:: www.ldnu.or.id :: Lembaga Dakwah NU :: Dokumen para Kyai, Ustadz dan Santri ::

Archive for the ‘Mengawal Generasi Negeri’ Category

Mutu Tenaga Pendidik mempertaruhkan masa depan generasi

Liputan6.com, Jakarta: Sampoerna School of Education (SSE) menggelar Konferensi Guru Nasional 2011. Tujuannya, meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar untuk membangkitkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dekan Sampoerna School of Education Prof. Dr. Paulina Pannen menjelaskan, menurut data UNESCO 2011, Indonesia memiliki lebih dari 3,4 juta orang guru. Namun, berdasarkan Kemendiknas hanya 16,9 persen atau 575 ribu orang guru yang memiliki sertifikasi.

“Kekurangan baik dalam jumlah maupun mutu tenaga pendidik mempertaruhkan masa depan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, selayaknya tanggung jawab membangun generasi muda, meningkatkan jumlah, dan mutu tenaga pendidik profesional merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkap Paulina dalam konferensi persnya di Gedung SSE di Mulia Businees Park, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut Paulina menjelaskan Konfrensi Guru Nasional 2011 mengangkat tema ‘Future Teachers, Future Leaders‘. Sejumlah pendidik dan praktisi nasional dan international akan mengisi agenda konferensi tersebut. Konferensi Guru Nasional 2011 dibuka oleh mantan Direktur Pendidikan Biro Asia Pasifik, UNESCO, Sheldon Shaeffer.

Paulina menjelaskan acara tersebut adalah inisiatif dari SSE untuk menyediakan forum bagi para guru dan tenaga pendidik agar bisa berbagi gagasan, penelitian terakhir, dan inovasi dalam sistem mengajar dan pendidikan. Selain itu, para pengelola sekolah dan guru diajak bersinergi secara profesional agar mampu memberi pengaruh positif kepada perkembangan sekolah dan siswa.

“Selain harus meningkatkan kualitasnya, para guru dan tenaga pendidik seiring dengan perubahan global, juga dituntut mendobrak persepsi belajar mengajar satu arah menuju ke sistem belajar dua arah. Bahwa guru itu tidak hanya sebagai guru gitu loh, tapi guru itu sebagai leader,” tuturnya.

Kegiatan seminar tersebut rencananya bakal digelar empat kali setahun pada 2012 mendatang. Tujuannya untuk menampung para peserta lain yang belum berkesempatan mengikuti program konferensi guru nasional tahun ini. “Peserta yang ingin mengikuti acara ini banyak sekali, sehingga bagi mereka yang belum dapat kesempatan itu bisa mengikuti acara seminar guru nasional pada acara-acara selanjutnya, tahun depan akan ada empat kali setahun, jadi nanti akan diadakan setiap tiga bulan sekali.” pungkasnya.(BJK/ULF)

Advertisements

Agama menjadi landasan moral

Jakarta (ANTARA News – Convention Centre, Jakarta, Selasa malam, mengatakan agama adalah landasan moral bagi membangun bangsa menjadi lebih maju.

“Agama menjadi landasan moral dan etika untuk bangun bangsa yang lebih maju, mari kita songsong tahun depan penuh harapan. Kita cetak kondisi politik stabil, ekonomi baik dan kehidpan sosial yang lebih baik,” katanya.

Dia meminta peristiwa yang tidak patut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat pada 2011 tidak lagi terulang pada tahun mendatang.

“Kesalahan dan ketidakpatutan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tahun ini jangan terjadi lagi tahun depan, dengan iman, pengharapan dan kasih, bangun Indonesia lebih sejahtera, adil dan damai,” katanya.

Presiden juga meminta semua umat beragama, khususnya umat Nasrani yang tengah merayakan Natal, untuk terus meningkatkan toleransi dan kebersamaan dalam menyelesaiakan berbagai masalah.

“Saat ini kita berada pada proses pembangunan yang bergerak maju, kita memerlukan kebersamaan diantara komponen bangsa apapun identitasnya, Islam, Kristen, Khong Hu Chu, Budha, Hindu memiliki tanggung jawab yang sama,” kata Presiden.

Presiden menyebutkan kebersamaan, toleransi dan saling memahami adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Dia mengajak masyarakat dan umat kristiani untuk mensyukuri kondisi bangsa yang baik dari sektor ekonomi, politik dan kehidupan masyarakat sehingga terbangun harmoni.

“Jadikan natal sebagai jiwa terang, optimis, pikran positif dan keyakinan,” kata Presiden.

Di akhir pidatonya, Yudhyono menyampaikan salam dari Ibu Negara Ani Yudhoyono yang tidak bisa hadir karena sakit dan kini tengah dirawat di rumah sakit

Hingga pukul 21:00 WIB belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Presiden perihal sakitnya Ani Yudhoyono. (*)

P008

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2011

MENDIDIK ANAK TAAT SYAREAT

 

Oleh: Ummu Azkiya

Menjadi orangtua pada zaman globalisasi saat ini tidak mudah.  Apalagi jika orangtua mengharapkan anaknya tidak sekadar menjadi anak yang pintar, tetapi juga taat dan salih. Menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah tidaklah cukup.  Mendidik sendiri dan membatasi pergaulan di rumah juga tidak mungkin. Membiarkan mereka lepas bergaul di lingkungannya cukup berisiko.  Lalu, bagaimana cara menjadi orangtua yang bijak dan arif untuk menjadikan anak-anaknya taat pada syariah?

