknis   draft   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan, Bantuan
Pengembangan          Lembaga      Diniyah     Takmiliyah
Percontohan Tahun Anggaran 2013;
b)   Hasil   pengoreksian     kemudian    diserahkan    kepada
PPK      untuk      penyusunan       Surat     Keputusan
Penetapan         Penerima       Bantuan,         Bantuan
Pengembangan          Lembaga      Diniyah     Takmiliyah
Percontohan Tahun Anggaran 2013.
4)    PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan,     Bantuan   Pengembangan         Lembaga     Diniyah
Takmiliyah   Percontohan   Tahun   Anggaran   2013,   untuk
kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan;
5)    Surat     Keputusan      Penetapan      Penerima     Bantuan,
Bantuan    Pengembangan        Lembaga    Diniyah   Takmiliyah
Percontohan      Tahun    Anggaran     2013    yang   disahkan

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  11

———————– Page 18———————–

merupakan       dasar  pemberian    bantuan      sosial  kepada
penerima bantuan sosial;
6)    Untuk   mempercepat   pemberian   bantuan   sosial,   Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Pengembangan            Lembaga        Diniyah       Takmiliyah
Percontohan      Tahun    Anggaran    2013    dapat   dilakukan
secara    bertahap    bagi  penerima     bantuan    yang   telah
memenuhi persyaratan.
d.   Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi
1)    Madrasah   Diniyah   Takmiliyah yang   ditetapkan   sebagai
penerima      bantuan      harus   melengkapi      persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima    Bantuan    Sosial   yang
telah    diisi  lengkap,   diberi  materai    Rp.  6.000,-
(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
pimpinan lembaga (Diniyah Tamiliyah);
b)   Berita Acara Penerimaan Bantuan Sosial yang telah
diisi lengkap, diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah),     dan     ditandatangani      oleh    pimpinan
lembaga (Diniyah Tamiliyah);
c)   Surat   Pengajuan   bantuan   sosial   ditujukan   kepada
PPK   yang   ditandatangani   oleh   pimpinan   lembaga
(Diniyah Tamiliyah);
d)   Profil lembaga;
e)   Salinan   Piagam   Nomor   Statistik Madrasah Diniyah
Takmliyah;
f)   Asli surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota      atau    Kantor    Wilayah     Kementerian
Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan dan
keaktifan lembaga penerima bantuan;
g)   Salinan Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga;
h)   Salinan   Kartu   NPWP/Tanda   terdaftar   wajib   pajak
lainnya atas nama lembaga;
i)   Salinan    buku   rekening    bank/pos    yang   dilegalisir
oleh pihak bank/pos atas nama lembaga penerima

12                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 19———————–

bantuan dan Surat Referensi dari bank/pos terkait
yang menyatakan bahwa  rekening tersebut dalam
keadaan aktif.
2)    Masing-masing        penerima       bantuan      sosial   yang
tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan,     Bantuan   Pengembangan        Lembaga     Diniyah
Takmiliyah      Percontohan       Tahun     Anggaran       2013
diberikan     surat   pemberitahuan       yang   menyatakan
bahwa     Madrasah     Diniyah   Takmliyah    tersebut    telah
ditetapkan   sebagai   penerima   bantuan   sosial   Bantuan
Pengembangan           Lembaga        Diniyah       Takmiliyah
Percontohan        Tahun      Anggaran      2013.        Surat
pemberitahuan tersebut dilampirkan dan/atau memuat
sekurangnya:
a)   Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk    Teknis   Pengelolaan
Belanja      Bantuan,       Bantuan     Pengembangan
Lembaga      Diniyah   Takmiliyah   Percontohan     Tahun
Anggaran 2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir     pada     Bab    V,   yang
menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai  dengan    ketentuan    dalam    Petunjuk
Teknis    Pengelolaan     Belanja   Bantuan,     Bantuan
Pengembangan          Lembaga      Diniyah     Takmiliyah
Percontohan Tahun Anggaran 2013.
3)    Format     Tanda    Terima   Bantuan     Sosial  sebagaimana
terlampir pada Bab V;
4)    Persyaratan      administrasi   dikirim     melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  13

———————– Page 20———————–

5)    Pencairan     bantuan   sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;
6)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan     secara
bertahap      kepada     penerima      bantuan     yang    telah
memenuhi persyaratan.
e.   Pencairan Bantuan Sosial
1)    Pencairan  Bantuan,   Bantuan  Pengembangan   Lembaga
Diniyah Takmiliyah Percontohan Tahun Anggaran 2013
dilaksanakan     melalui   pembayaran      langsung    (LS)  dari
rekening    kas  umum     Negara,   sesuai   ketentuan    dalam
Peraturan     Menteri   Keuangan     yang   mengatur    tentang
Belanja       Bantuan       Sosial      pada      Kementerian
Negara/Lembaga   dan   Peraturan   Menteri   Agama   yang
mengatur          tentang       Mekanisme          Pelaksanaan
Pembayaran         Atas    Beban     APBN     di    lingkungan
Kementerian Agama;
2)    Dana      Bantuan     Pengembangan         Lembaga      Diniyah
Takmiliyah    Percontohan      Tahun   Anggaran     2013   tidak
untuk (1) dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial;
dan/atau,    (2) diambil   hasilnya   oleh   pemberi   bantuan
sosial;
3)    Dana      Bantuan     Pengembangan         Lembaga      Diniyah
Takmiliyah     Percontohan     Tahun    Anggaran    2013   yang
dipergunakan      oleh   penerima     bantuan     sosial  untuk
pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan
sendiri    oleh   penerima     bantuan     secara    swakelola.
Pemberi bantuan tidak diperkenankan untuk menunjuk
atau   mengarahkan   kepada   individu   dan/atau   lembaga
tertentu     dalam    pengadaan      barang    dan/atau     jasa
tersebut.

7.    PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.   Pertanggungjawaban          dana    bantuan     sosial  dilaksanakan
dengan      tertib  administrasi,   transparan,    akuntabel,    tepat

14                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 21———————–

waktu,    tepat   sasaran,   tepat   jumlah    dan   terhindar   dari
penyimpangan;
b.    PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial:
1)   Untuk      menjamin       akuntabilitas    dan     transparansi
penyaluran      dana   belanja   bantuan    sosial,  PPK   harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)   Laporan tersebut  berupa   laporan   tertulis,   sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial   yang   telah  disalurkan,   dan   sisa  dana  bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,     berupa     salinan   Surat    Keputusan
Penetapan Penerima Bantuan, Bantuan Pengembangan
Lembaga       Diniyah     Takmiliyah     Percontohan      Tahun
Anggaran     2013,   serta  salinan   Tanda   Terima   Bantuan
Sosial dari masing-masing penerima bantuan;
3)   Laporan      pertanggungjawaban        tersebut    dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.    Penerima      bantuan    bertanggung     jawab    mutlak    terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya;
d.    Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat    meminta      Laporan    Pertanggungjawaban        Penerima
Bantuan     Sosial  kepada    penerima    bantuan    sosial,  dengan
ketentuan:
1)   Laporan      tersebut     berupa     laporan    tertulis,   yang
sekurangnya memuat:
a)    Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;
c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)    Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)   Laporan      dapat     dibuat    dengan      Format     Laporan
Pertanggungjawaban            Penerima       Bantuan       Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;
3)   Laporan dapat disampaikan:

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   15

———————– Page 22———————–

(1)  oleh masing-masing penerima bantuan, atau
(2)  secara    kolektif  melalui   Bidang  Kanwil    Kemenag
Propinsi,   melalui    layanan    pos/jasa    pengiriman
tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

B.   BANTUAN REHAB/IMBAL SWADAYA DINIYAH TAKMILIYAH
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 1863 Tanggal 8 Juli 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja Bantuan Sosial berupa Bantuan Rehab/Imbal Swadaya Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.

1.    TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan penggunaan Program Bantuan Rehab/Imbal Swadaya
Diniyah Tamiliyah Tahun Anggaran 2013 adalah:
a.   Meningkatkan         kualitas     sarana     prasarana      lembaga
Pendidikan Madrasah DiniyahTakmiliyah;
b.   Menyempurnakan          kelengkapan      sarana    sarana   lembaga
Pendidikan Madrasah DiniyahTakmiliyah;
c.   Mendorong       partisifasi  masyarakat     dan   pihak-pihak    yang
terkait   untuk   berperan    serta  dalam    lembaga    Pendidikan
Madrasah Diniyah Takmiliyah;
d.   Meningkatkan   citra   lembaga   Pendidikan   Madrasah   Diniyah
Takmiliyah.
Penggunaan  dana   Program   Bantuan   Rehab/Imbal   Swadaya
Diniyah     TamiliyahTahun      Anggaran     2013    adalah   pengadaan
barang dan/atau jasa untuk:
a.   Perbaikan ruang belajar;
b.   Perbaikan fasilitas fisiklainnya;

16                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 23———————–

c.    Perbaikan/Rehab berat maupun ringan secara fisik lembaga
Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi   Bantuan   Program   Bantuan   Rehab/Imbal   Swadaya
Diniyah     TamiliyahTahun      Anggaran    2013    adalah   Kementerian
Agama RI.

3.   PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima     bantuan    sosial    ini adalah   madrasah       diniyah
takmiliyah.

4.   ALOKASI ANGGARAN
Program        Bantuan      Rehab/Imbal        Swadaya       Diniyah
TamiliyahTahun Anggaran 2013  dibiayai dengan DIPA Direktorat
Jenderal     Pendidikan     Islam   Kementerian       Agama     RI  Tahun
Anggaran   2013   sejumlah     Rp   1.500.000.000,-  (satu   miliyar   lim
ratus juta rupiah).
Pengalokasian     Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional    satuan   kerja  penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam    rangka     pengadaan      barang    dan    jasa,  yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas    verifikasi  serta  pengawasan      yang   dialokasikan    sebagai
Belanja Perjalanan.

5.   PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan   penerima   bantuan   sosial  rehab/imbal   swadaya
diniyah takmiliyah adalah sebagai berikut:
a.   Telah      terdaftar     pada     Kantor     Kementerian       Agama
Kabupaten/Kota       setempat    dengan     bukti Nomor      Statistik
lembaga pendidikan dan piagam;
b.    Memiliki akte pendirian yayasan/lembaga;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   17

———————– Page 24———————–

c.    Mendapat      rekomendasi     dari  Kantor   Wilayah   Kementerian
Agama       Provinsi    dan    atau   rekomendasi       dari   Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
d.    Memiliki    Nomor     Pokok   Wajib    Pajak   (NPWP)    atas   nama
lembaga;
e.    Memiliki   rekening   bank/pos   yang   aktif,   atas   namalembaga
yang bersangkutan.

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Pengajuan      calon  penerima     bantuan    sosial  dilakukan
dengan:
a)   Pengajuan   langsung   oleh   calon   penerima   bantuan
dalam     bentuk    proposal    yang   ditandatangi    oleh
pimpinan lembaga;
b)   Pengajuan       oleh    Kantor    Kementerian       Agama
Kab./Kota       melalui     Bidang    Kanwil     Kemenag
Propinsi;
c)   Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung;
d)   Pengajuan berdasarkan kebijakan program.
2)    Pengajuan   dilakukan   secara   tertulis,   ditujukan   kepada
Direktur     Jenderal    Pendidikan     Islam,   Cq.    Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PPK).
b.   Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Seleksi   dilakukan    oleh   PPK   kepada    hasil  pengajuan
calon penerima bantuan sosial
2)    Seleksi      dilakukan      kepada      seluruh      pengajuan
berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan Sosial
3)    Untuk     mendapatkan      data   yang    valid,  Daftar   Calon
Penerima      Program     Bantuan     Rehab/Imbal      Swadaya
Diniyah    TamiliyahTahun      Anggaran     2013   di  verifikasi
dengan cara:
a)   PPK   memberikan   tugas   perjalanan   dinas   verifikasi
calon    penerima     bantuan    melalui   kunjungan     ke
lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme

18                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 25———————–

Perjalanan     Dinas   Dalam     Negeri,   untuk   melihat
kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga
sebagai penerima bantuan sosial; atau,
b)   PPK     berkoordinasi    dengan    Kantor    Kementerian
Agama   Kab./Kota   melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi      untuk     mendapat       kebenaran       data
pengajuan       dan    kelayakan     Madrasah      Diniyah
Takmliyah sebagai penerima bantuan sosial.
4)    Hasil verifikasi berupa:
a)   Dokumen         Instrumen      Verifikasi    yang    berisi
keterangan         tentang        kesesuaian       dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial   dan
kelayakan      sebagai    penerima     bantuan,    apabila
verifikasi    dilakukan     melalui    perjalanan     dinas
verifikasi calon penerima bantuan;
b)   Surat    Rekomendasi      Kantor   Kementerian      Agama
Kab./Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi
yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial   dan
kelayakan       sebagai     penerima      bantuan      bagi
Madrasah   Diniyah   Takmliyah  dalam   Daftar   Calon
Penerima Program Bantuan Rehab/Imbal Swadaya
Diniyah     TamiliyahTahun       Anggaran     2013    pada
wilayahnya.
5)    PPK      menelaah       hasil   verifikasi    dan    kemudian
melaporkan hasil seleksi kepada KPA
6)    KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan:
a)   memastikan kebenaran proses seleksi;
b)   memastikan       kelayakan     dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial   berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
7)    Hasil   penelaahan     KPA   diserahkan    kepada   PPK   untuk
disesuaikan       seperlunya,      dan     menyusun        Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima     Bantuan     Program

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  19

———————– Page 26———————–

Bantuan Rehab/Imbal Swadaya Diniyah TamiliyahTahun
Anggaran 2013.
c.    Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial.
1)   Berdasarkan      hasil  seleksi   calon   penerima    bantuan
Program      Bantuan      Rehab/Imbal      Swadaya     Diniyah
TamiliyahTahun      Anggaran    2013,   PPK  menyusun     draft
Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Program
Bantuan      Rehab/Imbal      Swadaya     Diniyah    Tamiliyah
Tahun Anggaran 2013 yang paling sedikit memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening   dan   nama    Bank/Pos    penerima
bantuan sosial.
2)    PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan     Penetapan    Penerima    Bantuan
Program      Bantuan      Rehab/Imbal      Swadaya     Diniyah
TamiliyahTahun       Anggaran      2013    telah    memenuhi
persyaratan     penerima     bantuan    sosial,  dan  memiliki
semua dokumen yang diperlukan;
3)    Draft   Surat  Keputusan     Penetapan    Penerima    Bantuan
Program      Bantuan      Rehab/Imbal      Swadaya     Diniyah
TamiliyahTahun       Anggaran    2013    diserahkan     kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk:
a)   Pengoreksian       format    dan    teknis   draft   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Program
Bantuan         Rehab/Imbal        Swadaya        Diniyah
TamiliyahTahun Anggaran 2013;
b)   Hasil   pengoreksian     kemudian    diserahkan    kepada
PPK      untuk      penyusunan       Surat     Keputusan
Penetapan      Penerima    Bantuan    Program    Bantuan
Rehab/Imbal       Swadaya     Diniyah    TamiliyahTahun
Anggaran 2013.

20                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 27———————–

4)   PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan      Program      Bantuan     Rehab/Imbal      Swadaya
Diniyah      TamiliyahTahun       Anggaran       2013,    untuk
kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan;
5)   Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Program
Bantuan Rehab/Imbal Swadaya Diniyah TamiliyahTahun
Anggaran      2013     yang   disahkan     merupakan       dasar
pemberian      bantuan    sosial  kepada   penerima    bantuan
sosial;
6)   Untuk   mempercepat   pemberian   bantuan   sosial,   Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima     Bantuan     Program
Bantuan Rehab/Imbal Swadaya Diniyah TamiliyahTahun
Anggaran   2013   dapat   dilakukan   secara   bertahap   bagi
penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan
d.    Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi.
1)   Madrasah   Diniyah   Takmliyah  yang   ditetapkan   sebagai
penerima       bantuan     harus    melengkapi     persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima     Bantuan   Sosial  yang
telah    diisi  lengkap,   diberi   materai   Rp.   6.000,-
(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
pimpinan lembaga (pondok pesantren);
b)    Berita Acara Penerimaan Bantuan Sosial yang telah
diisi lengkap, diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah),    dan     ditandatangani      oleh    pimpinan
lembaga (pondok pesantren);
c)   Surat   Pengajuan   bantuan   sosial   ditujukan   kepada
PPK   yang   ditandatangani   oleh   pimpinan   lembaga
(pondok pesantren);
d)    Profil lembaga;
e)   Salinan   Piagam   Nomor   Statistik Madrasah Diniyah
Takmliyah
f)   Asli surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota     atau    Kantor    Wilayah     Kementerian

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   21

———————– Page 28———————–

Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan dan
keaktifan lembaga penerima bantuan;
g)    Salinan Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga;
h)   Salinan   Kartu   NPWP/Tanda   terdaftar   wajib   pajak
lainnya atas nama lembaga;
i)   Salinan   buku    rekening   bank/pos   yang    dilegalisir
oleh pihak bank/pos atas nama lembaga penerima
bantuan dan Surat Referensi dari bank/pos terkait
yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam
keadaan aktif.
2)    Masing-masing        penerima       bantuan      sosial    yang
tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan      Program     Bantuan     Rehab/Imbal      Swadaya
Diniyah TamiliyahTahun Anggaran 2013 diberikan surat
pemberitahuan       yang   menyatakan      bahwa     Madrasah
Diniyah    Takmliyah  tersebut    telah   ditetapkan   sebagai
penerima       bantuan      sosial      Program       Bantuan
Rehab/Imbal        Swadaya       Diniyah      TamiliyahTahun
Anggaran       2013.     Surat     pemberitahuan       tersebut
dilampirkan dan/atau memuat sekurangnya:
a)    Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk    Teknis   Pengelolaan
Belanja    Bantuan    Program    Bantuan    Rehab/Imbal
Swadaya Diniyah TamiliyahTahun Anggaran 2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir     pada     Bab    V,   yang
menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai  dengan    ketentuan    dalam    Petunjuk
Teknis    Pengelolaan      Belanja   Bantuan     Program
Bantuan         Rehab/Imbal        Swadaya        Diniyah
TamiliyahTahun Anggaran 2013.
3)    Format     Tanda    Terima   Bantuan     Sosial  sebagaimana
terlampir pada Bab V;

22                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 29———————–

4)    Persyaratan      administrasi    dikirim    melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5)    Pencairan    bantuan    sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;
6)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan    secara
bertahap      kepada     penerima     bantuan      yang    telah
memenuhi persyaratan.
e.   Pencairan Bantuan Sosial.
1)    Pencairan     bantuan     Program     Bantuan     Rehab/Imbal
Swadaya      Diniyah     TamiliyahTahun      Anggaran       2013
dilaksanakan     melalui   pembayaran      langsung   (LS)  dari
rekening    kas  umum     Negara,   sesuai  ketentuan     dalam
Peraturan    Menteri    Keuangan    yang   mengatur     tentang
Belanja       Bantuan       Sosial     pada       Kementerian
Negara/Lembaga   dan   Peraturan   Menteri   Agama   yang
mengatur         tentang        Mekanisme         Pelaksanaan
Pembayaran        Atas     Beban     APBN      di  lingkungan
Kementerian Agama;
2)    Dana   Program   Bantuan   Rehab/Imbal   Swadaya   Diniyah
TamiliyahTahun       Anggaran      2013    tidak    untuk   (1)
dikembalikan       kepada      pemberi      bantuan      sosial;
dan/atau,    (2) diambil   hasilnya   oleh  pemberi    bantuan
sosial;
3)    Dana   Program   Bantuan   Rehab/Imbal   Swadaya   Diniyah
TamiliyahTahun Anggaran 2013 yang dipergunakan oleh
penerima      bantuan    sosial  untuk    pengadaan      barang
dan/atau      jasa,   dikerjakan/dihasilkan      sendiri   oleh
penerima bantuan secara swakelola.          Pemberi bantuan
tidak     diperkenankan         untuk      menunjuk        atau

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  23

———————– Page 30———————–

mengarahkan        kepada     individu    dan/atau     lembaga
tertentu     dalam    pengadaan      barang    dan/atau     jasa
tersebut.

7.    PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.   Pertanggungjawaban          dana    bantuan     sosial  dilaksanakan
dengan      tertib administrasi,    transparan,    akuntabel,    tepat
waktu,     tepat   sasaran,   tepat   jumlah    dan   terhindar   dari
penyimpangan;
b.   PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial.
1)    Untuk      menjamin       akuntabilitas    dan     transparansi
penyaluran     dana    belanja   bantuan    sosial,  PPK   harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)    Laporan tersebut  berupa   laporan   tertulis,   sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial   yang  telah   disalurkan,   dan  sisa  dana   bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,     berupa    salinan    Surat    Keputusan
Penetapan       Penerima      Bantuan      Program     Bantuan
Rehab/Imbal         Swadaya       Diniyah      TamiliyahTahun
Anggaran     2013,   serta  salinan  Tanda    Terima   Bantuan
Sosial dari masing-masing penerima bantuan;
3)    Laporan      pertanggungjawaban        tersebut    dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.   Penerima      bantuan     bertanggung     jawab    mutlak   terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya;
d.   Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat     meminta     Laporan     Pertanggungjawaban        Penerima
Bantuan      Sosial  kepada   penerima     bantuan    sosial,  dengan
ketentuan:

24                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 31———————–

1)   Laporan      tersebut    berupa     laporan    tertulis,  yang
sekurangnya memuat:
a)    Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;
c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)    Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)   Laporan      dapat     dibuat    dengan     Format     Laporan
Pertanggungjawaban           Penerima       Bantuan      Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;
3)   Laporan dapat disampaikan:
a)    oleh masing-masing penerima bantuan, atau
b)    secara   kolektif  melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi,  melalui     layanan    pos/jasa   pengiriman
tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

C.   BANTUAN        OPERASIONAL          PENDIDIKAN       MADRASAH         DINIYAH
TAKMILIYAH
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor     1892   Tanggal     11  Juli   2013   Tentang     Petunjuk    Teknis
Pengelolaan     Belanja  Bantuan     Sosial  berupa   Bantuan   Operasional
Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.

1.    TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan     penggunaan       Bantuan     Operasional     Pendidikan
Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013 adalah untuk
Menambah        sarana   pembelajaran     Diniyah    Takmiliyah    dalam
rangka    pengembangan       lembaga,    melalui   fasilitasi  pendanaan

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                25

———————– Page 32———————–

belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang digunakan untuk
kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah.
Penggunaan       dana      Bantuan      Operasional      Pendidikan
Madrasah      Diniyah    Takmiliyah    Tahun    Anggaran     2013   adalah
pengadaan      barang    dan/atau    jasa  untuk   mendukung      kegiatan
belajar    mengajar     pada   Diniyah    Takmiliyah,    berupa:    belanja
honor, belanja barang, belanja jasa, belanja operasional dan hal-
hal   lain   yang   mendukung   penyelenggaraan   pendidikan   diniyah
takmiliyah.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013 adalah Kementerian Agama RI.