Asah Akal Anak untuk Berpikir yang Benar
Hampir setiap orangtua mengeluhkan betapa saat ini sangat sulit mendidik anak.  Bukan saja sikap anak-anak zaman sekarang yang lebih berani dan agak ‘sulit diatur’, tetapi juga tantangan arus globalisasi budaya, informasi, dan teknologi yang turut memiliki andil besar dalam mewarnai sikap dan perilaku anak.
“Anak-anak sekarang beda dengan anak-anak dulu.  Anak dulu kan takut dan segan sama orangtua dan guru.  Sekarang, anak berani membantah dan susah diatur.  Ada saja alasan mereka!”
Begitu rata-rata komentar para orangtua terhadap anaknya.  Yang paling sederhana, misalnya, menyuruh anak shalat.  Sudah jamak para ibu ngomel-ngomel, bahkan sambil membentak, atau mengancam sang anak agar mematikan TV dan segera shalat.  Di satu sisi banyak juga ibu-ibu yang enggan mematikan telenovela/sinetron kesayangannya dan menunda shalat. Fenomena ini jelas membingungkan anak.
Pandai dan beraninya anak-anak sekarang dalam berargumen untuk menolak perintah atau nasihat, oleh sebagian orangtua atau guru, mungkin dianggap sebagai sikap bandel atau susah diatur. Padahal bisa jadi hal itu karena kecerdasan atau keingintahuannya yang besar membuat dia menjawab atau bertanya; tidak melulu mereka menurut dan diam (karena takut) seperti anak-anak zaman dulu.
Dalam persoalan ini, orangtua haruslah memperhatikan dua hal yaitu: Pertama, memberikan informasi yang benar, yaitu yang bersumber dari ajaran Islam.  Informasi yang diberikan meliputi semua hal yang menyangkut rukun iman, rukun Islam dan hukum-hukum syariah.  Tentu cara memberikannya bertahap dan sesuai dengan kemampuan nalar anak.  Yang penting adalah merangsang anak untuk mempergunakan akalnya untuk berpikir dengan benar. Pada tahap ini orangtua dituntut untuk sabar dan penuh kasih sayang. Sebab, tidak sekali diajarkan, anak langsung mengerti dan menurut seperti keinginan kita. Dalam hal shalat, misalnya, tidak bisa anak didoktrin dengan ancaman, “Pokoknya kalau kamu nggak shalat dosa. Mama nggak akan belikan hadiah kalau kamu malas shalat!”
Ajak dulu anak mengetahui informasi yang bisa merangsang anak untuk menalar mengapa dia harus shalat.  Lalu, terus-menerus anak diajak shalat berjamaah di rumah, juga di masjid, agar anak mengetahui bahwa banyak orang Muslim yang lainnya juga melakukan shalat.
Kedua, jadilah Anda teladan pertama bagi anak. Ini untuk menjaga kepercayaan anak agar tidak ganti mengomeli Anda—karena Anda hanya pintar mengomel tetapi tidak pintar memberikan contoh.
Terbiasa memahami persoalan dengan berpatokan pada informasi yang benar adalah cara untuk mengasah ketajaman mereka menggunakan akalnya. Kelak, ketika anak sudah sempurna akalnya, kita berharap, mereka mempunyai prinsip yang tegas dan benar; bukan menjadi anak yang gampang terpengaruh oleh tren pergaulan atau takut dikatakan menjadi anak yang tidak ‘gaul’.

Tanamkan Akidah dan Syariah Sejak Dini
Menanamkan akidah yang kokoh adalah tugas utama orangtua.  Orangtualah yang akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya sendi-sendi agama dalam diri anak. Rasulullah saw. bersabda:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR al-Bukhari).

Tujuan penanaman akidah pada anak adalah agar si anak mengenal betul siapa Allah.  Sejak si bayi dalam kandungan, seorang ibu bisa memulainya dengan sering bersenandung mengagungkan asma Allah.  Begitu sudah lahir, orangtua mempunyai kesempatan untuk membiasakan si bayi mendengarkan ayat-ayat al-Quran.  Pada usia dini anak harus diajak untuk belajar menalar bahwa dirinya, orangtuanya, seluruh keluarganya, manusia, dunia, dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Itu sebabnya mengapa manusia harus beribadah dan taat kepada Allah.
Lebih jauh, anak dikenalkan dengan  asma dan sifat-sifat Allah. Dengan begitu, anak mengetahui betapa Allah Mahabesar, Mahaperkasa, Mahakaya, Mahakasih, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan seterusnya.  Jika anak bisa memahaminya dengan baik, insya Allah, akan tumbuh sebuah kesadaran pada anak untuk senantiasa mengagungkan Allah dan bergantung hanya kepada Allah.  Lebih dari itu, kita berharap, dengan itu akan tumbuh benih kecintaan anak kepada Allah; cinta yang akan mendorongnya gemar melakukan amal yang dicintai Allah.
Penanaman akidah pada anak harus disertai dengan pengenalan hukum-hukum syariah secara bertahap.  Proses pembelajarannya bisa dimulai dengan memotivasi anak untuk senang melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, misalnya, dengan mengajak shalat, berdoa, atau membaca al-Quran bersama.
Yang tidak kalah penting adalah menanamkan akhlâq al-karîmah seperti berbakti kepada orangtua, santun dan sayang kepada sesama, bersikap jujur, berani karena benar, tidak berbohong, bersabar, tekun bekerja, bersahaja, sederhana, dan sifat-sifat baik lainnya.  Jangan sampai luput untuk mengajarkan itu semua semata-mata untuk meraih ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau pamrih duniawi.

Kerjasama Ayah dan Ibu
Tentu saja, anak akan lebih mudah memahami dan mengamalkan hukum jika dia melihat contoh real pada orangtuanya.  Orangtua adalah guru dan orang terdekat bagi si anak yang harus menjadi panutan.  Karenanya, orangtua dituntut untuk bekerja keras untuk memberikan contoh dalam memelihara ketaatan serta ketekunan dalam beribadah dan beramal salih.  Insya Allah, dengan begitu, anak akan mudah diingatkan secara sukarela.
Keberhasilan mengajari anak dalam sebuah keluarga memerlukan kerjasama yang kompak antara ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu masing-masing mempunyai target dan cara yang berbeda dalam mendidik anak, tentu anak akan bingung, bahkan mungkin akan memanfaatkan orangtua menjadi kambing hitam dalam kesalahan yang dilakukannya. Ambil contoh, anak yang mencari-cari alasan agar tidak shalat.  Ayahnya memaksanya agar shalat, sementara ibunya malah membelanya. Dalam kondisi demikian, jangan salahkan anak jika dia mengatakan, “Kata ibu boleh nggak shalat kalau lagi sakit. Sekarang aku kan lagi batuk, nih…”

Peran Lingkungan, Keluarga, dan Masyarakat
Pendidikan yang diberikan oleh orangtua kepada anak belumlah cukup untuk mengantarkan si anak menjadi manusia yang berkepribadian Islam.  Anak juga membutuhkan sosialisasi dengan lingkungan tempat dia beraktivitas, baik di sekolah, sekitar rumah, maupun masyarakat secara luas.
Di sisi inilah, lingkungan dan masyarakat memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Masyarakat yang menganut nilai-nilai, aturan, dan pemikiran Islam, seperti yang dianut juga oleh sebuah keluarga Muslim, akan mampu mengantarkan si anak menjadi seorang Muslim sejati.
Potret masyarakat sekarang yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan pemikiran materialisme, sekularisme, permisivisme, hedonisme, dan liberalisme merupakan tantangan besar bagi keluarga Muslim.  Hal ini yang menjadikan si anak hidup dalam sebuah lingkungan yang membuatnya berada dalam posisi dilematis.  Di satu sisi dia mendapatkan pengajaran Islam dari keluarga, namun di sisi lain anak bergaul dalam lingkungan yang sarat dengan nilai yang bertentangan dengan Islam.
Tarik-menarik pengaruh lingkungan dan keluarga akan mempengaruhi sosok pribadi anak.  Untuk mengatasi persoalan ini, maka dakwah untuk mengubah sistem masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam mutlak harus di lakukan. Hanya dengan itu akan muncul generasi Islam yang taat syariah. Insya Allah. []