3.   PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima     bantuan    sosial   ini adalah    madrasah       diniyah
takmiliyah.

4.    ALOKASI ANGGARAN
Bantuan      Operasional       Pendidikan      Madrasah     Diniyah
Takmiliyah      Tahun     Anggaran     2013    dibiayai    dengan     DIPA
Direktorat    Jenderal    Pendidikan    Islam   Kementerian     Agama     RI
Tahun Anggaran 2013 sejumlah          Rp  1.000.000.000,- (satu miliyar
rupiah).
Pengalokasian     Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional   satuan    kerja  penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam    rangka    pengadaan       barang    dan    jasa,  yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas    verifikasi  serta  pengawasan      yang   dialokasikan    sebagai
Belanja Perjalanan.

5.   PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan       penerima       bantuan      sosial   operasional
pendidikan madrasah diniyah takmiliyah adalah sebagai berikut:

26                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 33———————–

a.    Lembaga     Pendidikan     Madrasah    Diniyah    takmiliyah   yang
mengalami keterbatasan sarana fisik, tetapi potensial untuk
dikembangkan;
b.   Telah      terdaftar     pada     Kantor     Kementerian       Agama
Kabupaten/Kota       setempat    dengan     bukti  Nomor     Statistik
lembaga pendidikan dan piagam;
c.    Memiliki akte pendirian yayasan/lembaga;
d.    Mendapat      rekomendasi     dari  Kantor   Wilayah   Kementerian
Agama       Provinsi    dan    atau   rekomendasi       dari   Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
e.    Memiliki    Nomor     Pokok   Wajib    Pajak  (NPWP)     atas  nama
lembaga;
f.    Memiliki   rekening   bank/pos   yang   aktif,   atas   namalembaga
yang bersangkutan.

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Pengajuan      calon  penerima     bantuan    sosial  dilakukan
dengan:
a)   Pengajuan   langsung   oleh   calon   penerima   bantuan
dalam     bentuk    proposal   yang    ditandatangi    oleh
pimpinan lembaga;
b)   Pengajuan       oleh    Kantor    Kementerian       Agama
Kab./Kota       melalui    Bidang     Kanwil     Kemenag
Propinsi;
c)   Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung;
d)   Pengajuan berdasarkan kebijakan program.
2)   Pengajuan   dilakukan   secara   tertulis,   ditujukan   kepada
Direktur     Jenderal    Pendidikan     Islam,   Cq.   Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PPK).
b.   Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Seleksi   dilakukan    oleh   PPK   kepada    hasil  pengajuan
calon penerima bantuan sosial;
2)   Seleksi      dilakukan      kepada      seluruh      pengajuan
berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan Sosial;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  27

———————– Page 34———————–

3)    Untuk     mendapatkan      data   yang    valid,  Daftar   Calon
Penerima     Bantuan    Operasional    Pendidikan    Madrasah
Diniyah  Takmiliyah   Tahun   Anggaran   2013   di   verifikasi
dengan cara:
a)   PPK   memberikan   tugas   perjalanan   dinas   verifikasi
calon    penerima     bantuan    melalui   kunjungan     ke
lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme
Perjalanan     Dinas    Dalam    Negeri,   untuk   melihat
kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga
sebagai penerima bantuan sosial; atau,
b)   PPK     berkoordinasi    dengan     Kantor   Kementerian
Agama   Kab./Kota   melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi      untuk     mendapat       kebenaran       data
pengajuan       dan    kelayakan     Madrasah      Diniyah
Takmliyah sebagai penerima bantuan sosial.
4)    Hasil verifikasi berupa:
a)   Dokumen         Instrumen      Verifikasi    yang     berisi
keterangan          tentang       kesesuaian       dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial    dan
kelayakan      sebagai    penerima     bantuan,     apabila
verifikasi    dilakukan     melalui    perjalanan     dinas
verifikasi calon penerima bantuan;
b)   Surat    Rekomendasi      Kantor   Kementerian      Agama
Kab./Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi
yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial    dan
kelayakan       sebagai     penerima      bantuan      bagi
Madrasah   Diniyah   Takmliyah  dalam   Daftar   Calon
Penerima        Bantuan       Operasional      Pendidikan
Madrasah       Diniyah    Takmiliyah    Tahun    Anggaran
2013 pada wilayahnya.
5)    PPK      menelaah       hasil   verifikasi    dan     kemudian
melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
6)    KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan:
a)   memastikan kebenaran proses seleksi;

28                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 35———————–

b)   memastikan        kelayakan    dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial    berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
7)   Hasil  penelaahan      KPA   diserahkan    kepada   PPK   untuk
disesuaikan       seperlunya,      dan     menyusun        Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Operasional     Pendidikan    Madrasah     Diniyah   Takmiliyah
Tahun Anggaran 2013.
c.    Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
1)   Berdasarkan      hasil  seleksi   calon   penerima    Bantuan,
Bantuan    Operasional      Pendidikan     Madrasah     Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013, PPK menyusun draft
Surat     Keputusan      Penetapan      Penerima      Bantuan,
Bantuan    Operasional      Pendidikan     Madrasah     Diniyah
Takmiliyah    Tahun    Anggaran     2013  yang   paling  sedikit
memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening    dan   nama    Bank/Pos    penerima
bantuan sosial.
2)   PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan     Penetapan    Penerima    Bantuan,
Bantuan    Operasional      Pendidikan     Madrasah     Diniyah
Takmiliyah     Tahun    Anggaran     2013    telah  memenuhi
persyaratan     penerima     bantuan    sosial,  dan   memiliki
semua dokumen yang diperlukan;
3)   Draft   Surat  Keputusan   Penetapan   Penerima       Bantuan,
Bantuan    Operasional      Pendidikan     Madrasah     Diniyah
Takmiliyah    Tahun    Anggaran     2013  diserahkan    kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk:
a)   Pengoreksian       format     dan   teknis    draft   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan, Bantuan

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   29

———————– Page 36———————–

Operasional        Pendidikan       Madrasah       Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013;
b)   Hasil   pengoreksian     kemudian     diserahkan    kepada
PPK       untuk     penyusunan        Surat     Keputusan
Penetapan          Penerima       Bantuan,        Bantuan
Operasional        Pendidikan       Madrasah       Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.
4)    PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan,     Bantuan   Operasional     Pendidikan    Madrasah
Diniyah     Takmiliyah     Tahun    Anggaran     2013,    untuk
kemudian diserahkan kepada KPA untuk disahkan;
5)    Surat     Keputusan      Penetapan       Penerima     Bantuan,
Bantuan    Operasional      Pendidikan     Madrasah     Diniyah
Takmiliyah     Tahun     Anggaran     2013     yang    disahkan
merupakan       dasar  pemberian     bantuan     sosial  kepada
penerima bantuan sosial;
6)    Untuk   mempercepat   pemberian   bantuan   sosial,   Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Operasional     Pendidikan    Madrasah     Diniyah   Takmiliyah
Tahun Anggaran 2013 dapat dilakukan secara bertahap
bagi     penerima      bantuan     yang     telah    memenuhi
persyaratan.
d.   Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi
1)    Madrasah   Diniyah   Takmiliyah yang   ditetapkan   sebagai
penerima      bantuan      harus   melengkapi      persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima    Bantuan    Sosial  yang
telah    diisi  lengkap,   diberi  materai    Rp.  6.000,-
(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
pimpinan lembaga (Diniyah Tamiliyah);
b)   Berita Acara Penerimaan Bantuan Sosial yang telah
diisi lengkap, diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah),     dan     ditandatangani      oleh    pimpinan
lembaga (Diniyah Tamiliyah);

30                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 37———————–

c)   Surat   Pengajuan   bantuan   sosial   ditujukan   kepada
PPK   yang   ditandatangani   oleh   pimpinan   lembaga
(Diniyah Tamiliyah);
d)   Profil lembaga;
e)   Salinan   Piagam   Nomor   Statistik Madrasah Diniyah
Takmliyah;
f)   Asli surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota      atau    Kantor    Wilayah     Kementerian
Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan dan
keaktifan lembaga penerima bantuan;
g)   Salinan Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga;
h)   Salinan   Kartu   NPWP/Tanda   terdaftar  wajib   pajak
lainnya atas nama lembaga;
i)   Salinan    buku   rekening    bank/pos    yang   dilegalisir
oleh pihak bank/pos atas nama lembaga penerima
bantuan dan Surat Referensi dari bank/pos terkait
yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam
keadaan aktif.
2)    Masing-masing         penerima      bantuan      sosial    yang
tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan,     Bantuan   Operasional     Pendidikan    Madrasah
Diniyah    Takmiliyah    Tahun    Anggaran     2013   diberikan
surat     pemberitahuan        yang     menyatakan       bahwa
Madrasah Diniyah Takmliyah tersebut telah ditetapkan
sebagai penerima bantuan sosial        Bantuan Operasional
Pendidikan      Madrasah       Diniyah    Takmiliyah      Tahun
Anggaran      2013.      Surat     pemberitahuan       tersebut
dilampirkan dan/atau memuat sekurangnya:
a)   Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk    Teknis    Pengelolaan
Belanja  Bantuan,   Bantuan Operasional Pendidikan
Madrasah       Diniyah   Takmiliyah     Tahun    Anggaran
2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir      pada    Bab     V,   yang

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  31

———————– Page 38———————–

menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai   dengan    ketentuan    dalam    Petunjuk
Teknis     Pengelolaan     Belanja   Bantuan,     Bantuan
Operasional        Pendidikan       Madrasah       Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.
3)    Format     Tanda    Terima    Bantuan    Sosial   sebagaimana
terlampir pada Bab V;
4)    Persyaratan      administrasi    dikirim     melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5)    Pencairan     bantuan   sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;
6)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan     secara
bertahap      kepada     penerima      bantuan     yang    telah
memenuhi persyaratan.
e.    Pencairan Bantuan Sosial
1)   Pencairan     Bantuan    Operasional    Pendidikan    Madrasah
Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan
melalui    pembayaran      langsung   (LS)  dari  rekening   kas
umum      Negara,    sesuai    ketentuan    dalam     Peraturan
Menteri     Keuangan     yang    mengatur     tentang    Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Peraturan     Menteri     Agama     yang   mengatur     tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN
di lingkungan Kementerian Agama.
2)    Dana      Bantuan     Operasional     Pendidikan      Madrasah
Diniyah   Takmiliyah  Tahun   Anggaran   2013   tidak   untuk
(1)  dikembalikan       kepada    pemberi     bantuan     sosial;
dan/atau,    (2) diambil    hasilnya  oleh   pemberi   bantuan
sosial;

32                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 39———————–

3)    Dana     Bantuan      Operasional     Pendidikan     Madrasah
Diniyah    Takmiliyah      Tahun     Anggaran      2013    yang
dipergunakan      oleh   penerima     bantuan     sosial  untuk
pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan
sendiri    oleh   penerima     bantuan     secara    swakelola.
Pemberi bantuan tidak diperkenankan untuk menunjuk
atau   mengarahkan  kepada   individu   dan/atau   lembaga
tertentu     dalam    pengadaan      barang    dan/atau     jasa
tersebut.

7.   PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.   Pertanggungjawaban          dana    bantuan    sosial   dilaksanakan
dengan      tertib  administrasi,   transparan,    akuntabel,   tepat
waktu,     tepat  sasaran,    tepat   jumlah    dan   terhindar   dari
penyimpangan.
b.   PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial
1)    Untuk      menjamin      akuntabilitas     dan     transparansi
penyaluran     dana    belanja   bantuan    sosial,  PPK  harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)    Laporan tersebut  berupa   laporan   tertulis,   sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial   yang  telah   disalurkan,   dan  sisa  dana   bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,     berupa    salinan    Surat   Keputusan
Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan   Operasional
Pendidikan      Madrasah       Diniyah    Takmiliyah      Tahun
Anggaran     2013,   serta  salinan  Tanda    Terima   Bantuan
Sosial dari masing-masing penerima bantuan;
3)    Laporan      pertanggungjawaban        tersebut   dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.   Penerima      bantuan     bertanggung     jawab   mutlak    terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang diterimanya;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  33

———————– Page 40———————–

d.   Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat    meminta     Laporan     Pertanggungjawaban       Penerima
Bantuan     Sosial  kepada   penerima     bantuan   sosial,  dengan
ketentuan:
1)   Laporan      tersebut    berupa     laporan    tertulis,   yang
sekurangnya memuat:
a)    Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;
c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)    Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)   Laporan      dapat     dibuat    dengan     Format     Laporan
Pertanggungjawaban           Penerima       Bantuan       Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;
3)   Laporan dapat disampaikan:
a)    oleh masing-masing penerima bantuan, atau
b)    secara   kolektif  melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi,  melalui     layanan    pos/jasa   pengiriman
tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

D.   BANTUAN DUKUNGAN PORSENI DINIYAH TAKMILIYAH
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor      1901   Tanggal     11   Juli  2013   Tentang     Petunjuk     Teknis
Pengelolaan      Belanja  Bantuan     Sosial   berupa    Bantuan    Dukungan
Porseni Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.

1.    TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan    penggunaan      Bantuan    Dukungan     Porseni   Diniyah
Takmiliyah Tahun 2013 adalah:

34                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 41———————–

a.    Membantu biaya operasional penyelenggaraan pekan olah
raga    dan   seni  Madrasah     Diniyah    Takmiliyah     tingkat
nasional;
b.    Membantu          pengiriman       peserta      dan     keperluan
pelaksanaan Pekan Olah Raga dan Seni Madrasah Diniyah
Takmiliyah.

Penggunaan      dana     Bantuan     Dukungan     Porseni    Diniyah
Takmiliyah Tahun 2013 adalah
a.    Digunakan      untuk    biaya   operasional     penyelenggaraan
Pekan Olah Raga Madrasah Diniyah Takmiliyah;
b.    Digunakan   untuk   proses   pengiriman   peserta   Pekan   Olah
Raga dan Seni Madrasah Diniyah Takmiliyah.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi     Bantuan     Dukungan     Porseni   Diniyah    Takmiliyah
Tahun 2013 adalah Kementerian Agama RI.

3.   PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima      Bantuan    adalah   Lembaga      Forum     Komunikasi
Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai panitia penyelenggara Porseni
Diniyah Takmiliyah.

4.   ALOKASI ANGGARAN
Bantuan   Dukungan   Porseni   Diniyah   Takmiliyah   Tahun   2013
dibiayai    dengan    DIPA    Direktorat    Jenderal   Pendidikan     Islam
Kementerian       Agama    RI  Tahun   Anggaran     2013   sejumlah    Rp.
3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
Pengalokasian     Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional    satuan   kerja  penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam    rangka     pengadaan      barang    dan    jasa,   yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas    verifikasi  serta  pengawasan      yang   dialokasikan    sebagai
Belanja Perjalanan.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   35

———————– Page 42———————–

5.   PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan     penerima     bantuan    sosial dukungan      Porseni
diniyah takmiliyah adalah sebagai berikut:
a.    Tim    atau  Panitia   pelaksana    Pekan    Olah   Raga   dan   Seni
Madrasah      Diniyah    Takmiliyah    dibentuk     oleh   kelompok
Kerja/Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah;
b.    Penyelenggara        mengirimkan       proposal     ke    Direktorat
Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Pengajuan      calon  penerima     bantuan    sosial  dilakukan
dengan:
a)    Pengajuan   langsung   oleh   calon   penerima   bantuan
dalam     bentuk   proposal     yang   ditandatangi    oleh
pimpinan lembaga;
b)    Pengajuan      oleh    Kantor     Kementerian      Agama
Kab./Kota      melalui     Bidang     Kanwil    Kemenag
Propinsi;
c)    Pengajuan berdasarkan hasil kunjungan langsung;
d)    Pengajuan berdasarkan kebijakan program.
2)   Pengajuan     dilakukan    secara  tertulis,  ditujuan  kepada
Direktur     Jenderal    Pendidikan     Islam,   Cq.    Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PPK).
b.    Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Seleksi    dilakukan   oleh   PPK   kepada    hasil  pengajuan
calon penerima bantuan sosial;
2)   Seleksi      dilakukan      kepada      seluruh      pengajuan
berdasarkan Persyaratan Penerima Bantuan Sosial;
3)   Untuk     mendapatkan       data  yang    valid,  Daftar   Calon
Penerima        Bantuan      Dukungan       Porseni     Diniyah
Takmiliyah Tahun 2013 di verifikasi dengan cara:
a)    PPK   memberikan   tugas   perjalanan   dinas   verifikasi
calon    penerima     bantuan    melalui   kunjungan     ke
lokasi calon penerima bantuan dengan mekanisme

36                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 43———————–

Perjalanan     Dinas   Dalam    Negeri,    untuk   melihat
kebenaran data pengajuan dan kelayakan lembaga
sebagai penerima bantuan sosial; atau,
b)   PPK     berkoordinasi    dengan    Kantor    Kementerian
Agama   Kab./Kota   melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi      untuk     mendapat       kebenaran       data
pengajuan       dan    kelayakan     Madrasah      Diniyah
Takmliyah sebagai penerima bantuan sosial.
4)    Hasil verifikasi berupa:
a)   Dokumen         Instrumen      Verifikasi    yang    berisi
keterangan         tentang       kesesuaian        dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial   dan
kelayakan      sebagai    penerima     bantuan,    apabila
verifikasi    dilakukan     melalui    perjalanan    dinas
verifikasi calon penerima bantuan;
b)   Surat    Rekomendasi      Kantor   Kementerian      Agama
Kab./Kota melalui Bidang Kanwil Kemenag Propinsi
yang berisi keterangan tentang kesesuaian dengan
persyaratan       penerima       bantuan      sosial   dan
kelayakan       sebagai     penerima      bantuan      bagi
Madrasah   Diniyah   Takmliyah  dalam   Daftar   Calon
Penerima       Bantuan    Dukungan      Porseni    Diniyah
Takmiliyah Tahun 2013 pada wilayahnya.
5)    PPK      menelaah      hasil    verifikasi    dan    kemudian
melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
6)    KPA menelaah laporan hasil seleksi dengan:
a)   memastikan kebenaran proses seleksi;
b)   memastikan       kelayakan     dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial   berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
7)    Hasil   penelaahan     KPA   diserahkan    kepada   PPK   untuk
disesuaikan       seperlunya,      dan     menyusun        Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Kelompok      Kerja  Diniyah  Takmiliyah     tahun   Anggaran
2013.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  37

———————– Page 44———————–

c.    Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
1)   Berdasarkan      hasil   seleksi  calon   penerima     Bantuan
Kelompok      Kerja   Diniyah  Takmiliyah    tahun   Anggaran
2013, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan, Bantuan Dukungan Porseni Diniyah
Takmiliyah Tahun 2013 yang paling sedikit memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening    dan   nama    Bank/Pos    penerima
bantuan sosial.
2)    PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan     Penetapan    Penerima    Bantuan,
Bantuan  Dukungan   Porseni       Diniyah   Takmiliyah    Tahun
2013   telah   memenuhi   persyaratan   penerima   bantuan
sosial, dan memiliki semua dokumen yang diperlukan;
3)    Draft   Surat  Keputusan   Penetapan   Penerima       Bantuan,
Bantuan  Dukungan   Porseni       Diniyah   Takmiliyah    Tahun
2013   diserahkan  kepada   Sekretaris Direktorat   Jenderal
Pendidikan Islam untuk:
a)   Pengoreksian       format     dan   teknis    draft   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan, Bantuan
Kelompok        Kerja     Diniyah   Takmiliyah       tahun
Anggaran 2013;
b)   Hasil   pengoreksian     kemudian     diserahkan    kepada
PPK       untuk     penyusunan        Surat     Keputusan
Penetapan   Penerima  Bantuan,   Bantuan  Kelompok
Kerja Diniyah Takmiliyah tahun Anggaran 2013.
4)    PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan,   Bantuan  Kelompok   Kerja   Diniyah  Takmiliyah
tahun   Anggaran      2013,   untuk    kemudian     diserahkan
kepada KPA untuk disahkan;
5)    Surat     Keputusan      Penetapan       Penerima     Bantuan,
Bantuan  Dukungan   Porseni       Diniyah   Takmiliyah    Tahun

38                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 45———————–

2013     yang    disahkan    merupakan      dasar   pemberian
bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial;
6)   Untuk   mempercepat   pemberian   bantuan   sosial,   Surat
Keputusan      Penetapan      Penerima    Bantuan,     Bantuan
Dukungan       Porseni   Diniyah    Takmiliyah    Tahun     2013
dapat     dilakukan     secara    bertahap     bagi   penerima
bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
d.    Pemberitahuan dan Kelengkapan Administrasi
1)   Madrasah   Diniyah   Takmiliyah yang   ditetapkan   sebagai
penerima       bantuan     harus    melengkapi     persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima     Bantuan    Sosial  yang
telah    diisi  lengkap,   diberi  materai    Rp.  6.000,-
(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
pimpinan lembaga (Diniyah Tamiliyah);
b)    Berita Acara Penerimaan Bantuan Sosial yang telah
diisi lengkap, diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu
rupiah),     dan    ditandatangani      oleh    pimpinan
lembaga (Diniyah Tamiliyah);
c)   Surat   Pengajuan   bantuan   sosial   ditujukan   kepada
PPK   yang   ditandatangani   oleh   pimpinan   lembaga
(Diniyah Tamiliyah);
d)    Profil lembaga;
e)   Salinan   Piagam   Nomor   Statistik  Madrasah Diniyah
Takmliyah;
f)   Asli surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota     atau    Kantor    Wilayah     Kementerian
Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan dan
keaktifan lembaga penerima bantuan;
g)   Salinan Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga;
h)   Salinan   Kartu   NPWP/Tanda   terdaftar   wajib   pajak
lainnya atas nama lembaga;
i)   Salinan    buku   rekening    bank/pos    yang   dilegalisir
oleh pihak bank/pos atas nama lembaga penerima
bantuan dan Surat Referensi dari bank/pos terkait

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   39

———————– Page 46———————–

yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam
keadaan aktif.
2)    Masing-masing         penerima      bantuan       sosial    yang
tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima
Bantuan, Bantuan Dukungan Porseni Diniyah Takmiliyah
Tahun     2013    diberikan    surat   pemberitahuan       yang
menyatakan        bahwa     Madrasah      Diniyah    Takmliyah
tersebut    telah  ditetapkan    sebagai   penerima    bantuan
sosial   Bantuan      Kelompok     Kerja  Diniyah    Takmiliyah
Tahun   Anggaran   2013.    Surat   pemberitahuan   tersebut
dilampirkan dan/atau memuat sekurangnya:
a)   Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk     Teknis   Pengelolaan
Belanja Bantuan, Bantuan Kelompok Kerja Diniyah
Takmiliyah tahun Anggaran 2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir      pada     Bab    V,   yang
menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai   dengan    ketentuan    dalam    Petunjuk
Teknis     Pengelolaan     Belanja   Bantuan,     Bantuan
Kelompok        Kerja     Diniyah   Takmiliyah       tahun
Anggaran 2013.
3)    Format     Tanda    Terima    Bantuan    Sosial   sebagaimana
terlampir pada Bab V.
4)    Persyaratan      administrasi    dikirim     melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
5)    Pencairan     bantuan   sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;