BOX:

Sembilan Tips Mendidik Anak Taat Syariah
Tumbuhkan kecintaan pertama dan utama kepada Allah.
Ajak anak Anda mengidolakan pribadi Rasulullah.
Ajak anak Anda terbiasa menghapal, membaca, dan memahami al-Quran.
Tanamkan kebiasaan beramal untuk meraih surga dan kasih sayang Allah.
Siapkan reward (penghargaan) dan sakgsi yang mendidik untuk amal baik dan amal buruknya.
Yang terpenting, Anda menjadi teladan dalam beribadah dan beramal salih.
Ajarkan secara bertahap hukum-hukum syariah sebelum usia balig.
Ramaikan rumah, mushola, dan masjid di lingkungan Anda dengan kajian Islam, dimana Anda dan anak Anda berperan aktif.
Ajarkan anak bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan dakwah Islam. []

Al Waie edisi 64

Membangun Generasi Pasca-NU dan Muhammadiyah

Membangun Generasi Pasca-NU dan Muhammadiyah
Oleh Zuly Qodir

Kompas: 26 Juli 2002

PEMILU 2004 masih menyisakan waktu, kira-kira dua tahun lagi jika dilangsungkan Juli 2004. Meski demikian, tidak berarti bangsa ini harus terpana dengan segala persiapan ritual lima tahunan semata, yang bersifat pengerahan massa, dan pembentukan tim sukses pemenangan pemilu. Ini semua memang penting, namun ada yang lebih penting lagi dipikirkan oleh semua elemen bangsa ini, yakni membina terwujudnya generasi yang tidak lagi berpikiran sektarian, parokial, dan fanatis organisasi sehingga tidak vested interest minded.

Generasi yang tidak berpikiran sektarian, parokial, dan fanatis organisasi inilah yang menurut hemat saya nanti akan menjadi kader-kader terbaik bangsa. Mereka itulah yang akan mampu mengemban amanat rakyat bila harus tampil menjadi seorang leader.

Pemimpin bangsa memang harus berwawasan luas, cerdas, tidak fanatis, sektarian, dan parokial. Ini penting karena pemimpin yang bermental fanatis, sektarian, dan parokial dengan mudah melakukan diskriminasi dan bertindak rasialis atas warganya. Karena itu, pemimpin semacam ini harus dihindarkan sejauh-jauhnya di masa depan.

Mungkinkah generasi pasca-Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah-bila istilah ini boleh saya gunakan untuk menamakan generasi yang tidak sektarian, parokial, dan fanatis-sebagai generasi yang akan mampu menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan? Mungkin ada penamaan lain tentang hal ini, seperti generasi pascamodern, atau generasi pasca-Indonesia. Tetapi, dalam tulisan ini saya tidak akan memperdebatkan generasi-generasi itu. Saya ingin memfokuskan diri pada generasi yang saya namakan generasi pasca-NU dan Muhammadiyah.

Kondisi pendukung

Untuk mewujudkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak fanatis, sektarian, dan parokial, sekurang-kurangnya ada beberapa kondisi sebagai prasyarat pendukung.

Pertama, berkembangnya pemikiran keagamaan yang terus meluas. Perkembangan pemikiran keagamaan di dunia, pada akhirnya diakui atau tidak, langsung atau tidak, telah dirasakan pengaruhnya di Tanah Air. Perkembangan pemikiran keagamaan terutama berpengaruh di kalangan generasi muda, baik di kelompok Kristen, Katolik, maupun Islam.

Khusus di kalangan Islam, sampai sekarang telah berkembang jauh melampaui generasi-generasi pemikir sebelumnya, seperti kelompok Nurcholish Madjid dengan neomodernisme Islam (baca: mazhab Ciputat), generasi kelompok limited groups A Mukti Ali cs, generasi Islam transformatif Moeslim Abdurrahman, M Dawam Rahardjo, dan Kuntowidjoyo, serta generasi modernis kelompok Amien Rais, A Syafii Maarif, dan M Imadduddin Abdurrahim.

Generasi muda Islam telah mengelaborasi pemikiran-pemikiran bercorak liberal, dan post-tradisional dengan kiblat para pemikir-pemikir Muslim dan Kristen/Katolik. Apa yang terjadi di lingkungan Komunitas Utan Kayu (KUK) dengan Jaringan Islam Liberal (JIL)-nya merupakan fenomena kelompok generasi yang sungguh mampu memberi warna dan situasi baru peta pemikiran keagamaan (baca: keislaman Indonesia) mutakhir. Liberalisme Islam menjadi mazhab baru pemikiran Islam Indonesia.

Kedua, era pascadeideologisasi agama, era ideologisasi agama, Islam khususnya yang berlangsung sepanjang rezim Orde Baru, tampaknya perlahan-lahan mulai ditinggalkan para politisi yang datang berikutnya. Apabila era Orde Baru di bawah Soeharto, Islam sebagai basis utama legitimasi kekuasaannya, maka sejak BJ Habibie sampai sekarang ideologisasi Islam sedikit mengalami perubahan, terutama di kalangan politisi muda yang berpikiran kritis, bukan sekadar ingin meraih kekuasaan.

Era deideologisasi agama ini cukup relevan bagi perkembangan politik Indonesia guna menyiapkan Pemilu 2004, yang menurut beberapa pengamat akan tetap diwarnai isu agama. Pengamat Ichsan Malik dari Fakultas Psikologi UI, misalnya, mengatakan, Pemilu 2004 akan diwarnai isu agama sehingga memungkinkan terjadinya konflik horizontal.

Namun, pernyataan ini ditolak Rocky Gerung dari PIB karena potensi konflik Pemilu 2004 sebenarnya terletak pada adanya krisis konstitusi, dengan digulirkannya perubahan Pasal 29 UUD 1945 sehingga mengundang perdebatan sengit yang seakan-akan perdebatan agama. (Kompas, 29/6/02)

Kiranya, apa yang dikemukakan Ichsan Malik bahwa konflik pemilu akan berkait dengan isu agama secara implisit menunjukkan kalau agama tidak lagi menjadi variabel utama, apalagi untuk menggaet suara terbanyak dalam Pemilu 2004. Bukti tentang hal ini telah jelas pada kita, bagaimana nasib partai-partai politik berlebel agama pada Pemilu 1999. Mereka merana dalam meraih suara pemilih.

Partai-partai berlabel agama kalah jauh dibanding partai-partai non-agama, atau disebut partai “nasionalis” dan pluralis, seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Partai yang berlabel agama hanya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan yang mampu merebut suara cukup signifikan dalam Pemilu 1999.

Ketiga, tumbuhnya kelompok-kelompok gerakan interfaith. Gerakan ini banyak bermunculan setelah bangsa ini dilanda krisis dahsyat pertengahan tahun 1997, dan kini masih subur. Gerakan interfaith muncul seakan hendak “menjawab” masalah bangsa yang demikian berat, seperti sedang sekarat. Keadaan bangsa yang amat sulit menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi negara terjerat utang demikian hebat dan skandal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita, kian memperteguh munculnya kelompok alternatif menyelamatkan bangsanya dari kebangkrutan.