40                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 47———————–

6)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan    secara
bertahap      kepada     penerima      bantuan    yang     telah
memenuhi persyaratan.
e.   Pencairan Bantuan Sosial
1)    Pencairan       Bantuan      Dukungan       Porseni     Diniyah
Takmiliyah       Tahun      2013      dilaksanakan      melalui
pembayaran       langsung    (LS)  dari  rekening   kas  umum
Negara,     sesuai  ketentuan     dalam   Peraturan     Menteri
Keuangan      yang   mengatur     tentang    Belanja   Bantuan
Sosial     pada    Kementerian       Negara/Lembaga         dan
Peraturan     Menteri    Agama     yang    mengatur     tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN
di lingkungan Kementerian Agama.
2)    Dana    Bantuan    Dukungan     Porseni   Diniyah    Takmiliyah
Tahun     2013    tidak  untuk   (1)  dikembalikan      kepada
pemberi bantuan sosial,  dan/atau, (2)  diambil hasilnya
oleh pemberi bantuan sosial;
3)    Dana    Bantuan    Dukungan     Porseni   Diniyah    Takmiliyah
Tahun 2013 yang dipergunakan oleh penerima bantuan
sosial    untuk     pengadaan      barang     dan/atau      jasa,
dikerjakan/dihasilkan      sendiri  oleh   penerima    bantuan
secara      swakelola.         Pemberi        bantuan      tidak
diperkenankan       untuk   menunjuk      atau   mengarahkan
kepada     individu   dan/atau     lembaga    tertentu    dalam
pengadaan barang dan/atau jasa tersebut.

7.   PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.   Pertanggungjawaban          dana   bantuan     sosial   dilaksanakan
dengan      tertib  administrasi,   transparan,    akuntabel,    tepat
waktu,     tepat   sasaran,   tepat   jumlah    dan   terhindar   dari
penyimpangan;
b.   PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial:

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  41

———————– Page 48———————–

1)    Untuk      menjamin      akuntabilitas     dan    transparansi
penyaluran     dana   belanja   bantuan    sosial,  PPK   harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)    Laporan tersebut  berupa   laporan   tertulis,   sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial  yang   telah  disalurkan,   dan   sisa  dana  bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,    berupa     salinan   Surat    Keputusan
Penetapan Penerima Bantuan, Bantuan Kelompok Kerja
Diniyah Takmiliyah tahun Anggaran 2013, serta salinan
Tanda      Terima    Bantuan    Sosial   dari   masing-masing
penerima bantuan;
3)    Laporan     pertanggungjawaban         tersebut    dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.   Penerima      bantuan    bertanggung     jawab    mutlak    terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang di terimanya;
d.   Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat     meminta     Laporan    Pertanggungjawaban        Penerima
Bantuan     Sosial  kepada    penerima    bantuan    sosial,  dengan
ketentuan:
1)    Laporan      tersebut    berupa     laporan    tertulis,   yang
sekurangnya memuat:
a)   Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;
c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)   Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)    Laporan      dapat    dibuat    dengan      Format     Laporan
Pertanggungjawaban           Penerima       Bantuan       Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;

42                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 49———————–

3)    Laporan dapat disampaikan:
a)   oleh masing-masing penerima bantuan, atau
b)   secara    kolektif  melalui   Bidang   Kanwil   Kemenag
Propinsi,   melalui    layanan    pos/jasa    pengiriman
tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

E.    BANTUAN INSENTIF GURU DINIYAH TAKMILIYAH
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor     1899     Tanggal    11  Juli   2013   Tentang     Petunjuk     Teknis
Pengelolaan     Belanja  Bantuan    Sosial  berupa    Bantuan  Insentif   Guru
Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013.

1.   TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan      penggunaan       Bantuan     Insentif    Guru    Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013 adalah:
a.   Memberikan         stimulant    kepada     guru-guru    madrasah
diniyah      takmiliyah      untuk     meningkatkan        kualitas
pengabdiannya   dalam   membimbing   dan   membina   murid
Madrasah diniyah Takmiliyah;
b.   Membantu         pembiayaan        guru    dalam      menyiapkan
peningkatan mutu proses pembelajarannya.

Penggunaan dana Bantuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah
tahun Anggaran 2013 adalah untuk:
a.   Keperluan        guru      dalam       meningkatkan        kualitas
pengabdiannya dalam membina guru/ustadz di Madrasah
Diniyah Takmiliyah;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  43

———————– Page 50———————–

b.   Keperluan        guru    dalam      peningkatan       mutu     proses
pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi      bantuan     sosial  berupa    Bantuan    Insentif   Guru
Diniyah  Takmiliyah     tahun   Anggaran     2013   adalah   Kementerian
Agama RI.

3.   PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima  bantuan  sosial   ini  adalah  guru/ustadz   madrasah
diniyah takmiliyah.

4.    ALOKASI ANGGARAN
Bantuan   Insentif   Guru   Diniyah  Takmiliyah   tahun  Anggaran
2013 dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian      Agama     RI  Tahun    Anggaran    2013,   sejumlah    Rp.
3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
Pengalokasian      Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional   satuan   kerja   penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam    rangka    pengadaan       barang    dan    jasa,  yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas pengawasan yang dialokasikan sebagai Belanja Perjalanan.

5.   PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan   penerima   bantuan   sosial  Insentif   Guru   Diniyah
Takmiliyah adalah sebagai berikut:
a.   Guru madrasah diniyah takmiliyah yang dibuktikan dengan
surat keterangan mengajar dari Madrasah bersangkutan;
b.   Guru   madrasah     diniyah  takmiliyah     yang   telah  mengajar
minimal satu tahun.

44                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 51———————–

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Direktorat   Pendidikan   Diniyah   dan   Diniyah   Takmiliyah
menginformasikan         tentang     Bantuan     Insentif   Guru
Diniyah    Takmiliyah      tahun   Anggaran      2013    kepada
Bidang Kanwil Kemenag Propinsi, berikut kuota peserta
bantuan insentif Guru untuk tiap-tiap provinsi;
2)   Bidang     Kanwil    Kemenag     Propinsi   menginformasikan
tentang     Bantuan     Insentif   Guru    Diniyah  Takmiliyah
tahun   Anggaran      2013   kepada    Diniyah    Takmiliyah    di
wilayahnya;
3)   Pengajuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah.
a)    Diniyah      Takmiliyah     mengajukan        guru/ustadz
sebagai   calon   peserta   penerima   bantuan   Insentif
guru/ustadz       kepada      Kemenag        RI,   dengan
kelengkapan sekurangnya mencakup:
–    Data   guru   calon   penerima     Bantuan    Insentif
Guru      Diniyah     Takmiliyah(Nama        lengkap,
tempat      tanggal    lahir, pendidikan,     alamat
domisili);
–    Surat   Keterangan   aktif   mengajar   dari   Diniyah
Takmiliyah       yang     ditandatangani       Kepala
Diniyah Takmiliyah;
–    Rencana   Pemanfaatan   dana   Bantuan   Insentif
Guru Diniyah Takmiliyah.
Untuk      mempermudah         proses    selanjutnya,
pengajuan   dapat   dilengkapi   dengan   Salinan   buku
rekening     bank/pos     yang   dilegalisir  oleh    pihak
bank/pos atas guru/ustadz yang bersangkutan dan
Surat    Referensi     dari   bank/pos      terkait   yang
menyatakan        bahwa     rekening    tersebut     dalam
keadaan aktif.
b)    Bagi   Proposal    yang   diajukan   ke   Kanwil   Provinsi
selanjutnya      diseleksi   Kepala      Bidang     Kanwil
Kemenag       Propinsi,    berdasarkan     kriteria   pada

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                    45

———————– Page 52———————–

Persyaratan       Penerima     Bantuan     Insentif   Guru
Diniyah Takmiliyah tahun Anggaran 2013;
c)    Kepala    Bidang    mengajukan      Usulan    Calon  Penerima
Insentif  Guru/ustadz      Tahun    Anggaran     2013   dengan
format  terlampir   pada   Bab   V  pada   Provinsi   tersebut,
sesuai   dengan   kuota   yang   diberikan,   kepada   Direktur
Pendidikan Diniyah dan Diniyah Takmiliyah selaku PPK,
berikut    berkas    pengajuan     dari   Diniyah    Takmiliyah
sebagaimana pada huruf a);
d)    Apabila ada propinsi yang tidak dapat memenuhi kuota
atau   tidak   mengajukan     Usulan   Calon  Peserta   Insentif
Guru/ustadz        Tahun        Anggaran        2013,       agar
memberitahukan kepada PPK secara tertulis.
b.   Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)    Seleksi   dilakukan    oleh PPK    pengajuan    Usulan     Calon
Peserta   Insentif  Guru/ustadz      Tahun     Anggaran     2013
dari proposal yang masuk;
2)    PPK   memastikan   bahwa  Usulan   Calon   Peserta   Insentif
Guru/ustadz Tahun   Anggaran   2013   sebagaimana   pada
nomor      1),  telah  sesuai   dengan     kuota    yang   telah
ditetapkan;
3)    Apabila   jumlah   usulan   kurang   dari   jumlah   kuota   yang
telah ditetapkan, PPK dapat menginformasikan kepada
Bidang   Kanwil   Kemenag   Propinsi     pada   provinsi   yang
ditunjuk   atau   kepada   Diniyah   Takmiliyah   untuk   dapat
mengajukan      usulan   tambahan     langsung    kepada    PPK,
dengan melengkapi dokumen pengajuan, sebagaimana
pada    ketentuan    huruf   a Pengajuan      Calon   Penerima
Bantuan Sosial  nomor 3) huruf a);
4)    PPK merekapitulasi usulan dari proposal yang diterima,
berikut usulan tambahan, jika ada, sebagai Daftar Calon
Penerima      Bantuan    Insentif  Guru   Diniyah    Takmiliyah
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir pada Bab
V;
5)    PPK melaporkan hasil seleksi kepada KPA;

46                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 53———————–

6)   KPA menelaah laporan PPK dengan:
a)   memastikan        kebenaran     proses   pengajuan      dan
seleksi;
b)   memastikan        kelayakan    dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial    berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
7)   Hasil   penelaahan     KPA   diserahkan    kepada   PPK   untuk
disesuaikan      seperlunya     sesuai    arahan     KPA,   dan
menyusun        Surat   Keputusan      Penetapan      Penerima
Bantuan   Sosial   berupa   Bantuan  Insentif   Guru   Diniyah
Takmiliyah tahun Anggaran 2013.
c.    Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
1)   Berdasarkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Sosial
berupa Bantuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah Tahun
Anggaran   2013,   PPK   menyusun   draft   Surat   Keputusan
Penetapan      Penerima   Bantuan     Sosial  berupa   Bantuan
Insentif Guru Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013
yang paling sedikit memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening    dan   nama    Bank/Pos    penerima
bantuan sosial.
2)   PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan     Penetapan     Penerima   Bantuan
Sosial berupa Bantuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah
tahun   Anggaran      2013   telah   memenuhi      persyaratan
penerima bantuan sosial, dan memiliki semua dokumen
yang diperlukan;
3)   Draft   Surat   Keputusan    Penetapan     Penerima   Bantuan
Sosial berupa Bantuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah
tahun   Anggaran      2013   diserahkan    kepada    Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk:

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   47

———————– Page 54———————–

a)   Pengkoreksian       format    dan    teknis   draft   Surat
Keputusan      Penetapan     Penerima    Bantuan     Sosial
berupa   Bantuan  Insentif   Guru   Diniyah Takmiliyah
tahun Anggaran 2013;
b)   Hasil   pengkoreksian   kemudian   diserahkan   kepada
PPK       untuk     penyusunan        Surat     Keputusan
Penetapan       Penerima     Bantuan       Sosial   berupa
Bantuan    Insentif   Guru    Diniyah  Takmiliyah    tahun
Anggaran 2013.
4)    PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan   Sosial   berupa   Bantuan  Insentif   Guru   Diniyah
Takmiliyah     tahun   Anggaran     2013,    untuk   kemudian
diserahkan kepada KPA untuk disahkan;
5)    Surat   Keputusan   Penetapan      Penerima    Bantuan     Sosial
berupa Bantuan Insentif Guru Diniyah Takmiliyah Tahun
Anggaran      2013    yang    disahkan     merupakan       dasar
pemberian      bantuan    sosial  kepada   penerima    bantuan
sosial;
6)    Untuk      mempercepat        pemberian      bantuan      sosial,
Penetapan      Penerima   Bantuan     Sosial  berupa   Bantuan
Insentif Guru Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2013
dapat     dilakukan     secara    bertahap     bagi   penerima
bantuan yang telah memenuhi persyaratan;
7)    Guru/ustadz       yang     ditetapkan     sebagai     penerima
Bantuan      Insentif   Guru    Diniyah   Takmiliyah      tahun
Anggaran     2013,    baik  secara   langsung    atau   melalui
Lembaga      Non-Pemerintah       Bidang   Pendidikan    adalah
Peserta Insentif Guru/ustadz Tahun Anggaran 2013.
d.   Kelengkapan Administrasi dan Pemberitahuan
1)    Guru/ustadz      atau   Lembaga     Non-Pemerintah       Bidang
Pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan
harus    melengkapi      persyaratan    administrasi    sebagai
berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima    Bantuan    Sosial  yang
telah    diisi  lengkap,  diberi   materai    Rp.   6.000,-

48                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 55———————–

(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
penerima bantuan sosial;
b)   Tanda     Terima     Bantuan     Sosialyang    telah   diisi
lengkap,     diberi  materai   Rp.  6.000,-  (enam     ribu
rupiah),     dan     ditandatangani      oleh    penerima
bantuan sosial;
c)   Salinan    Buku   Rekening    Bank/Pos    yang   dilegalisir
pihak bank/pos terkait;
d)   Surat     Referensi    dari    bank/pos     terkait   yang
menyatakan        bahwa     rekening    tersebut     dalam
keadaan aktif.
2)    Penerima  bantuan   sosial   yang   tercantum   dalam   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa
Bantuan     Insentif    Guru    Diniyah   Takmiliyah      tahun
Anggaran     2013,    diberikan   informasi    melalui   Bidang
Kanwil    Kemenag     Propinsi    yang   menyatakan      bahwa
yang   bersangkutan  telah   ditetapkan   sebagai   penerima
Bantuan   Sosial   berupa   Bantuan  Insentif   Guru   Diniyah
Takmiliyah Tahun Anggaran 2013. Surat pemberitahuan
tersebut dilampirkan sekurangnya:
a)   Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk    Teknis    Pengelolaan
Belanja   Bantuan     Sosial  berupa    Bantuan   Insentif
Guru Diniyah Takmiliyah tahun Anggaran 2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir      pada    Bab     V,   yang
menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai   dengan    ketentuan    dalam   Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja  Bantuan Sosial berupa
Bantuan    Insentif   Guru   Diniyah  Takmiliyah     tahun
Anggaran 2013;
c)   Format Tanda Terima Bantuan Sosial sebagaimana
terlampir pada Bab V.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  49

———————– Page 56———————–

3)    Persyaratan      administrasi     dikirim    melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
4)    Pencairan     bantuan   sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;
5)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan     secara
bertahap      kepada     penerima      bantuan     yang    telah
memenuhi persyaratan.
e.    Pencairan Bantuan Sosial
1)   Pencairan Bantuan Sosial berupa Bantuan Insentif Guru
Diniyah Takmiliyah   tahun  Anggaran   2013   dilaksanakan
melalui    pembayaran     langsung    (LS)  dari  Rekening   Kas
Umum   Negara   ke   rekening   penerima   bantuan,   sesuai
ketentuan     dalam    Peraturan    Menteri    Keuangan     yang
mengatur       tentang    Belanja     Bantuan     Sosial   pada
Kementerian   Negara/Lembaga   dan   Peraturan   Menteri
Agama yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran         Atas    Beban     APBN      di   lingkungan
Kementerian Agama;
2)    Dana   Bantuan   Insentif   Guru   Diniyah Takmiliyah   tahun
Anggaran     2013   tidak  untuk  (1)  dikembalikan      kepada
pemberi bantuan sosial,  dan/atau, (2)  diambil hasilnya
oleh pemberi bantuan sosial;
3)    Dana   Bantuan   Insentif   Guru   Diniyah Takmiliyah   tahun
Anggaran      2013   yang    dipergunakan      oleh   penerima
bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa,
dikerjakan/dihasilkan      sendiri  oleh   penerima    bantuan
secara       swakelola.       Pemberi        bantuan       tidak
diperkenankan       untuk    menunjuk     atau   mengarahkan

50                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 57———————–

kepada     individu   dan/atau     lembaga    tertentu    dalam
pengadaan barang dan/atau jasa tersebut.

7.   PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pertanggungjawaban         dana    bantuan     sosial  dilaksanakan
dengan      tertib  administrasi,   transparan,    akuntabel,    tepat
waktu,     tepat   sasaran,   tepat  jumlah     dan   terhindar   dari
penyimpangan;
b.    PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial
1)   Untuk      menjamin       akuntabilitas    dan     transparansi
penyaluran     dana    belanja   bantuan    sosial,  PPK  harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)   Laporan   tersebut   berupa   laporan   tertulis,sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial   yang   telah  disalurkan,   dan  sisa  dana   bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,     berupa    salinan    Surat    Keputusan
Penetapan      Penerima   Bantuan     Sosial  berupa   Bantuan
Insentif Guru Diniyah Takmiliyah tahun Anggaran 2013,
serta salinan Tanda Terima Bantuan Sosial dari masing-
masing penerima bantuan;
3)   Laporan      pertanggungjawaban        tersebut    dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.    Penerima     bantuan     bertanggung     jawab    mutlak   terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang di terimanya;
d.    Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat     meminta     Laporan     Pertanggungjawaban        Penerima
Bantuan     Sosial  kepada   penerima     bantuan    sosial,  dengan
ketentuan:
1)   Laporan      tersebut    berupa     laporan     tertulis,  yang
sekurangnya memuat:
a)   Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   51

———————– Page 58———————–

c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)   Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)    Laporan      dapat     dibuat    dengan     Format      Laporan
Pertanggungjawaban           Penerima        Bantuan      Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;
3)    Laporan dapat disampaikan:
a)   oleh      masing-masing        guru/ustadz       penerima
bantuan sosial, atau
b)   secara    kolektif  per-Diniyah    Takmiliyah    pengusul,
atau
c)   secara     kolektif  oleh   Lembaga      Non-Pemerintah
Bidang      Pendidikan,    melalui     layanan    pos/jasa
pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

F.    BANTUAN SANTRI DINIYAH TAKMILIYAH BERPRESTASI
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 1864 Tanggal 8 Juli 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja  Bantuan      Sosial  berupa   Bantuan   Santri   Diniyah    Takmiliyah
Berprestasi Tahun Anggaran 2013.

1.   TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Tujuan     penggunaan      Bantuan     Santri   Diniyah   Takmiliyah
Berprestasi   Tahun     Anggaran  2013   adalah     dalam   rangka   upaya
meningkatkan   serta   menciptakan   kreatifitas   dan   prestasi   Santri
Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Penggunaan       dana     Bantuan     Santri   Diniyah     Takmiliyah
Berprestasi     Tahun    Anggaran     2013   adalah    untuk   membiayai

52                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 59———————–

kegiatan-kegiatan      yang   menumbuhkan        kreatifitas  dan  prestasi
santri Madrasah Diniyah Takmiliyah.

2.   PEMBERI BANTUAN SOSIAL
Pemberi     Bantuan     Santri  Diniyah    Takmiliyah   Berprestasi
Tahun Anggaran 2013 adalah Kementerian Agama RI.

3.   PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Penerima       Bantuan     adalah   santri    Diniyah     Takmiliyah
Berprestasi.

4.   ALOKASI ANGGARAN
Bantuan      Santri   Diniyah    Takmiliyah     Berprestasi    Tahun
Anggaran      2013    dibiayai    dengan    DIPA    Direktorat    Jenderal
Pendidikan   Islam Kementerian   Agama   RI   Tahun   Anggaran   2013,
sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pengalokasian     Belanja   Bantuan    Sosial  terpisah   dari  unsur
biaya    operasional    satuan   kerja  penyelenggara     bantuan    sosial,
biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial, serta biaya yang
timbul     dalam     rangka    pengadaan      barang    dan    jasa,  yang
dialokasikan sebagai Belanja Barang, dan unsur biaya perjalanan
dinas pengawasan yang dialokasikan sebagai Belanja Perjalanan.

5.   PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Persyaratan      penerima      bantuan     sosial  santri     diniyah
takmiliyah berprestasi adalah sebagai berikut:
a.    Santri madrasah diniyah takmiliyah yang dibuktikan dengan
surat keterangan santri dari madrasah yang bersangkutan;
b.    Lembaga     terdaftar     pada    Kantor     Kementerian      Agama
Kabupaten/Kota       setempat     dengan    bukti  Nomor     Statistik
lembaga pendidikan dan piagam.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                   53

———————– Page 60———————–

6.   TATA KELOLA PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.    Pengajuan Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Direktorat   Pendidikan   Diniyah   dan   Diniyah   Takmiliyah
menginformasikan        tentang     Bantuan    Santri   Diniyah
Takmiliyah    Berprestasi    Tahun   Anggaran    2013   kepada
Bidang   Kanwil   Kemenag   Propinsi,   berikut   kuota   untuk
tiap-tiap provinsi;
2)    Bidang     Kanwil   Kemenag      Propinsi   menginformasikan
tentang   Bantuan   Santri   Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi
Tahun    Anggaran     2013   kepada    Diniyah   Takmiliyah    di
wilayahnya:
a)   Diniyah     Takmiliyah     mengajukan      santri  sebagai
calon    peserta  bantuan     santri  berprestasi  kepada
Bidang       Kanwil     Kemenag       Propinsi,    dengan
kelengkapan sekurangnya mencakup:
–     Surat      pengajuan        pondok        pesantren,
ditandatangani        oleh     pimpinan      pondok
pesantren;
–     Data    santri  calon   penerima    Bantuan    Santri
Diniyah      Takmiliyah       Berprestasi     (Nama
lengkap,    tempat    tanggal   lahir, nama    orang
tua, alamat domisili);
–     Rencana     Pemanfaatan      dana   Bantuan    Santri
Diniyah Takmiliyah Berprestasi.
Untuk     mempermudah         proses    selanjutnya,
pengajuan   dapat   dilengkapi   dengan   Salinan   buku
rekening     bank/pos     yang    dilegalisir  oleh   pihak
bank/pos   atas   santriyang   bersangkutan   dan   Surat
Referensi   dari   bank/pos   terkait   yang   menyatakan
bahwa rekening tersebut dalam keadaan aktif;
b)   Kepala       Bidang      Kanwil     Kemenag        Propinsi
menyeleksi        pengajuan        pondok      pesantren,
berdasarkan      kriteria  pada   Persyaratan    Penerima
Bantuan      Santri   Diniyah    Takmiliyah    Berprestasi
Tahun Anggaran 2013;