Gerakan interfaith muncul pada saat amat tepat. Memang tidak semua masalah bisa diselesaikan, namun paling tidak telah menumbuhkan semangat solidaritas di antara sesama warga negara dari berbagai agama, suku, etnis, dan jenis kelamin. Pergaulan lintas etnis dan lintas agama menjadi bagian tak terpisahkan gerakan interfaith.

Dengan demikian, intensifnya gerakan interfaith untuk bertemu, berdiskusi, berdebat, dan bertukar pikiran telah meletakkan dasar-dasar tumbuhnya sebuah generasi yang mampu menghargai perbedaan, berpikir kritis, berpikir multitrack, dan mampu membaca situasi secara dini. Kemampuan early warning system bisa dikatakan menjadi trade mark gerakan interfaith yang belakangan menjamur di Tanah Air.

Gerakan interfaith kebanyakan adalah generasi muda, rata-rata umurnya 20-35 tahun, tanpa mengabaikan beberapa aktivis yang sudah berumur di atas 40 tahun. Namun, yang ingin saya katakan adalah gerakan interfaith telah menumbuhkan satu komunitas yang amat penting dalam wacana pemikiran keagamaan di Tanah Air.

Salah satu keunikan gerakan interfaith adalah para aktivisnya kebanyakan berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu sosial, atau pernah di IAIN khususnya Fakultas Ushuluddin. Amat jarang yang berlatar belakang ilmu-ilmu eksakta. Yang lebih penting lagi dari gerakan interfaith adalah mereka berlatar belakang aktivis NGO, selain sebagai staf pengajar di universitas/perguruan tinggi.

Dengan latar belakang seperti itu, tidak heran bila wacana yang dikembangkan sebagai misi utamanya adalah kemanusiaan, bukan wacana doktrinal. Mereka bisa bertemu dalam soal-soal perbedaan agama, tetapi tetap memiliki komitmen kemanusiaan yang amat tinggi. Terutama saat melihat bangsanya sedang sekarat seperti sekarang.

Generasi pasca-NU dan Muhammadiyah

Dengan tiga instrumen pendukung itu, sebenarnya optimisme untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah generasi pasca-NU dan Muhammadiyah bukanlah mustahil. Generasi pasca-NU dan Muhammadiyah bila boleh saya elaborasi lebih jauh, selain tidak berpikiran sektarian, parokial, dan fanatis, juga merupakan generasi yang secara cermat mampu merespons masalah-masalah bangsa dengan segera, jernih dan tidak hitam putih. Mereka tidak berpikiran formalis, syari’ah.

Generasi pasca-NU dan Muhammadiyah yang didambakan merupakan generasi yang bisa dibilang telah melampaui hal-hal yang sifatnya ritualisme, baik ritualisme agama, apalagi ritualisme organisasi dan politik. Ritualisme agama hanya dipandang sebagai instrumen mendekatkan diri pada Tuhan, bukan dipandang sebagai yang paling asasi dari agama itu sendiri. Sementara itu, ritualisme organisasi dan politik bahkan ditinggalkan karena hanya akan menjadikan dirinya sebagai manusia kerdil, ingin menang sendiri, tidak melihat ada komunitas lain yang mungkin lebih baik atau bisa diajak bekerja sama, dan sebagainya.

Apabila generasi pasca-NU dan Muhammadiyah benar-benar terwujud, maka apa yang pernah ditakutkan akan adanya “pertobatan” massal oleh Muhammadiyah atas kaum nahdliyin tidak akan terjadi. Demikian pula, ejekan-ejekan dari kaum nahdliyin bahwa Muhammadiyah itu kering kebudayaan/tradisi dan wirid, tidak akan muncul. Bahkan, yang akan muncul di tengah masyarakat kita adalah generasi yang benar-benar mampu memberi rasa aman, damai, dan selamat sentosa atas sesama, bukan menebarkan ancaman.

Dengan terkuburnya sikap fanatis, parokial, dan sektarian, secara pasti akan terkubur pula fanatisme ritual organisasi dan politik. Dari sana yang akan berkembang adalah kerja sama antargenerasi, baik dari komunitas NU maupun Muhammadiyah. Bahkan, mungkin akan tumbuh kesadaran bersama untuk meleburkan diri dalam dua komunitas sekaligus. Suatu saat menjadi NU, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi Muhammadiyah. Pendek kata, organisasi tidak lagi menjadi wahana percekcokan yang dibungkus ritual agama.

Recokan-recokan antar-organisasi politik maupun keagamaan seperti pernah terjadi saat Abdurrahman Wahid lengser, sebenarnya menjadi bukti betapa rendahnya mentalitas kita dalam berorganisasi dan berpolitik. Berorganisasi dan berpolitik tetap tidak memiliki kedewasaan berpikir dan bersikap sehingga mengharapkan berkembangnya demokrasi dari para politisi semacam itu jauh api dari panggang, untuk tidak mengatakan tidak mungkin.

Apa yang menjadi bagian penting dari generasi pasca-NU dan Muhammadiyah adalah kerja sama itu sendiri, baik kerja sama kultural maupun kerja sama struktural. Antara satu dengan yang lain tidak saling menjungkalkan, atau saling meniadakan. Bila generasi semacam ini benar-benar tumbuh, agaknya ketakutan adanya ancaman konflik yang muncul dari isu agama dalam Pemilu 2004 akan terminimalisir.

Politisi-politisi yang tetap akan “memakai isu agama” dalam Pemilu 2004 bisa dikatakan dengan tegas sebagai politisi kampungan, dengan harga yang amat murah; mereka tidak ada lain kecuali haus kekuasaan, dan akan mengadu domba antarsesama warga negara demi ambisinya. Tetapi, bila bangunan generasi pasca-NU dan Muhammadiyah benar-benar mapan, politisi-politisi model seperti itu pasti akan gigit jari; tidak laku. Maka, bersiaplah membangun generasi pasca-NU dan Muhammadiyah sejak sekarang, menuju Pemilu 2004; demi membangun bangsa ini lebih cerah dan sejahtera.

Zuly Qodir Peneliti DIAN/Interfidei, Yogyakarta

Program Wajib Belajar 9 Tahun

* Dr. Jayadi, M.Pd

Menggali potensi pesantren, baik dalam konteks Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (selanjutnya wajar dikdas), maupun peningkatan akses pendidikan, menjadi sangat signifikan. Ini disebabkan, bukan hanya karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat di masyarakat, tetapi juga karena jumlahnya yang sangat besar, sebagaimana dalam data EMIS 2006, ada sekitar 16.015 buah pesantren. Dengan melihat potensi tersebut, maka target menaikkan daya serap program wajar dikdas 9 tahun dapat dipandang dengan penuh optimis, dan oleh karena itulah, maka pelibatan langsung institusi pesantren dalam akselerasi wajar dikdas 9 tahun menjadi sangat strategis.

Meratanya peluang belajar bagi setiap eksemplar bangsa ini merupakan hak yang tak dapat tergantikan dengan apapun. Pemerintah wajib menyiapkan seluruh perangkat lunak dan kerasnya pendidikan agar setiap orang dapat mengenyam dan menjangkau dunia pendidikan sekurang-kurangnya pada tingkat wajib belajar 9 tahun yang menjadi hajat seluruh bangsa. Berbagai pola pendidikan dasar telah diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengikuti pendidikan dasar, baik pada jalur pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, maupun pada jalur pendidikan nonformal seperti program Paket A dan Paket B. Tetapi belum seluruh anak usia wajar dikdas tahun mendapat kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Di tengah-tengah situasi itu, kiprah dunia pesantren patut kembali dirunut untuk melihat sejauh mana andilnya dalam memajukan bangsa ini di bidang pendidikan secara keseluruhan, khususnya dalam memenuhi program Wajar Dikdas 9 tahun.

Menteri Agama H. Muhammad Maftuh Basyuni, saat meresmikan Pondok Pesantren Perintis Gontor Puteri VII di Kendari, 7 Oktober 2005, menyatakan:

“…Terlepas dari itu semua, betapapun juga pesantren-pesantren yang jumlahnya amat besar itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu, entah besar atau kecil dalam proses perkembangan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.Anak-anak muda yang tidak mempunyai kesempatan masuk di sekolah, mereka yang tidak tertampung pada lembaga-lembaga pendidikan formal, yang karena kemiskinan tidak mempu bersekolah atau karena sikap orang tua mereka yang masih sederhana, menyebabkan mereka tidak bisa bersekolah. Maka lewat pendidikan tradisional di pesantren-pesantren inilah setidak-tidaknya mereka memperoleh dasar-dasar pendidikan yang rasa-rasanya cukup dan bermanfaat. Dengan kata lain, pesantren telah ikut berperan dalam dinamika masyrakat Indonesia. Karena itu pesantren harus mendapat pengakuan ..”

Pernyataan Menteri Agama periode 2004 – 2009 ini tidak berlebihan. Di antara mereka adalah santri yang berada pada pondok pesantren salafiyah. Sejak pencanangan gerakan wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, pondok pesantren salafiyah, telah ditetapkan sebagai salah satu pilar penyelenggara pendidikan dasar. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1994 ditegaskan, bahwa PPS dimungkinkan menyelenggarakan program pendidikan dasar tersendiri yang penyetaraannya dengan pendidikan dasar disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini semakin memberi payung yang memungkinkan perluasan akses Wajar Dikdas 9 tahun di seluruh Indonesia bagi kalangan pesantren, memberi akses mereka untuk memasuki gerbang pendidikan berikutnya ke segala arah tanpa ada diskriminasi dan hambatan.

Menurut Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren), Departemen Agama, H. Amin Haedari, Program Wajar Dikdas 9 tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dikembangkan dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan yang memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, Program Wajar Dikdas 9 Tahun tidak cukup hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja. Program Wajar Dikdas 9 tahun harus dilihat dalam perspektif pembangunan Insan Indonesia yang beriman, cerdas dan kompetitif. Dalam perspektif demikian, maka program wajar dikdas 9 tahun pada Pesantren Salafiyah harus lebih berperan dalam meletakkan landasan bagi pengembangan seluruh potensi manusia agar menjadi subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Potensi manusia Indonesia yang dikembangkan melalui: (1) Olah hati untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti, atau moral, membentuk kepribadian unggul, membangun kepemimpinan dan entrepreneurship; (2) Olah pikir untuk membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya; dan (4) Olah raga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, dan kesigapan fisik serta keterampilan kinestetis.

Baru Enam Tahun Kemudian

Meski pencanangan gerakan wajar dikdas 9 tahun sudah ditetapkan sejak tahun 1994, toh legalitas penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren baru memperoleh bentuknya pada tahun 2000 dan mulai terselenggara melalui program Wajib Belajar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Dasarnya Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Pada level implementasi, hal itu dapat dilihat dengan kemunculan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/c/Kep/DS/2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Ada pula Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : Dj.II/526/2003 dan Nomor : 6016/C/HK/2003 Tahun 2003, tentang Ujian Akhir Nasional Program Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 tentang panduan Teknis Penyelenggaraan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Namun di masa Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, keseriusan menjadikan pesantren sebagai lembaga pelaksana Wajardikdas semakin dibuktikan dengan lahirnya suatu Sub Direktorat tersendiri di bawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren, sehingga terasa semakin digarap intensif di suatu wadah yang lapang.

Betapa tidak harus digarap intensif! Menurut data tahun 2006, santri usia 7 – 15 tahun seluruhnya berjumlah 1.820.799 orang, tetapi yang tertampung dalam satuan pendidikan Wajardikdas formal (SD/MI, SMP/MTs, SMPT/MTs.T) baru 805.230 orang (44%). Dengan demikian ada 1.015.569 santri yang belum tertampung dalam satuan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar formal. Sejak ditetapkannya pondok pesantren salafiyah sebagai penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada tahun 2000/2001 sampai tahun 2006, santri yang belum terserap dalam pendidikan formal itu sebagian telah terjaring dalam program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah. Pada tahun 2006 ini ada 515629 santri yang belajar di 5263 Pondok Pesantren salafiyah penyelenggara Program wajar Dikdas, dengan jmlah santri 216272 tingkat ula; dan 299357 tingkat wustha.

Pendidikan Kesetaraan di Pesantren

Selain program wajib di atas, di pondok pesantren juga diselenggarakan pelayanan pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan paket A setara MI-SD, Paket B setara MTs-SMP dan paket C setara MA-SMA. Dengan pendidikan kesetaraan diupayakan perluasan akses terhadap wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sekaligus memberikan layanan pendidikan menengah bagi mereka yang membutuhkan pendidikan lanjutan yang tidak memungkinkan melalui jalur pendidikan formal.

Menurut Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Dr. Ahmad Zayadi, Program Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi santri dan peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya.
Dalam kaitan dengan Program wajar Dikdas 9 tahun melalui Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, paket B, ketentuannya diatur dalam Kesepakatan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas dan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor: 19/E/MS/2004 dan Nomor : Dj.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
Pada tahun 2006 ini ada sekitar 10.412 warga belajar yang mengikuti Paket A di 296 pesantren; dan 21.535 mengikuti paket B di 899 pesantren. Jika jumlah peserta Paket B ini digabungkan dengan peserta Wajar Dikdas Salafiyah tingkat wustha sebanyak 299.357 orang, keseluruhannya berjumlah 320,892, jumlah ini merupakan bagian dari peserta didik wajib belajar tingkat SMP/MTs/sederajat yang secara nasional berjumlah 11.135.934 orang ( APK 85,22 %). Dengan demikian angka partisipasi kasar (APK) program wajib belajar pada pondok pesantren adalah 0,95 %.