54                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 61———————–

c)    Jika   dianggap     perlu,   Bidang    Kanwil    Kemenag
Propinsi      dapat      meminta       Kantor      Wilayah
Kementerian Agama Kab./Kota diwilayahnya untuk
terlibat   dalam   proses   pengajuan     calon  penerima
bantuan,     sepanjang     tidak  bertentangan      dengan
ketentuan yang berlaku;
d)    Kepala   Bidang   mengajukan   Usulan   Calon   Peserta
Santri    Diniyah    Takmiliyah    Berprestasi      Tahun
Anggaran      2013     dengan     format     sebagaimana
terlampir    pada    Bab   V  pada     Provinsi   tersebut,
sesuai    dengan     kuota    yang    diberikan,    kepada
Direktur      Pendidikan       Diniyah      dan     Diniyah
Takmiliyah   selaku   PPK,   berikut   berkas   pengajuan
dari   Diniyah   Takmiliyah   sebagaimana      pada  huruf
a);
e)    Apabila   ada   propinsi   yang   tidak   dapat   memenuhi
kuota atau tidak mengajukan Usulan Calon Peserta
Santri    Diniyah     Takmiliyah     Berprestasi     Tahun
Anggaran 2013, agar memberitahukan kepada PPK
secara tertulis.
3)   Pengajuan          Lembaga        Non-Pemerintah           Bidang
Pendidikan:
a)    Lembaga       Non-Pemerintah         Bidang     Pendidikan
membuat       berkas    pengajuan,    yang    sekurangnya
membuat:
–    Surat      pengajuan,        ditandatangani       oleh
pimpinan lembaga;
–    Profil lembaga;
–    Surat     Rekomendasi        dari    Bidang     Kanwil
Kemenag       Propinsi   yang   menyatakan      bahwa
lembaga tersebut masih aktif;
–    Salinan    Kartu   NPWP/Tanda       terdaftar    wajib
pajak lainnya atas nama lembaga;
–    Salinan      buku     rekening      bank/pos      yang
dilegalisir   oleh   pihak   bank/pos     atas   nama

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                    55

———————– Page 62———————–

lembaga     dan   Surat  Referensi   dari  bank/pos
terkait   yang    menyatakan      bahwa    rekening
tersebut dalam keadaan aktif.
b)   Pengajuan   sebagaimana   pada   nomor   (1)   diajukan
kepada      PPK    melalui  Bidang     Kanwil    Kemenag
Propinsi.
b.   Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial
1)   Seleksi   dilakukan    oleh  PPK   kepada    pengajuanUsulan
Calon    Peserta   Santri   Diniyah   Takmiliyah    Berprestasi
Tahun    Anggaran    2013  serta    Pengajuan    dari  Lembaga
Non-Pemerintah Bidang Pendidikan dari masing-masing
Bidang Kanwil Kemenag Propinsi;
2)    PPK    memastikan      bahwaUsulan      Calon   Peserta   Santri
Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi    Tahun   Anggaran   2013
sebagaimana pada nomor 1), telah sesuai dengan kuota
yang   telah   ditetapkan,   serta  dilampiri  dengan    berkas
pengajuan dari pondok pesantren;
3)    Apabila   jumlah   usulan   kurang   dari   jumlah   kuota   yang
telah ditetapkan, PPK dapat menginformasikan kepada
Bidang   Kanwil  Kemenag   Propinsi      pada   provinsi   yang
ditunjuk   atau   kepada   Diniyah   Takmiliyah   untuk   dapat
mengajukan      usulan   tambahan     langsung    kepada    PPK,
dengan melengkapi dokumen pengajuan, sebagaimana
pada    ketentuan    huruf   a Pengajuan      Calon   Penerima
Bantuan Sosial  nomor 3) huruf a);
4)    PPK merekapitulasi usulan dari masing-masing provinsi,
berikut usulan tambahan, jika ada, sebagai Daftar Calon
Peserta    Santri  Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi    Tahun
Anggaran 2013 sebagaimana terlampir pada Bab V;
5)    Berdasarkan       Daftar   Calon    Peserta    Santri   Diniyah
Takmiliyah     Berprestasi    Tahun     Anggaran    2013    hasil
seleksi   sebagaimana   pada  nomor   4),   PPK   menentukan
apakah   Bantuan   Santri   Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi
Tahun Anggaran 2013 akan disalurkan langsung kepada

56                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 63———————–

santri   secara   langsung    atau   melalui   Lembaga     Non-
Pemerintah Bidang Pendidikan;
6)    PPK melaporkan hasil seleksi kepada KPA;
7)    KPA menelaah laporan PPK dengan:
a)   memastikan       kebenaran      proses   pengajuan     dan
seleksi;
b)   memastikan       kelayakan     dan   ketepatan     sasaran
calon     penerima      bantuan     sosial   berdasarkan
kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
8)    Hasil   penelaahan    KPA   diserahkan    kepada    PPK   untuk
disesuaikan     seperlunya      sesuai    arahan    KPA,    dan
menyusun       Surat    Keputusan      Penetapan      Penerima
Bantuan     Santri  Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi   Tahun
Anggaran 2013.
c.   Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan Sosial
1)    Berdasarkan      hasil  seleksi   calon   penerima     Bantuan
Santri   Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi   Tahun   Anggaran
2013, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan
Penerima        Bantuan      Santri     Diniyah     Takmiliyah
Berprestasi   Tahun   Anggaran   2013   yang   paling   sedikit
memuat:
a)   Tujuan pemberian bantuan sosial;
b)   Bentuk bantuan sosial yang disalurkan;
c)   Identitas penerima bantuan sosial;
d)   Nilai uang bantuan sosial;
e)   Nomor      rekening   dan   nama    Bank/Pos     penerima
bantuan sosial.
2)    PPK memastikan calon penerima bantuan sosial dalam
draft   Surat  Keputusan     Penetapan     Penerima    Bantuan
Santri   Diniyah   Takmiliyah  Berprestasi   Tahun   Anggaran
2013   telah   memenuhi   persyaratan   penerima   bantuan
sosial, dan memiliki semua dokumen yang diperlukan;
3)    Draft   Surat  Keputusan     Penetapan     Penerima    Bantuan
Santri   Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi   Tahun   Anggaran

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  57

———————– Page 64———————–

2013   diserahkan  kepada   Sekretaris Direktorat   Jenderal
Pendidikan Islam untuk:
a)   Pengkoreksian       format    dan    teknis   draft   Surat
Keputusan      Penetapan     Penerima     Bantuan    Santri
Diniyah     Takmiliyah    Berprestasi   Tahun    Anggaran
2013;
b)   Hasil  pengkoreksian   kemudian   diserahkan   kepada
PPK       untuk     penyusunan        Surat     Keputusan
Penetapan       Penerima      Bantuan     Santri   Diniyah
Takmiliyah Berprestasi Tahun Anggaran 2013.
4)    PPK   menyusun   Surat   Keputusan   Penetapan   Penerima
Bantuan     Santri  Diniyah   Takmiliyah    Berprestasi   Tahun
Anggaran     2013,   untuk   kemudian     diserahkan    kepada
KPA untuk disahkan;
5)    Surat   Keputusan   Penetapan      Penerima    Bantuan   Santri
Diniyah    Takmiliyah   Berprestasi    Tahun   Anggaran     2013
yang    disahkan   merupakan      dasar  pemberian     bantuan
sosial kepada penerima bantuan sosial;
6)    Untuk      mempercepat        pemberian      bantuan      sosial,
Penetapan Penerima Bantuan Santri Diniyah Takmiliyah
Berprestasi     Tahun    Anggaran     2013   dapat    dilakukan
secara    bertahap    bagi  penerima     bantuan    yang   telah
memenuhi persyaratan;
7)    Santri    yang   ditetapkan    sebagai    penerima     Bantuan
Santri   Diniyah   Takmiliyah   Berprestasi   Tahun   Anggaran
2013, baik secara langsung atau melalui Lembaga Non-
Pemerintah      Bidang   Pendidikan    adalah   Peserta   Santri
Diniyah Takmiliyah Berprestasi      Tahun Anggaran 2013.
d.    Kelengkapan Administrasi dan Pemberitahuan
1)   Santri     atau     Lembaga       Non-Pemerintah         Bidang
Pendidikan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan
harus    melengkapi      persyaratan    administrasi    sebagai
berikut:
a)   Surat    Pernyataan    Penerima     Bantuan   Sosial  yang
telah    diisi  lengkap,  diberi   materai    Rp.   6.000,-

58                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 65———————–

(enam      ribu   rupiah),   dan   ditandatangani      oleh
penerima bantuan sosial;
b)   Tanda      Terima    Bantuan     Sosialyang    telah   diisi
lengkap,    diberi   materai   Rp.   6.000,- (enam     ribu
rupiah),     dan     ditandatangani      oleh    penerima
bantuan sosial;
c)   Salinan    Buku   Rekening    Bank/Pos    yang   dilegalisir
pihak bank/pos terkait;
d)   Surat     Referensi    dari    bank/pos     terkait   yang
menyatakan        bahwa     rekening     tersebut    dalam
keadaan aktif.
2)   Penerima   bantuan   sosial   yang  tercantum   dalam   Surat
Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Santri Diniyah
Takmiliyah Berprestasi Tahun Anggaran 2013, diberikan
informasi     melalui   Bidang    Kanwil   Kemenag      Propinsi
yang    menyatakan      bahwa     yang   bersangkutan      telah
ditetapkan     sebagai   penerima    Bantuan    Santri  Diniyah
Takmiliyah    Berprestasi    Tahun   Anggaran    2013.    Surat
pemberitahuan tersebut dilampirkan sekurangnya:
a)   Ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan
ketentuan      dalam    Petunjuk     Teknis   Pengelolaan
Belanja      Bantuan      Santri    Diniyah     Takmiliyah
Berprestasi Tahun Anggaran 2013;
b)   Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana       terlampir      pada     Bab    V,   yang
menyatakan kesediaan penggunaan dana bantuan
sosial   sesuai   dengan    ketentuan    dalam    Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Santri Diniyah
Takmiliyah Berprestasi Tahun Anggaran 2013;
c)   Format Tanda Terima Bantuan Sosial sebagaimana
terlampir pada Bab V.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  59

———————– Page 66———————–

3)    Persyaratan      administrasi     dikirim    melalui    layanan
pos/jasa pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
4)    Pencairan    bantuan    sosial  dilakukan   setelah   penerima
bantuan melengkapi persyaratan administrasi;
5)    Pencairan      dana    bantuan     dapat    dilakukan     secara
bertahap      kepada     penerima      bantuan     yang    telah
memenuhi persyaratan.
e.   Pencairan Bantuan Sosial
1)    Pencairan       Bantuan       Santri    Diniyah      Takmiliyah
Berprestasi Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan melalui
pembayaran       langsung   (LS)  dari  Rekening    Kas  Umum
Negara      ke    rekening     penerima      bantuan,     sesuai
ketentuan     dalam    Peraturan    Menteri    Keuangan     yang
mengatur       tentang    Belanja     Bantuan     Sosial   pada
Kementerian   Negara/Lembaga   dan   Peraturan   Menteri
Agama yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran        Atas     Beban     APBN      di  lingkungan
Kementerian Agama;
2)    Dana    Bantuan     Santri  Diniyah   Takmiliyah    Berprestasi
Tahun    Anggaran     2013   tidak  untuk   (1)  dikembalikan
kepada   pemberi   bantuan   sosial,  dan/atau,   (2)  diambil
hasilnya oleh pemberi bantuan sosial;
3)    Dana    Bantuan     Santri  Diniyah   Takmiliyah    Berprestasi
Tahun      Anggaran     2013     yang    dipergunakan       oleh
penerima      bantuan    sosial   untuk   pengadaan      barang
dan/atau      jasa,   dikerjakan/dihasilkan      sendiri    oleh
penerima bantuan secara swakelola.          Pemberi bantuan
tidak      diperkenankan         untuk      menunjuk        atau
mengarahkan        kepada     individu    dan/atau     lembaga

60                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 67———————–

tertentu     dalam    pengadaan      barang    dan/atau     jasa
tersebut.