Secara keseluruhan, capaian APK di atas memang masih di bawah target 95%. Sebagaimana dikatakan dalam laporan kinerja Menag tahun 2005 – 2006, penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah bertujuan untuk: pertama, menuntaskan semua santri pondok pesantren dalam kewajiban belajar sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan APK nasional sebesar 95 %. Kedua, meningkatkan kemampuan pesantren salafiyah dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu melalui pengembangan sistem pembelajaran serta peningkatan sumber daya pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif.

Angka di atas dipastikan bertambah untuk tahun-tahun berikutnya. Sebab pada tahun 2006, sebagaimana disampaikan kasubdit Pendidikan kesetaraan dan wajib belajar, Dr. Ahmad Zayadi, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mengambil kebijakan bahwa penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dilakukan dengan memperluas akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; serta kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam penyelenggaran Program Wajar Dikdas di lingkungan Pondok Pesantren.

Selain program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dalam bentuk program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren salafiyah, dan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B, di pondok pesantren juga diselenggarakan pendidikan kesetaraan Paket C, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kesepakatan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas dan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor: 19/E/MS/2004 dan Nomor : Dj.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren. Pada tahun 2006, warga belajar Program Paket C pada Pondok Pesantren sebanyak 29.101 warga belajar yang tersebar di 639 Pondok Pesantren.

Sesuai pasal 36 dan 38 UU No. 20 tahun 2003, kelembagaan program paket C di lingkungan pondok pesantren dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional, dan Permendiknas RI no. 23 tahun 2006 yang mengisyaratkan tentang acuan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan kerangka perubahan itulah, maka pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C khususnya, diarahkan untuk memiliki relevansi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sekaligus memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat, sekaligus pada sisi yang lain semakin mengokohkan eksistensi dan jati diri Pondok Pesantren sebagai satuan Pendidikan Islam yang secara integral menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Departemen Agama RI, memberikan bantuan pembiayaan Pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, dalam bentuk BOP. Pada tahun 2006 Sumber dana BOP Paket A dan Paket B adalah dari APBN dan APBN-P dengan perincian sebagai berikut. Dari APBN 2006, jumlah sasaran program Paket A sebanyak 2997 org x Rp. 695.000 mengalokasikan Rp. 2.082.915.000; dan Paket B sebanyak 6513 org x Rp. 953 mengalokasikan Rp. 6.206.889.000; jumlah total dari APBN Rp.8.289.804.000,-(delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah). Dari APBN-P 2006, jumlah sasaran program Paket A sebanyak 2158 orang x Rp. 695.000 mengalokasikan Rp. 1.499.810.000; dan Paket B sebanyak 2623 org x Rp. 953.000 mengalokasikan Rp. 2.499.719.000;jumlah total dari APBN-P Rp. 3.999.529.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Sedangkan Sumber dana BOP Paket C dari APBN dan APBN-P tahun 2006, rinciannya adalah: Dari APBN 2006, jumlah sasaran program Paket C sebanyak 100 lokasi x Rp. 10.000.000. mengalokasikan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dari APBN-P 2006, jumlah sasaran program Paket C sebanyak 350 lokasi x Rp. 10.000.000,- mengalokasikan Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah total dari APBN dan APBN-P Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Dana BOS dan Penuntasan Wajar Dikdas

Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah pada kebijakan alokasi anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang juga rendah. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu jalan, harus ditunjang pemenuhan kebutuhan finansial yang kuat. Menteri Agama Maftuh Basyuni pernah menegaskan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, 10 Juli 2006.

Fenomena rendahnya mutu pendidikan akibat seretnya topangan finansial banyak dialami lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama (Depag). “Rendahnya mutu lulusan lembaga pendidikan di lingkungan Depag, antara lain, disebabkan minimnya proporsi anggaran,” tandas Menteri Agama. Hingga kini realisasi anggaran pendidikan, secara umum, masih di bawah target 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tapi, pada sisi lain, Menag mengacungi jempol adanya langkah terobosan untuk meningkatan kualitas pendidikan, lewat program BOS. Dalam kesempatan rapat kerja tersebut, Maftuh menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program BOS untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), juga Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas tingkat ula dan wustha. Ini adalah terobosan kebijakan pendidikan di Indonesia yang perlu dikembangkan. Secara nominal, alokasi dana BOS untuk SD/MI/salafiyah ula sebesar Rp. 235 ribu per siswa per tahun dan untuk SMP/MTs/salafiyah wustha sebesar Rp 324,5 ribu per siswa per tahun.

Terkait program ini, Menteri Maftuh Basyuni ingin menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara konsisten, sesuai pasal 4 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan yang berada di lingkungan Depag harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Karena itu, Menag tidak sepakat dengan dikotomi antara sekolah negeri dan swasta, madrasah dan sekolah, atau lembaga pendidikan dan pesantren. “Semuanya harus tersentuh program ini,” katanya.

Mengapa harus merata? Sebab program ini hakikatnya ingin menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Diharapkan tak ada lagi anak yang tidak sekolah dengan dalih tak punya biaya. Pesan inti program BOS adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa lain yang mampu, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu sampai tamat, selama sembilan tahun. Maka, target program BOS adalah menjamin lulusan SD/MI/salafiyah ula untuk melangsungkan pendidikannya hingga tingkat SMP/MTs. Tidak boleh ada siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan ke SMP/MTs hanya karena mahalnya biaya sekolah.

Program BOS, yang digawangi Menag, juga bagian dari implementasi pemerataan mutu pendidikan di lingkungan Departemen Agama. Menteri Agama, pada program ini, berperan sebagai tim pelindung, bersama dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Ketua Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), dan Menteri Keuangan (Menkeu). Sedangkan yang berperan sebagai penangungjawab adalah Dirjen Dikdasmen Depdiknas dan Dirjen Pendidikan Islam Depag. Pelaksananya adalah sebuah Tim PKPS-BBM pada tingkat pusat, wilayah/propinsi, dan kabupaten/kota.

Kebijakan Menag untuk program BOS dirancang untuk pemberdayaan mutu lembaga pendidikan di lingkungan Depag, yaitu madrasah (MI dan MTs), pondok pesantren salafiyah tingkat Ula (setara dengan MI), Wustho (setara dengan MTs), dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara Wajar Dikdas 9 tahun yang setara SD dan SMP.

Dalam program BOS, juga dikenal istilah Biaya Satuan Pendidikan (BSP).