7.   PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
a.   Pertanggungjawaban          dana    bantuan    sosial   dilaksanakan
dengan      tertib  administrasi,   transparan,    akuntabel,    tepat
waktu,     tepat   sasaran,   tepat   jumlah    dan   terhindar   dari
penyimpangan;
b.   PPK   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   penyaluran   dana
belanja bantuan sosial.
1)    Untuk      menjamin      akuntabilitas     dan     transparansi
penyaluran     dana    belanja   bantuan    sosial,  PPK  harus
menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA;
2)    Laporan   tersebut   berupa   laporan   tertulis,sekurangnya
memuat jumlah pagu bantuan sosial, realisasi bantuan
sosial   yang  telah   disalurkan,   dan  sisa  dana   bantuan
sosial yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara,
serta    lampiran,     berupa    salinan    Surat   Keputusan
Penetapan Penerima Bantuan Santri Diniyah Takmiliyah
Berprestasi Tahun   Anggaran   2013,   serta   salinan   Tanda
Terima    Bantuan    Sosial  dari  masing-masing      penerima
bantuan;
3)    Laporan      pertanggungjawaban        tersebut    dilampirkan
sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
c.   Penerima      bantuan     bertanggung     jawab   mutlak    terhadap
pelaksanaan dana bantuan sosial yang di terimanya;
d.   Untuk keperluan pengawasan/monitoring dan evaluasi, PPK
dapat    meminta      Laporan     Pertanggungjawaban        Penerima
Bantuan      Sosial  kepada   penerima     bantuan    sosial,  dengan
ketentuan:
1)    Laporan      tersebut    berupa     laporan     tertulis,  yang
sekurangnya memuat:
a)   Identitas Penerima Bantuan;
b)   Jenis Bantuan Yang Diterima;

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                  61

———————– Page 68———————–

c)   Jumlah Bantuan Yang Diterima;
d)   Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
2)    Laporan      dapat     dibuat    dengan     Format      Laporan
Pertanggungjawaban           Penerima        Bantuan      Sosial
sebagaimana terlampir pada Bab V;
3)    Laporan dapat disampaikan:
a)   oleh     masing-masing      santri   penerima     bantuan
sosial, atau
b)   secara    kolektif  per-Diniyah    Takmiliyah    pengusul,
atau
c)   secara     kolektif  oleh   Lembaga      Non-Pemerintah
Bidang      Pendidikan,    melalui     layanan    pos/jasa
pengiriman tercatat ke alamat:
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Gedung Kementerian Agama Pusat Lt. 7
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

62                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 69———————–

BAB III
PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
DAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A.    PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
1.   KPA      menyelenggarakan        pengendalian       internal   terhadap
pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial.
2.   Dalam     rangka   pengawasan     penyaluran    dana   belanja   bantuan
sosial,   KPA    dapat     melakukan     koordinasi    dengan      aparat
pengawasan fungsional.
3.   PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana bantuan
sosial dengan mekanisme:
a.   PPK        menyusun        instrumen/dokumen            monitoring/
pengawasan yang sekurangnya memuat:
1)    Identitas Penerima Bantuan Sosial.
2)   Jenis Bantuan Yang Diterima.
3)   Jumlah Bantuan Yang Diterima.
4)    Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
b.   Monitoring/pengawasan   dilakukan   dengan   teknik   sampling
acak     menggunakan        dokumen/instrumen         pengawasan/
monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
1)    PPK   memberikan   tugas   perjalanan   dinas   pengawasan/
monitoring      penggunaan       dana     bantuan      melalui
kunjungan      ke   lokasi   penerima      bantuan     dengan
mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri, atau
2)    PPK   berkoordinasi   dengan   Kantor   Kementerian   Agama
Kab./Kota    melalui   Bidang    Kanwil   Kemenag     Propinsi
untuk    mendapat     informasi    penggunaan      dana   oleh
penerima bantuan sosial, atau
3)    Korespondensi      via  telpon  kepada    penerima    bantuan
sosial.
4.   Pengawasan       penggunaan      dana   bantuan    sosial  sebagaimana
dimaksud dalam nomor 3, dapat juga dilakukan dengan meminta

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                 63

———————– Page 70———————–

Laporan   Pertanggungjawaban   Penerima   Bantuan   Sosial   kepada
penerima bantuan sosial.

B.   LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
1.    Layanan     pengaduan      masyarakat     bagi  Bantuan     Sosial  Tahun
Anggaran 2013 dimaksudkan untuk:
a.   Membangun         keterbukaan     dan   partisipasi   public   dalam
rangka   pelaksanaan public   accountability     dan   mewujudkan
good     governance      di    lingkungan     Direktorat    Jenderal
Pendidikan Islam;
b.   Meningkatkan         peran      masyarakat       sebagai      bentuk
pengawasan melekat oleh masyarakat; serta,
c.   Mengetahui       deteksi    dini  terhadap     penyimpangan       dan
mencari solusi terbaik.
2.    Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:
a.   Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; atau,
b.   Masyarakat       dapat    melaporkan     secara    tertulis   kepada
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
3.    Masyarakat      pelapor    harus    dapat    menunjukkan       bukti-bukti
pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

64                                   Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 71———————–

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah  ini kami
susun    untuk   dapat  digunakan    sebagai   acuan   bagi   pengelolaan  Bantuan
Sosial Madrasah Diniyah Tahun Anggaran 2013.
Hal-hal   yang   belum   diatur  dalam    Petunjuk   Teknis  ini  akan  diatur
kemudian dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                 65

———————– Page 72———————–

BAB V
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1; Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial

66                               Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 73———————–

Keterangan Pengisian Surat Pernyataan Penerima Bantuan Sosial:

(1)   diisi  dengan     nomor    surat   pernyataan     sesuai   nomor     urut  dalam
Keputusan penetapan
(2)   diisi  dengan    nama    yang   menerima      bantuan    sosial  sesuai   dengan
Keputusan penetapan
(3)   diisi  dengan    alamat   yang   menerima     bantuan    sosial  sesuai   dengan
Keputusan penetapan
(4)   diisi   dengan   SANTRI   atau   PIMPINAN   atau   USTADZ   atau   keterangan
lain yang sesuai
(5)   diisi   dengan  nama   lembaga   penerima   bantuan   sosial   sesuai   dengan
Keputusan penetapan
(6)   diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan sosial sesuai dengan
Keputusan penetapan
(7)   diisi   dengan   nama   bantuan   sosial,   dalam   hal   ini  disesuaikan   dengan
nama bantuan dalam SK penetapan
(8)   diisi  dengan    jumlah    bantuan    dalam    format    angka,    contoh:     Rp.
30.000.000,-
(9)   diisi   dengan   jumlah   bantuan   dalam   format   terbilang,    contoh:  tiga
puluh juta rupiah
(10) diisi   dengan   nomor  Surat    Keputusan   Penetapan   Penerima   Bantuan
Tahun Anggaran 2013
(11) diisi dengan tanggal penetapan Surat  Keputusan Penetapan Bantuan
Tahun Anggaran 2013
(12) diisi sesuai dengan nomor (7)
(13) diisi sesuai dengan nomor (7)
(14) diisi sesuai dengan nomor (7)
(15) diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani Surat Pernyataan
(16) diisi sesuai dengan nomor (2)

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                    67

———————– Page 74———————–

Lampiran 2; Format Tanda Terima Bantuan Sosial

68                                  Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 75———————–

Keterangan Pengisian Tanda Terima Bantuan Sosial:

(1)   diisi dengan nomor tanda terima sesuai nomor urut dalam Keputusan
penetapan
(2)   keputusan penetapan
(3)   diisi  dengan    alamat   yang   menerima     bantuan    sosial  sesuai  dengan
Keputusan penetapan
(4)   diisi   dengan   SANTRI   atau   PIMPINAN   atau   USTADZ   atau   keterangan
lain yang sesuai
(5)   diisi   dengan   nama   lembaga   penerima   bantuan   sosial   sesuai   dengan
Keputusan penetapan
(6)   diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan sosial sesuai dengan
Keputusan penetapan
(7)   diisi   dengan   nama   bantuan   sosial,   dalam   hal   ini  disesuaikan   dengan
nama bantuan dalam SK penetapan
(8)   diisi  dengan    jumlah    bantuan    dalam    format    angka,    contoh:    Rp.
30.000.000,-
(9)   diisi   dengan   jumlah   bantuan   dalam   format   terbilang,   contoh:   tiga
puluh juta rupiah
(10) diisi   dengan   nomor  Surat    Keputusan   Penetapan  Penerima  Bantuan
Tahun Anggaran 2013
(11) diisi dengan tanggal penetapan Surat  Keputusan Penetapan Bantuan
Tahun Anggaran 2013
(12) diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani tanda terima
(13) diisi sesuai dengan nomor (2)

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                    69

———————– Page 76———————–

Lampiran      3;  Format    Laporan    Pertanggungjawaban       Penerima     Bantuan
Sosial

70                                  Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah

———————– Page 77———————–

Keterangan      Pengisian    Laporan    Pertanggungjawaban        Penerima     Bantuan
Sosial:

(1)   diisi dengan nama penerima bantuan sosial sesuai dengan Keputusan
penetapan
(2)   diisi   dengan     alamat    penerima      bantuan     sosial   sesuai    dengan
Keputusan penetapan
(3)   diisi   dengan   SANTRI   atau   PIMPINAN   atau   USTADZ   atau   keterangan
lain yang sesuai
(4)   diisi  dengan    nama    lembaga     asal  penerima     bantuan    sosial  sesuai
dengan Keputusan penetapan
(5)   diisi  dengan    alamat   lembaga     asal  penerima    bantuan    sosial  sesuai
dengan Keputusan penetapan
(6)   diisi   dengan   nama   bantuan   sosial,   dalam   hal   ini  disesuaikan   dengan
nama bantuan dalam SK penetapan
(7)   diisi  dengan     jumlah    bantuan    dalam    format    angka,    contoh:    Rp.
30.000.000,-
(8)   diisi  dengan    jumlah   bantuan    dalam    format   terbilang,   contoh:   tiga
puluh juta rupiah
(9)   diisi   dengan      deskripsi    pemanfaatan        bantuan     sosial,   berupa
pernyataan      rincian    kegiatan    yang    dilakukan    dari   pemanfaatan
bantuan   sosial,   lokasi  pemanfaatan      dana   bantuan   sosial,   dan  hasil
pemanfaatan       bantuan      sosial,   serta   dilengkapi    dengan     Rincian
Anggaran   Belanja   (RAB),   dokumentasi   foto,   bukti   setoran   pajak,   dan
bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan sosial yang ada
(10) diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani laporan
(11) diisi sesuai dengan nomor (2)

Juknis Bantuan Sosial Madrasah Diniyah Takmiliyah                                    71

———————– Page 78———————–
Semoga bermanfaat dan sebagai acuan program selanjutnya.

sumber file hasil download PDF di:emispendis.kemenag.go.id/dokumen/…/user_manual_madin.pdf‎