Yakni besaran biaya yang diperlukan rata-rata per siswa per tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jenis BSP ada dua. Pertama, BSP Investasi. Biaya untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Kedua, BSP Operasional. Biaya untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang, mencakup biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil meliputi: (1) Kesejahteraan. Seperti honor kelebihan jam mengajar, guru tidak tetap, dan uang lembur. (2) Pengembangan profesi guru. Seperti diklat guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru, dan lain-lain. Sedangkan biaya non-personil meliputi: penunjang KBM, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah, dan supervisi.

Secara umum, gambaran BOS begitulah adanya. Tapi sejatinya, yang menjadi sasaran utama adalah biaya operasional non-personil. Dan yang penting diingat adalah BOS bukan biaya kesejahteraan guru. Bukan berarti Depag tidak peduli pada kesejahteraan guru. Justru di sinilah tempatnya berbagi peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota juga harus membantu mengalokasikan dana khusus untuk peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan pesantren salafiyah. Karena mereka juga warga negara, sebagaimana guru sekolah pada umumnya, yang mendedikasikan diri untuk mendidik anak bangsa. Itulah pesan yang sering ditandaskan Menteri Maftuh Basyuni.
Kekhasan dan Tantangan

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sistem pendidikan pesantren ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh sistem pendidikan lainnya, baik sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam maupun sistem dan institusi kemasyarakatan. Kekhasan tersebut justeru merupakan potensi yang sangat mendukung terlaksananya Program Wajar Dikdas 9 tahun dan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Dengan kekhasan itu, pesantren telah berkembang menjadi kekuatan optimal untuk maju dan berkembang, memberdayakan diri dan masyarakat lingkungannya. Dan kekhasan tersebut, sebagaimana disampaikan Direktur Pekapontren H. Amin Haidary, ketika memaparkan pikiran-pikirannya mengenai Wajar Dikdas 9 tahun di Pesantren Salafiyah, bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat. Menteri Pendidikan Belanda Keuchenius ketika akan merealisasikan Politik Etikanya di abad ke-19 dengan membangun sekolah-sekolah tertentu terutama bagi para calon pamong praja, memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menguntungkan di satu sisi lantaran dibangun dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri.

Adanya figur ulama atau tokoh kharismatik pada pondok pesantren, sebagai sosok yang disegani dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya, menjadi potensi berikutnya yang dapat memperlancar sistem pengajaran di sini tanpa ketakutan penolakan masyarakat. Ungkapan kyai sebagai cultural broker – sebagaimana dialamatkan Clifford Geartz – atau agen perubahan – sebagaimana disampaikan Hiroko Horikoshi – mempercepat pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat dari pemerintah.

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai pada pondok pesantren, juga menjadi hitungan potensi tersebut. SDM ini seringkali sangat murah dan efektif. Mereka berjiwa mandiri, ikhlas, sederhana, sehingga mudah dimobilisir untuk tujuan positif dengan pendekatan keagamaan. Tersedianya lahan yang luas, karena pada umumnya pesantren berada di pedesaan. Hal ini menjadi modal murah bagi terselenggaranya pendidikan murah dan massif. Para santri pun memiliki cukup banyak waktu karena mereka mukim di asrama. Selanjutnya adanya jaringan yang kuat di kalangan pondok pesantren, khususnya pesantren sejenis yang dikembangkan oleh para alumninya dan minat masyarakat cukup besar terhadap pesantren, karena di samping diberikan pendidikan agama dan pelajaran umum juga bimbingan moral.

Dengan demikian, pesantren memiliki kekuatan besar untuk memajukan pendidikan di negeri ini, jauh lebih besar dari pendidikan apapun yang pernah dibuat. Hal ini terjadi bila ada keinginan politis ( political will) lebih besar yang memberi mandat kepada pesantren untuk bergerak dan berdaya guna secara optimal. Pesantren harus terlepas dari hambatan-hambatan politis yang tidak relevan dan artificial. Pemberian kepercayaan (trust) secara penuh untuk terus eksis menjalankan mission sacre-nya dan berada pada jalur utamanya yang tepat (on the track) merupakan upaya mengembalikan fungsi pesantren dan memulihkan suasana politik secara keseluruhan agar kembali kondusif. Namun keinginan itu harus dibarengi oleh pemberian fasilitas yang memadai dari berbagai aspek, agar pesantren memiliki modal kerja (dalam pengertian menyeluruh) yang cukup dan leluasa bergerak. Bagaimana pun pesantren adalah aset bangsa yang telah membuktikan kapasitasnya selama ratusan tahun di berbagai lapangan, wabil khusus pendidikan bagi masyarakat dengan mayoritas Muslim ini.

H. Amin Haidary, Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, menyebutkan trilogi pengembangan dan fungsi pesantren, yang meliputi pesantren sebagai institusi pendidikan, institusi keagamaan dan institusi sosial kemasyarakatan. Menurutnya, tiga fungsi itu merupakan produk dari suatu proses yang panjang yang terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam kultur masyarakat secara sendirinya dan satu sama lain saling melengkapi.

sumberhttp://www.ditpdpontren.net
Dikirim oleh arifatul Saturday, 16 February 2008
Orientasi Kurikulum & Pembelajaran Wajar Diknas 9 Tahun
Orientasi Kurikulum & Pembelajaran Wajar Diknas 9 Tahun
Rabu, 20 Agustus 2008
Ada tiga kebijakan umum yang digariskan dalam pengembangan pendidikan Islam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2004-2009, Pertama, peningkatan akses untuk mengikuti pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, tata kelola atau pengembangan tata kelola, akuntabilitas, transparansi dan pencitraan. Demikian disampaikan Prof. Dr. Muhammad Ali, MA, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, dalam sambutannya pada pembukaan Orientasi Kurikulum dan Pembelajaran Wajar Dikdas 9 Tahun di Hotel The Acacia Jakarta (19/08/’08).

Tentang peningkatan akses untuk mengikuti pendidikan, ia menjelaskan bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan, maka Direktorat Pendidikan Islam membangunkan ruang kelas baru untuk madrasah-madrasah negeri maupun swasta dengan tujuan agar lebih banyak yang bisa mengikuti pendidikan guna menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan ada beberapa program, lanjut Muhammad Ali yang juga alumnus Pondok Pesantren Buntet Cirebon, diantaranya adalah dengan adanya program mu`adalah (kesetaraan ijazah). Sedangkan yang berkaitan dengan tata kelola, termasuk pelaksanaan program wajar dikdas 9 tahun, lanjut Ali yang pernah menjadi Dosen di UPI Bandung ini mengakui dan menyadari bahwa bukan hanya di pesantren tetapi di madrasah-madrasah, khususnya madrasah diniyah dan swasta, pengelolaan atau manajemen adalah barang asing. Artinya, apa yang dikerjakan para pengelola berjalan secara alami saja. “Manajemen adalah pengelolaan dan tata kelola adalah government”, tegas Ali.

Kegiatan yang diikuti oleh 80 peserta yang merupakan utusan dari berbagai pesantren se-Indonesia ini dilaksanakan selama 3 hari, 19-21 Agustus 2008, dibawah koordinasi Subdit Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar. Kegiatan yang bertema: “Dengan Orientasi Kurikulum Wajar Dikdas Kita Tingkatkan Mutu Pembelajaran Program Wajar Dikdas pada Pondok Pesantren” ini dimaksudkan untuk meningkatkan juga mutu pembelajaran wajar dikdas pada tahun 2008.

Sementara itu Direktur PD. Pontren, Drs. H. Amin Haedari, M.Pd, dalam sambutannya mengatakan bahwa “bagi pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan wajar dikdas salafiyah paket A dan paket B, kegiatan ini diarahkan kepada orientasi pengembangan ketrampilan fungsional, dimana pesantren-pesantren yang menyelenggarakan pendidikan wajar dikdas salafiyah ini, keunggulannya tidak pada penyelenggaraan wajar dikdas itu sendiri akan tetapi lebih menitikberatkan pada ketrampilan yang dikembangkan oleh para santrinya. Hal ini berbeda dengan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, dimana penyelenggaraan pendidikannya lebih berkonsentrasi pada pengembangan keilmuan yang lebih mendalam.” (pip) [sumber:www.pondokpesantren.net]

Pejuang 28 Oktober-Sekarang!

Aku dan Kamu
Adalah Generasi Negeri

Siapa lagi Selain Kita
Yang memulai untuk peduli Nusa

Hanya Aku dan Kamu
Harapan Bangsa

Pejuang,
28 Oktober-Sekarang!

“SOSOK PEMUDA HARAPAN BANGSA”

“SOSOK PEMUDA HARAPAN BANGSA”

Sumpah Pemuda adalah momen penting bagi perubahan bangsa Indonesia. Generasi muda saat itu menjadi pelopor persatuan nasional dalam simbol tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda. Sejarah bangsa ini selalu diwarnai oleh pemuda sebagai komponen utama. Pemuda memiliki semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Energi positif itu terpancar ketika mereka melihat suatu kejanggalan pada bumi pertiwi. Pola pikir dan daya analisis yang tinggi terhadap masalah bangsa membuat mereka merasa terpanggil untuk melakukan percepatan perbaikan tanah air menuju ke arah yang lebih baik. Lalu, melihat realita sosial saat ini, apa yang bisa mereka lakukan?. Persaingan global yang semakin panas ditambah pesatnya perkembangan dunia teknologi membuat ekonomi kita semakin jauh tertinggal. Tayangan televisi yang tidak mendidik justru semakin marak disiarkan. Banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam lembah kebodohan hanya karena tidak mampu memilah tayangan yang pantas ditonton.
Melihat kenyataan yang terjadi saat ini, maka dibutuhkan sosok pemuda yang dapat melakukan akselerasi perbaikan bangsa. Akselerasi tersebut dapat terwujud melalui tindakan nyata dan peran yang dapat mereka berikan. Lalu, peran seperti apakah yang dapat membawa kita menuju ke gerbang kesejahteraan ?. Tidak adanya ekonom brilian yang bergerak bersama di negeri ini untuk dapat memahami, mencerna dan menemukan jalan keluar bagi krisis ekonomi merupakan salah satu penyebab kemunduran bumi pertiwi. Begitu juga dimensi-dimensi lain dimana masing-masing pribadi bergerak sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan pribadi. Mereka memang manusia-manusia brilian dan jenius tetapi seperti lidi yang berserakan, tidak terorganisasi menjadi kekuatan bangsa di bawah sebuah kepemimpinan yang solid. Kepemimpinan yang kuat dan baik tidaklah menjamin semua kesulitan kita selesai, tapi kepemimpinan yang kuat dan baik memastikan bahwa semua solusi strategis dan teknis yang kita rumuskan dapat bekerja secara benar dan efektif. Tapi, itu pulalah yang menjadi kunci masalah dimana semua berakar dari sana : krisis akhlak dan kepemimpinan.

Jika kita menyusuri sejarah bangsa ini, kita akan bertemu generasi 1900-an yang mempelopori kebangkitan nasional dengan terbentuknya Boedi Oetomo sebagai organisasi yang boleh dikatakan sebagai titik awal terbentuknya organisasi yang bersifat nasional. Dilanjutkan dengan perjuangan generasi 1928 yang berhasil mempelopori persatuan nasional melalui Sumpah Pemuda. Lalu, kita akan bertemu dengan generasi 1945 yang mempelopori perjuangan kemerdekaan dan generasi 1966 yang berhasil mengakhiri rezim Orde Lama. Semua angkatan itu silih berganti sampai datang angkatan 1998 yang mampu menumbangkan rezim Orde Baru. rangkaian sejarah ini membuktikan bahwa peran pemuda sangat dinantikan untuk percepatan perbaikan bangsa. Mereka bersatu dengan meluruskan akhlak dan niat untuk menuju perbaikan Indonesia. Mereka bergerak di bawah kepemimpinan yang jelas dan terarah. Mereka bersatu padu seperti seikat sapu lidi yang mampu membersihkan sampah-sampah yang berserakan.
Indonesia membutuhkan peran kita saat ini. Kita sebagai mahasiswa misalnya, menjadi profesional di bidang kita adalah salah satu cara yang paling efektif. Berkumpul bersama dengan pemuda lain yang memiliki visi searah lalu kita membentuk sebuah gerakan nonanarkis yang tersusun secara rapih. Lalu kita berusaha menuju ke sektor-sektor penting yang menjadi pusat pengambil keputusan atau sektor yang menguasai hayat hidup bangsa ini. Kita bergerak bersama dengan tujuan untuk memperbaiki bangsa ini. Kita bergerak dibawah arahan yang jelas. Karena itu kita butuh pemimpin yang mampu menjalankan fungsi pembangkit kekompakan agar pergerakan kita tidak mengalami perpecahan intern. Selain itu, kita butuh integritas akhlak dan kepribadian. Sikap-sikap ini dapat dilatih dengan cara aktif di organisasi seputar kampus atau lingkungan masyarakat. Banyak ilmu yang dapat ditimba di sana. Pendewasaan pikiran, peningkatan daya analisis, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim dapat kita peroleh. Semakin strategis jabatan dalam organisasi maka semakin banyak hal yang dapat diperoleh untuk pengembangan diri dan wawasan.

Pemuda adalah harapan bangsa. Kelak mereka yang akan menahkodai bangsa ini. Semua tergantung dari seberapa besar pengorbanan yang akan mereka persembahkan. Kita hanya bisa berharap semoga mereka mampu memaksimalkan kinerja mereka masing-masing untuk memajukan bangsa ini.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
http://makhadi.wordpress.com/2007/12/17/%E2%80%9Csosok-pemuda-harapan-bangsa%E2%80%9D/